Menjegal Calon Independen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menjegal Calon Independen

Foto Menjegal Calon Independen

Oleh Muhammad Mirza Ardi

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton)

KEKUASAAN itu candu. Setiap penguasa (bersama kelompoknya) akan selalu berupaya melanggengkan kekuasaannya. Jika Anda mengira rancangan qanun pilkada terbaru “murni” merupakan persoalan integritas dan kualitas, maka akal pikiran Anda berhasil dialihkan. Rancangan qanun pilkada yang dihasilkan DPRA adalah murni untuk kepentingan politik Partai Aceh (PA). Bukan untuk kemashlahatan publik.

Di pilkada 2017 nanti, akan ada dua kubu besar yang saling bertarung. Yakni kubu incumbent (PA) dan kubu non-incumbent. Dari kubu Partai Aceh, hampir dipastikan kandidat yang akan berlaga adalah Muzakir Manaf. Sementara nama yang beredar dari kubu non-incumbent adalah Tarmizi A Karim, Irwandi Yusuf, Saiful Mahdi, dan Ahmad Farhan Hamid.

Dari perolehan suara pemilu legislatif 2014 kemarin, suara yang diraup PA cukup signifikan. Mayoritas kursi parlemen Aceh berhasil dikuasai partai berbendera merah ini. Maka wajar jika partai ini begitu percaya diri bahwa kandidat gubernur yang diusungnya akan menang.

Sampai akhirnya internal partai ini pecah kongsi. Dua petinggi partai, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Karena tidak mendapat dukungan partai, dua tokoh ini maju melalui jalur independen. Hal ini bukanlah kabar gembira bagi PA. Kalau mereka berdua jadi maju, suara pendukung PA terancam pecah. Kemungkinan Muzakir Manaf bisa dikalahkan terbuka lebar.

Publik marah
Di sinilah peran PA sebagai mayoritas legislator di DPRA menjadi penting. Untuk menghindari pecah suara, calon independen dari PA ini harus bisa dijegal. Lawan politik harus dibuat kalah sebelum bertanding. Maka, DPRA mengubah aturan main pilkada. Caranya dengan membuat persyaratan baru yang susahnya na’uzubillah. Tidak cukup dengan fotokopi KTP, dukungan konstituen perlu ditambahi lagi dengan pernyataan tertulis, pakai tanda tangan atau cap jempol, materai, dan diketahui keuchik setempat. Dengan ini, mereka menjadikan demokrasi di Aceh menjadi democrazy.

Ketika strategi men-setting “kebijakan” ini dilakukan, tentu saja publik bereaksi keras dan marah. Agar rancangan qanun ini tak terhambat, maka arena debat publik perlu dipindahkan ke panggung yang berbeda. Mata dan pikiran rakyat Aceh harus bisa dialihkan. Mereka tak boleh melihat ini sebagai strategi menjegal lawan, tapi sebagai persoalan “kualitas dan integritas”.

Kalau DPRA serius ingin membenahi kualitas dan integritas calon gubernur Aceh, maka rancangan qanun pilkada kemarin adalah sebuah kebijakan yang sesat arah. Pertama, kualitas kandidat tak bisa dinilai dari seberapa banyak dukungan suara. Banyaknya dukungan suara lebih menunjukkan elektabilitas, bukan kualitas. Ia menjadi pengukur popularitas, bukan kompetensi. Kualitas hanya bisa dilihat dari pengetahuan (pendidikan) dan keberhasilan pengalaman kerja (kompetensi). Jika DPRA serius mau memperbaiki kualitas calon gubernur, harusnya dua elemen itu yang dijadikan saringan.

Kedua, integritas juga tak ada kaitannya dengan dukungan KTP bermaterai atau bercap jempol. Integritas seseorang dilihat dari catatan karirnya. Dalam studi ilmu kepemerintahan, integritas sangat berkaitan erat dengan ‘bersih dari korupsi.’ Kalau DPRA betul-betul mau calon gubernur kedepan “berintegritas”, buatlah qanun yang mensyaratkan semua calon sudah diseleksi KPK. Ini baru progresif namanya.

Ketiga, tak ada jaminan kandidat dari partai sudah pasti “berkualitas dan berintegritas”. Buktinya, gubernur Aceh dan wakilnya sekarang diusung dari partai. Tapi apa prestasinya: pengangguran bertambah dan Aceh jadi provinsi paling miskin nomor 2 di Sumatera. Empat, fotokopi KTP hakikatnya adalah pengukur elektabilitas. Secara alami, siapa yang paling kuat elektabilitasnya akan ketahuan di pilkada nanti. Yang menipu saat mendaftar, pasti gugur sendiri. Jadi tak ada alasan untuk menambah peraturan di bagian KTP ini.

Terakhir, keempat, di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang, bagi rakyat kecil membeli materai seharga 6.000 rupiah bukanlah perkara mudah. Bagi orang kaya seperti anggota DPRA, duit Rp 6.000 mungkin persoalan kecil, tapi tidak bagi rakyat miskin yang jumlahnya di Aceh semakin bertambah. Jadi, qanun ini bukan hanya memberatkan calon pasangan independen, tapi juga menambah beban rakyat. Padahal uang Rp 6.000 itu bisa mereka pakai untuk membeli sembako.

Politik kotor
Dari lima argumentasi tadi, jelaslah bahwa Raqan Pilkada terbaru tak ada sangkut-pautnya dengan kualitas dan integritas pasangan bakal calon. Ini murni politik. Strategi untuk menjegal lawan. Rakyat harus tahu dan sadar, bahwa politik kita penuh kelicikan. Dan ini paradoks sekali bagi kita yang bersyariat Islam dan mengaku umat Nabi Muhammad saw. Politik kita begitu kotor, brutal, saling sikut-menyikut. Bukannya membuat qanun pilkada yang membahagiakan semua pihak, tapi justru membuat qanun yang menguntungkan kelompok sendiri. Isi qanun pilkada kemarin adalah manifestasi dari politik tanpa etika. Qanun yang menghancurkan demokrasi.

Lord Acton, sejarawan dan politisi berkebangsaan Inggris, pernah berujar: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup.” Untuk menjegah terjadinya kekuasaan yang absolut, Baron de Montesquieu mengusulkan Trias Politika agar kekuasaan menjadi terbagi di tiga lini: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan pembagian ini adalah agar ada fungsi kontrol dan sikap saling mengawasi. Di Aceh lima tahun belakangan ini, fungsi kontrol dan saling mengawasi ini hampir tidak ada. Karena eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang sama, boleh dibilang kekuasaan mereka nyaris absolut. Sayangnya, di legislatif pun tidak ada partai yang terang-terangan vokal sebagai oposisi.

Dalam kasus seperti ini, kekuatan keempat adalah kekuatan rakyat. Rakyatlah sebagai pengontrol dan pengawas pemerintah. Setiap kebijakan, apalagi mengenai pilkada, pastilah ada motif politik dibaliknya. Jika tidak ingin menyesal di masa mendatang, rakyat harus turun kelapangan untuk memastikan agar kebijakan yang dikeluarkan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

* Muhammad Mirza Ardi, Mahasiswa pascasarjana di School of Government, The University of Melbourne, Australia. Email: [email protected] (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id