MaTA: Pemerintah Perlu Tinjau Perizinan Perkebunan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

MaTA: Pemerintah Perlu Tinjau Perizinan Perkebunan

Foto MaTA: Pemerintah Perlu Tinjau Perizinan Perkebunan

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta Pemerintah Aceh meninjau ulang perizinan perkebunan dan pertambangan yang telah diterbitkan. Meninjau izin yang telah dikeluarkan merupakan salah satu evaluasi yang perlu dilakukan untuk melihat tingkat ketaatan izin yang dijalankan sesuai yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Prinsipnya meninjau ulang izin adalah pemeriksaan penerbitan izin berdasarkan hukum yang berlaku atau disebut pemeriksaan legalitas izin. Pelaksanaan review ini membutuhkan pemahaman utuh terhadap hukum perizinan, dimana hukum itu senantiasa berubah dan dibutuhkan keterampilan hukum dalam memahaminya,” kata aktivis MaTA, Baihaqi, dalam rilis yang diterima Serambi, Jumat (15/4).

Hal itu, ujarnya disampaikan dalam workshop pengenalan tools review izin perusahaan sektor perkebunan, sektor kehutanan, serta sektor pertambangan, yang berlangsung di Hotel Oasis, Banda Aceh, Kamis (14/4).

Workshop itu sebutnya di samping menghadirkan peserta dari LSM serta beberapa akademisi Fakultas Hukum Unsyiah serta fasilitator dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Ohiongyi Marino.

Workshop pengenalan tools review izin itu, lanjut Baihaqi bertujuan memberi pemahaman kepada peserta tentang tools review izin dan tata cara penggunaannya. Sehingga ke depan diharapkan akan lahir orang-orang yang mampu melakukan review terhadap perizinan perusahaan, baik perkebunan, kehutanan, maupun pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Ia menjelaskan pemantauan MaTA khususnya di sektor perkebunan, Pemerintah Aceh dan pemerintah di kabupaten/kota terus menerbitkan izin-izin usaha perkebunan di Aceh. Namun, pemerintah belum pernah melakukan review terhadap izin-izin tersebut. Padahal review izin itu penting dilakukan kata Baihaqi, baik untuk melihat ketaatan prosedural pemberian izin maupun kepatuhan di lapangan. “Hal itu perlu dilakukan untuk melihat apa setelah mendapatkan izin perusahaan itu menjalankan kewajibannya, misalnya dari segi luas areal yang digarap apa telah sesuai izin yang diberikan serta faktor lainnya,” demikian Baihaqi. (mir/rel) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id