Ketua Banleg pun Harus Junjung Etika | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ketua Banleg pun Harus Junjung Etika

Foto Ketua Banleg pun Harus Junjung Etika

Wacana tentang syarat calon independen atau perseorangan semakin ramai diperbincangkan, bahkan menjadi polemik antara banyak pihak, setelah Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Usman Alfarlaky, mengekspose ke media hasil pembahasan legislatif dan eksekutif mengenai syarat calon independen pada medio pekan lalu.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat wacana tentang persyaratan calon independen ini mengundang debat dan ramai diperbincangkan. Pertama, terkesan ada upaya terselubung dan sistemik di dalam revisi Qanun Pilkada Aceh versi banleg untuk memperberat persyaratan bagi calon independen. Dengan kata lain, ada siasat untuk menjegal calon independen yang akan maju menjadi kepala daerah di Aceh. Upaya penjegalan itu dilakukan dengan membuat klausul bahwa keuchik harus meneken rekapitulasi fotokopi para pemberi dukungan, kemudian menempelkannya di kantor desa. Ini sungguh gagasan gila dan sangat tidak menghargai “rahasia” sebagai salah satu asas pemilu.

Kedua, tambahan item atau subitem di dalam draf revisi itu umumnya tidak sesuai dengan naskah akademik yang dipersiapkan kalangan akademisi dari Universitas Malikussaleh, Aceh Utara. Ini juga bermakna pengingkaran terhadap kaidah ilmiah yang seharusnya dijadikan rujukan utama dan konsideran filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam melakukan revisi qanun.

Ketiga, Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman nekat memberi tahu wartawan item apa saja yang mereka revisi dalam Qanun Pilkada saat item perubahan itu belum bersifat final. Dengan kata lain, belum disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif.

Tindakan Ketua Banleg DPRA inilah yang membuat banleg disorot tajam karena dianggap melanggar etika parlemen. “Sikap Ketua Banleg yang mempublikasikan hasil pembahasan yang belum disepakati eksekutif, telah melanggar etika parlemen,” kata Mukhlis Mukhtar SH, advokat senior Aceh yang juga mantan anggota DPRA.

Nah, jika yang dinyatakan Mukhlis Mukhtar itu benar adanya, maka pelanggaran etika ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi didiamkan. Dewan Kehormatan Dewan (DKD) harus segera bertindak untuk mengusut apakah benar etika parlemen sudah dilanggar oleh Ketua Banleg dalam komunikasi politiknya.

Tak boleh ada seorang anggota dewan pun, tidak terkecuali ketua banleg atau bahkan ketua dewan yang dibiarkan melanggar etika parlemen tanpa dijatuhi sanksi yang seharusnya. Kita tentunya masih ingat bahwa Dewan Kehormatan DPR sekalipun tetap mengusut dan menyidang Setya Novanto, meski ia Ketua DPR RI, atas pelanggaran etika yang diduga ia lakukan dalam kasus “papa minta saham” di Freeport.

Kita ingin, Dewan Kehormatan DPRA pun melakukan apa yang sepatutnya dilakukan terhadap anggota dewan yang diduga melanggar etika parlemen. Bila sebuah pelanggaran etika dibiarkan tanpa ditindak, maka siap-siap saja akan muncul pelanggaran berikutnya yang tingkatannya mungkin lebih parah. Dan jika demikian adanya, maka

jangan salahkan publik bila berkata bahwa DPRA memang semakin terang-terangan mempertontonkan wajah buruknya.

Dalam menghasilkan ataupun merevisi regulasi, DPRA seharusnya tidak bertindak kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan sendi perdamaian di Aceh. Semoga. (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id