Warga Tamiang Ngadu Berbagai Permasalahan Sama Mualem | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Warga Tamiang Ngadu Berbagai Permasalahan Sama Mualem

Foto Warga Tamiang Ngadu Berbagai Permasalahan Sama Mualem

aceh.Uri.co.id. KUALASIMPANG -Sejumlah tokoh masyarakat dari Aceh Tamiang mengadu ke pada Wakil Gubenur Aceh yang juga Ketua DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem tentang berbagai permasalahan yang dihadapi warga diantarnya masalah konflik tanah dan pengangkatan tenaga bakti dan K2 yang belum jelas pengangkatannya menjadi PNS. Pengaduan itu disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di Tamiang di Hotel Grand Arya, Aceh Tamiang. Sabtu (16/4/2016)

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRK Tamiang Ir Rusman, Ketua Fraksi Partai Aceh, Kausar, anggota DPRK Tamiang, Ketua PA Tamiang Dilza Fathia (Sahar), Ketua KPA M Yusif Jali serta pengurus DPP Partai Aceh.

Diantara yang mengadu kepada Mualem, warga Paya Rehat, Marsinem memaparkan masalah lahan yang diklaim milik warga minta dikeluarkan dari HGU perusahaan perkebunan PT Rapala yang sampai saat ini belum tuntas. Mereka meminta lahan tersebut dikembalikan kepada warga untuk dijadikan lahan pertanian dan lahan pemukiman warga.

Sementara itu, guru bakti, Heriani dari Desa Paya Tampah mengadu tentang rekan mereka yang bsudah lulus K2 sebagai PNS namun sampai saat ini tidak dapar keluar SK PNS nya hanya karena alasan mengajar di sekolah swasta, padahal mereka dirikan sekolah dengan cara swadaya masyarakat untuk membuat akte yayasan.

Ada juga tenaga bakti yang sudah delapan tahun bahkan belasan namun belum juga diangkat menjadi tenaga kontrak padahal mereka mengajar generasi masa depan Aceh di desa yang jauh dari kota.

“Bantulah kami bagaiman caranya rekan kami yang sudah lulus K2 keluar SK PNS nya,” ujarnya.

Menanggapi aduan warga, Wagub Aceh Muzakir Muzakir mengatakan, masalah pertanahan memang menjadi masalah dimana mana, di Aceh sendiri sudah ada PP tentang Pertanahan sesuai MoU Helsinki namun penerapannya belum berjalan dengan baik, jika sudah berjalan kedepan masalah tanah dapat kita selesaikan secara tuntas di Aceh.

“Jangan sampai terjadi tanam sawit sudah ditanam delapan tahun, izin prinsip baru dikeluarkan, gila itu namanya,” ujarnya.

Begitu juga dengan masalah tenaga bakti kedepan kita buat kriteria sehingga secara perlahan dapat diangkat menjadi tenaga kontrak sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Masalah K2 saya minta Bupati menyampaikannya kepada pemerintah aceh nanti kami yang surati kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir Rusman juga memaparkan langkah yang dilakukan pihaknya dalam menyelesaikan sengketa lahan HGU dengan warga di Aceh Tamiang termasukendatangi sendiri Menteri Pertanahan di Jakarta namun belum ada keputusan (*) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id