Banleg Langgar Etika Parlemen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Banleg Langgar Etika Parlemen

Foto Banleg Langgar Etika Parlemen

BANDA ACEH – Rencana Badan Legislasi (Banleg) DPRA memperberat syarat dukungan bagi calon independen pada Pilkada 2017 dinilai mencederai nilai-nilai perjuangan GAM. Selain itu, mempublikasikan hasil pembahasan yang belum ada kesepakatan eksekutif, telah melanggar etika parlemen.

Pendapat tersebut disampaikan Mukhlis Mukhtar, mantan anggota DPRD Aceh periode 2004-2009 kepada Serambi, Sabtu (16/4) menanggapi Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Alfarlaky.

Iskandar mengatakan, DPRA dan eksekutif sepakat mengubah syarat pengajuan bakal calon kepala daerah untuk jalur independen. Di mana syarat pernyataan dukungan harus dibuat secara individu, ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, dilengkapi materai, dan mengetahui keuchik setempat. Selain itu, daftar nama pendukung itu ditempelkan di kantor keuchik atau meunasah.

“Memperberat syarat dukungan bagi calon independen mencederai nilai-nilai perjuangan GAM. Sebab, UUPA mengamanahkan agar setiap produk qanun harus memenuhi prinsip keadilan dan kemudahan, bukan mempersulit,” kata Mukhlis.

Mukhlis menambahkan, dalam UUPA disebutkan, setiap produk qanun harus memenuhi prinsip rasionalitas, efesiensi, efektivitas (kemudahan), dan prinsip keadilan.

Pada periode 2004-2009, Mukhlis sempat dua tahun sebagai sekretaris Banleg (2004-2006). Selain itu, Mukhlis juga salah satu pengagas lahirnya calon independen di Aceh yang kemudian diadopsi secara nasional.

Mukhlis mengatakan, penambahan dan perubahan beberapa poin dalam draf perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, bukan kewenangan Banleg tapi kewenangan KIP. Menurutnya, DPRA hanya bertugas membuat undang-undang secara umum, bukan mengubah peraturan yang bersifat teknis.

“Menurut saya, penyusunan aturan yang dibuat oleh Banleg banyak alasan yang tidak rasional. Apalagi dalam naskah akademik tidak ada (disebutkan syarat yang memberatkan calon independen) dan (poin itu) sudah ditambah-tambah,” ujar advokat senior ini.

Mukhlis berpendapat, sikap Ketua Banleg, Iskandar Usman, yang mempublikasikan hasil pembahasan yang belum ada kesepakatan eksekutif, telah melanggar etika parlemen. Menurutnya, dalam etika parlemen disebutkan setiap anggota dewan dilarang mempublikasi pembahasan-pembahasan yang belum final atau mendapat persetujuan.

Selain itu, Mukhlis juga mengkritisi tentang tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perubahan Qanun Pilkada. Seharusnya, kata dia, dalam pembahasan sebuah qanun, DPRA meminta pendapat dari masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), karena yang akan dibahas oleh DPRA aspirasi dari masyarakat, bukan usulan dewan.

Terkait alasan Banleg menambahkan syarat pemberat bagi calon independen agar pelaksanaan pilkada lebih selektif dan pengumpulan KTP tidak asal-asalan, Mukhlis berpendapat bahwa alasan itu tidak rasional.

“Itulah tugas dari penyelengara pilkada membuat aturan agar pelaksanaan pilkada selektif, bukan mengubah aturan oleh Banleg. KIP harus kuat saat melakukan verifikasi faktual. Parlemen hanya mengatur hal yang bersifat umum,” demikian Mukhlis Mukhtar.

Bakal calon Bupati Pidie, Roni Ahmad meminta masyarakat tidak terkecoh dengan wacana Banleg DPRA merevisi Qanun Pilkada untuk memperberat syarat bagi bakal calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen pada Pilkada 2017.

“Masih panjang prosesnya, tidak semudah itu mereka bisa mengubah dan memperberat jalur independen ini, terlebih jalur independen ini milik rakyat,” ujar Roni yang akrab disapa Abu Chik kepada Serambi, Sabtu (16/4).

Abu Chik menjamin upaya memperberat jalur indepeden tidak akan berhasil dilakukan oleh Banleg DPRA apalagi penolakan semakin kuat.

Abu Chik mengungkapkan, dia telah mengumpulkan puluhan ribu KTP sebagai syarat bakal calon Bupati Pidie periode 2017-2022.

Sayuthi Aulia selaku balon Wali Kota Sabang meminta Gubernur Aceh menolak revisi Qanun Pilkada tentang syarat calon kepala daerah yang maju melalui jalur Independen dan mendesak gubernur segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Pernyataan dukungan harus dibuat secara individu dan disertakan materai sangat bertentangan dengan prinsip pilkada murah,” ujar Sayuthi kepada Serambi, Sabtu (16/4).

Dikatakan Sayuthi, setelah dideklarasikan berpasangan dengan Teuku Indra Yoesdiansyah beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengumpulkan ratusan KTP sebagai syarat untuk maju, namun dengannya perubahan tersebut, kembali memulai dari nol dan harus turun ke lapangan.

“Aturan ini sangat memberatkan, apakah mereka tidak berpikir jika mereka berada pada posisi kami. Kami sangat mendukung jika Gubernur mengelurkan Pergub, sehingga para calon independen di Aceh akan sama dengan calon independen lainnya, atau kami mundur saja, biar mereka puas,” pungkasnya.(mas/c50) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id