DPRA Pamerkan Wajah Buruk | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Pamerkan Wajah Buruk

Foto DPRA Pamerkan Wajah Buruk

* Tim Penyusun Naskah Akademik Bantah Memperberat

BANDA ACEH – Rencana Badan Legislasi DPRA memperberat syarat bagi calon independen dalam Pilkada Aceh 2017, masih menimbulkan beragam reaksi. Kalangan akademisi dan aktivis Forkab menilai, rencana sebagian anggota DPRA tersebut tidak hanya mengebiri hak individu, tapi juga telah memamerkan atau mempertontonkan wajah buruk demokrasi politik di Aceh.

Sementara Tim Penyusunan Naskah Akademik Raqan Perubahan Qanun Pilkada dari Pusat Studi Ekonomi, Sosial, dan Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, meyebutkan pernyataan dukungan calon independen harus dibuat secara individu, bukan untuk memperberat, melainkan agar lebih selektif.

Penolakan terhadap rencana memperberat syarat bagi calon independen, disampaikan dosen Universitas Muhammadiyah Aceh, DR Taufik A Rahim SE MSi melalui siaran pers kepada Serambi Kamis (4/4).

“Ini sama sekali tidak mencerminkan demokrasi yang sedang dibangun di Aceh. Rancang bangun demokrasi yang semestinya memperlihatkan Aceh sebagai ‘role model’ dan contoh terhadap daerah lain di Indonesia, ternyata dirusak dan diperburuk oleh anggota yang terhormat di DPRA,” ungkap Taufik..

Pernyataan Taufik ini menanggapi pernyataan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky yang mengatakan, DPRA dan eksekutif sepakat mengubah syarat pengajuan bakal calon kepala daerah untuk jalur independen. Di mana syarat pernyataan dukungan harus dibuat secara individu, ditandatangani atau dibubuhi cap jempol, dilengkapi materai, dan mengetahui keuchik setempat. Kemudian daftar nama pendukung itu ditempelkan di kantor keuchik atau meunasah gampong.

Taufik A Rahim yang meraih gelar doktor bidang ilmu politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mengingatkan kembali bahwa, calon independen yang sekarang diadopsi secara nasional, lahir dari Aceh. Ini merupakan buah pemikiran masyarakat Aceh untuk mengakomodir hak politik setiap individu yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

Anehnya, lanjut Taufik, sebagian anggota DPRA saat ini terkesan berusaha memperberatkan syarat bagi calon independen, sebagaimana termuat dalam draf perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Demokrasi yang didengungkan (sebagian anggota DPRA) sepotong-sepotong dan sarat dengan kepentingan kelompok serta partai yang sedang berkuasa. Ini menunjukkan bahwa telah berlaku transaksional politik antar partai yang akan bertanding mengusung calon kepala daerah,” ujar Taufik A Rahim.

Padahal, jelasnya, setelah John Lock mendeklarasikan demokrasi, dunia sangat menghargai hak-hak individu dalam politik dan berlaku hingga abad ke-15. Anehnya, kata Taufik, sejumlah anggota dewan di Aceh yang hidup di era modern dan global, malah ingin mengebiri hak individu dalam berpolitik.

Menurutnya, sikap ini tidak hanya memperburuk imej terhadap politik Aceh yang tidak konsisten, tapi juga menyebabkan bargaining politik Aceh sering dipermainkan oleh para pemangku kekuasaan di pusat.

Ketua Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian, dan pengembangan Masyarakat (LP4M) Unmuha Aceh ini juga menginggatkan, apabila anggota DPRA tetap memaksa kehendak agar syarat pemberat calon independen itu tetap masuk dalam draf Qanun Pilkada, maka demokrasi politik Aceh mundur dan tertinggal dari abad ke 15.

Sementara Ketua Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, Polem Muda Ahmad Yani juga menyesalkan adanya usulan yang memberatkan syarat calon independen. Dia mengatakan, seharusnya Aceh menjadi contoh bagi daerah lain tapi malah tercoreng dengan sikap dan tingkah kenak-kanakan yang diperlihatkan segelintir anggota DPRA.

“Seharusnya anggota DPRA lebih memikirkan bangaimana caranya agar pilkada yang telah di depan mata dapat berjalan secara damai dan sukses. Bukannya menciptakan konflik dengan ide-ide konyol. Kalau memang takut kalah, lebih baik jangan berperang atau ikut dalam pilkada. Duduk manis saja, dan nikmati apa yang telah didapat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik Raqan Perubahan Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012, dari Pusat Studi Ekonomi, Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh, Dr Muhammad Nazaruddin menyebutkan salah satu tujuan pembentukan aturan untuk mengantisipasi munculnya berbagai kemungkinan. Menurutnya, poin pernyataan dukungan calon independen harus dibuat secara individu, bukan untuk memperberat, melainkan untuk lebih selektif.

“Terminologi (isitilah) memperketat itu tidak benar, yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan selektif,” ujar Muhammad menjawab Serambi Kamis (14/4).

Ia menyebutkan rujukan dalam penyusunan naskah akademik raqan tersebut adalah UUPA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebelum penyusunan naskah akademik, terlebih dahulu mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP), akademisi, dan pakar. “Karena mereka yang lebih berpengalaman,” ujar Muhammad.

Hanya saja, ia mengaku tidak ingat lagi kapan dan di mana munculnya ide soal dukungan calon harus dibuat secara individu, bukan secara kolektif sebagaimana qanun sebelumnya. “Selain mengadakan RDPU, kami juga terus mengadakan diskusi tersebut dengan Biro Hukum Setda Aceh, tapi saya tak ingat lagi ide tersebut,” katanya.

Namun, kata dia, dukungan tersebut memang harus seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan setelah pilkada, seperti munculnya gugatan dari berbagai pihak. “Karena kalau hanya KTP saja, mudah saja didapatkan tanpa diketahui pemilik KTP tersebut. Tapi dengan adanya pernyataan tertulis, dukungan terhadap calon itu sudah jelas,” katanya.

Ia tetap menegaskan, poin-poin yang berada dalam naskah akademik itu tidak memperberat. Menurutnya, jika ada orang menyebutkan memperberat, itu merupakan sikap sembrono. “Untuk jadi pemimpin itu memang tidak mudah. Kalau hanya dengan syarat ini dianggap memperberat, bagaimana nanti menghadapi berbagai tantangan yang lebih berat lagi ketika sudah jadi pemimpin,” katanya.

Namun, ia menyambut baik berbagai pendapat para tokoh Aceh di media, karena dengan adanya beragam pendapat itu bisa melahirkan ide yang mungkin akan menyempurnakan lahirnya qanun tersebut.(mas/jaf)


(uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id