Murni untuk Membangun Sistem Pilkada yang Baik | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Murni untuk Membangun Sistem Pilkada yang Baik

Foto Murni untuk Membangun Sistem Pilkada yang Baik

KETUA Banleg DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky menyatakan, ketentuan yang diakomodir dalam draf perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 terkait pilkada, murni didasarkan pada kepentingan membangun sistem penyelenggaraan pilkada di Aceh agar berjalan lebih baik dan meminimalisir potensi kecurangan.

Hal itu disampaikan Iskandar di sela-sela kegiatan reses di Aceh Timur, Kamis (14/4), untuk meluruskan semua tanggapan mengenai ketentuan baru tentang syarat pengajuan balon kepala daerah untuk jalur independen yang saat ini sedang digodok pihaknya.

“Tidak benar jika Banleg dituding ingin menjegal pihak-pihak tertentu. Perlu saya tegaskan raqan tersebut merupakan usulan eksekutif. Menyangkut ketentuan tersebut lahir atas dinamika forum pembahas yang terdiri dari pihak eksekutif dan legislatif. Ini bertujuan untuk mendorong agar Pilkada Aceh berjalan lebih baik dan berkualitas,” katanya usai melakukan pertemuan dengan para tokoh nelayan di Kuala Idi, Aceh Timur.

Dia menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki tatanan demokrasi di Aceh dan tidak akan terpengaruh dengan persepsi negatif pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan adanya perbaikan. Hal itu ditempuh untuk memperkecil calo-calo politik yang bermain saat musim pemilihan. “Tidak ada niat buruk sama sekali. Mari kita sama-sama mengawal demokrasi yang berkualitas,” ungkap politisi muda dari Partai Aceh ini.

Menurutnya, klausul baru tersebut tidak timbul secara sepihak. Pihaknya membahasnya berdasarkan realitas yang terjadi dengan turut melibatkan pihak eksekutif. “Sebagai pimpinan rapat, saya sudah menanyakan berulang kali menyangkut dengan pasal ini, sehingga forum menyepakati. Ini bukan rapat simsalabim. Kita rapat dari siang hingga malam sampai jam 00.00 WIB,” sebut dia.

Iskandar mengakui bahwa pembahasan Pasal 24 tersebut berlangsung sedikit alot karena ada perbedaan pendapat dari eksekutif dan legislatif. Seharusnya masyarakat tidak merespon berlebihan upaya perbaikan untuk memperkuat kualitas pasangan calon, lantaran proses pembahasan masih terus berjalan.

“Malam itu, kita pending untuk pembahasan karena anggota DPRA mempunyai agenda reses ke dapil masing- masing. Nanti setelah selesai reses akan kita lanjutkan lagi pembahasan. Harus diketahui pula bahwa usulan ini berasal dari eksekutif sesuai dengan surat Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah pada 8 Oktober 2015. Raqan akan terus kita genjot pembahasan agar cepat rampung,” ungkapnya.

Ketua Banleg DPR Aceh ini menambahkan, usulan itu ditambahkan karena beberapa waktu lalu banyak mencuat kasus pengajuan syarat dukungan KTP yang diperoleh secara serampangan. Seharusnya, ketentuan baru tersebut secara otomatis akan memberi jaminan kepada publik bahwa tidak akan ada lagi tindakan curang memanipulasi dukungan warga.

“Yang harus kita pahami di sini adalah, bahwa KIP Aceh selaku penyelenggara Pilkada punya keterbatasan dalam melakukan verifikasi dukungan calon. Sementara di sisi lain kasus fotokopi KTP bodong malah marak ditemukan dilapangan. Maka selain sebagai penyempurnaan sistem demokrasi, aturan baru ini juga akan secara otomatis menutup peluang terjadinya penyimpangan,” katanya.

Atas tujuan tersebut, Iskandar mengaku siap berdiskusi dengan pihak manapun jika nantinya masih tetap memperdebatkan ketentuan baru yang dirumuskan pihaknya itu. Dia mempersilahkan pihak-pihak yang tidak sependapat untuk memanfaatkan forum konsultasi publik (RDPU) yang nantinya akan digelar Banleg pada tahap pembahasan.

“Saya rasa hal ini tetap masih berpeluang diperdebatkan. Cuma yang harus diingat, semua diskusi harus dibangun dalam koridor mewujudkan perbaikan dan bukan atas dasar suka atau tidak. Silakan juga teman-teman yang tidak sependapat menyampaikan ide perbaikan bagaimana sistem demokrasi yang baik,” jelasnya.

Ketika disinggung soal pernyataan Asisten I Setda Aceh, Dr Muzakkar A Gani MSi yang mengatakan belum adanya kesepakatan menyangkut pasal itu. Terkait hal itu, Iskandar malah menanyakan kembali. “Kenapa Bapak Muzakar yang duduk tepat di sebelah saya saat pembahasan malam itu, tidak mengeluarkan pernyataan tidak sepakat,” katanya.

Karena tidak ada penolakan, lanjut Iskandar, maka forum menyepakatinya. “Begini saja, luwesnya kalau yang hadir dalam forum pembahasan, ya sampaikan apa saja yang sesuai perkembangan dengan alur bahasan. Kalau tidak hadir, jangan pula mengeluarkan statemen seolah-olah ikut hadir. Jika sudah masuk ke DPR itu tidak ada istilah versi eksekutif dan legislatif. Ini adalah bahasan bersama,” tegasnya.

Sesuai tata cara pembentukan qanun, kata Iskandar, raqan tersebut nantinya akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lalu pihaknya berkonsultasi ke Kemendagri sebelum dibawa ke paripurna. “Di paripurna para anggota DPRA juga bisa menyampaikan pendapatnya terkait hasil akhir terhadap raqan ini,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky.(c49) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id