Mengkritisi Raqan Pilkada | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mengkritisi Raqan Pilkada

Foto Mengkritisi Raqan Pilkada

Oleh Amrizal J. Prang

SATU qanun organik perintah Pasal 73 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah Qanun Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota (Qanun Pilkada). Berdasarkan pasal ini, khusus untuk pilkada Aceh secara atribusi diatur dengan qanun mengacu UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasca UUPA, keberadaan Qanun No.2 Tahun 2004 tentang Pilkada joncto Qanun No.3 Tahun 2005 diubah menjadi Qanun No.7 Tahun 2006 dan diganti lagi dengan Qanun No.5 Tahun 2012.

Keberadaan qanun ini menjadi peraturan pelaksana UUPA sebagai rujukan Pilkada Aceh, di samping UU No.1 Tahun 2015 joncto UU No.8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) dan Peraturan KPU (PKPU). Berbeda dengan daerah lainnya diatur UU Pilkada dan PKPU. Implikasi sistem Pilkada serentak sejak 2015 dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pencalonan kepala daerah, UU Pilkada kembali dilakukan revisi yang juga diikuti perubahan Qanun Pilkada.

Kontradiksi UUPA
Peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum (qanun), setiap saat berubah dan tidak mungkin tidak, karena tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap. Peraturan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sementara, kepentingan tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, berkembang menurut waktu dan tempat sehingga tidak mungkin lengkap dan jelas. Karena kepentingan manusia sering berubah-ubah, maka peraturan hukum juga niscaya diubah untuk disesuaikan (Sudikno, 2012:58).

Mengingat pentingnya keberadaan Qanun Pilkada ini, maka keniscayaan DPRA dan Gubernur melibatkan elemen masyarakat untuk memberi masukan terhadap raqan tersebut dan mendalami norma/kaedah hukum, sifat dan landasan keberlakuan. Oleh karenanya, ada hal yang perlu dikritisi menyikapi draf rancagan qanun (raqan) pilkada dan pernyataan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, serta Tim Perumus, bahwa perubahan untuk membangun sistem pilkada Aceh lebih baik dan berkualitas (Serambi, 15/4/2016).

Realitasnya berbanding terbalik dengan substansi raqan. Ketika adanya afirmasi calon independen (perseorangan) dalam UUPA, kini malah ingin menghambat dengan menambahkan persyaratan teknis dukungan. Di mana harus dibuat secara individu bukan atau kolektif, melampirkan materai, cap jempol, diketahui keuchik (kepala desa), dan ditempelkan di kantor keuchik atau meunasah. Alih-alih demokrasi dan pilkada berkualitas, cenderung oligarkhis dan tidak demokratis.

Padahal, Pasal 68 UUPA disebutkan, persyaratan tambahan calon independen, memperoleh dukungan minimal 3% dari jumlah penduduk disertai dengan identitas bukti diri dukungan dan pernyataan tertulis. Penjelasan ayat (2) pasal tersebut menambahkan, identitas bukti diri dapat berupa kartu tanda penduduk, paspor, surat izin mengemudi, atau identitas kependudukan lain, dan pernyataan tertulis harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol jika tidak dapat menandatangani. Oleh karenanya, persyaratan teknis tambahan tersebut bertentangan dengan Pasal 68 UUPA.

Implikasinya, telah menimbulkan pro-kontra di kalangan bakal calon (balon) dan masyarakat, seperti Gubernur, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, dan mantan Gubernur, Irwandi Yusuf. Seharusnya, dalam qanun diatur hal-hal bersifat umum. Sedangkan, hal teknis dapat diatur dan dilaksanakan oleh penyelanggara pilkada, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sebagaimana telah diatur dalam PKPU No.9 Tahun 2015 joncto PKPU No.12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada.

Permasalahan lainnya, dalam draf raqan tersebut juga adanya substansi tidak sesuai norma hukum penyusunan peraturan perundang-undangan dan putusan MK, antara lain: 1) Konsiderans “Menimbang” tidak memasukan landasan yuridis Pasal 73 UUPA sebagai dasar pembentukan Qanun Pilkada; 2) Pasal 22 huruf i, memasukan pelarangan bagi mantan terpidana yang sudah menjalani hukuman pidana penjara yang diancam 5 tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal, sudah dibatalkan dengan Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015, sebagai conditionally inconstitutional (inkonstitusional bersyarat), yaitu mereka dapat diikutkan sebagai calon kepala daerah, dengan syarat mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Tujuan hukum
Namun demikian, kewenangan untuk membentuk dan mengubah qanun berada pada DPRA dan Gubernur. Mengutip pendapat Rosjidi Ranggawidjaja (1998:44-45), dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk qanun, ada tiga landasan minimal harus dipenuhi, selain landasan filosofis, sosiologis, ada landasan yuridis (yuridische gelding), di mana terbagi dua: Pertama, yuridis formal yaitu: 1) kewenangan pembentukan pada lembaga tertentu (DPRA dan Gubernur); 2) adanya prosedur pembahasan bersama, persetujuan bersama, serta ditetapkan oleh gubernur.

Oleh karena itu, jika gubernur tidak setuju sebagian substansi perubahan tersebut dan hanya disetujui DPRA, maka raqan tersebut batal demi hukum (vanrechtwegenietig). Artinya, tidak bisa menjadi qanun baik secara formil maupun materiilnya. Kecuali, DPRA dan Gubernur menyetujui bersama, lalu gubernur tidak mau mengesahkan, maka setelah menunggu 30 hari, raqan tersebut sah menjadi qanun. (Pasal 40 Qanun No.5 Tahun 2011).

Kedua, yuridis materiil yaitu: 1) berkaitan keberadaan materi muatan sesuai dengan jenis atau wadahnya, yaitu qanun. 2) kaedah hukum peraturan perundang-undangan (qanun) tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Stufenbau (Han Kelsen), dalam asas lex superior derogate legi inferior (peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang rendah). Dalam hal ini qanun tidak boleh kontradiksi dengn UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apalagi, sesuai Pasal 249 UUPA, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Aceh, dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pembentukan qanun (perda), sebagaimana Pasal 134 Perpres No.87 Tahun 2014, bahwa pengawasan pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk klarifikasi qanun (executive review), jika bertentangan dan tidak diubah, pemerintah dapat membatalkannya. Selain itu, seharusnya DPRA dan Gubernur juga memahami tujuan hukum pembentukan qanun yaitu, adanya kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagian dan keadilan bagi masyarakat. Meskipun, terkadang tujuan ketiganya sulit disatukan, tetapi setidaknya salah satunya dapat terpenuhi.

Menurut Jeremy Bentham, dalam Utilitarianisme-nya, peraturan hukum yang baik apabila mendatangkan kebahagian atau kemanfaatan bagi masyarakat (Lili Rasyidi, 2007: 64). Sementara, John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice (Terj., 2011:4), mengatakan, bahwa keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.

Oleh karena itu, jika DPRA dan Gubernur bergeming dengan prinsip kekuasaan, dan tidak adanya persamaan hukum (equality befor the law) sebagaimana partai politik, jelas mengabaikan rasa keadilan bagi calon lainnya. Di samping itu juga, tanpa aktualisasi terhadap landasan qanun dan tujuan hukum, maka dipastikan Qanun Pilkada tidak dapat diimplementasikan. Last but not least, esensinya telah mengabaikan kebahagiaan dan keadilan hukum bagi rakyat Aceh yang telah diperjuangkan sejak era konflik.

* Amrizal J. Prang, SH., LL.M., Mahasiswa program Doktoral Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id