Irmawan: PNS tak Perlu Mundur jika Calonkan Diri | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Irmawan: PNS tak Perlu Mundur jika Calonkan Diri

Foto Irmawan: PNS tak Perlu Mundur jika Calonkan Diri

JAKARTA – Angin segar bagi anggota DPR, PNS, dan TNI yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mereka tidak perlu lagi mundur dari jabatannya apabila hendak maju sebagai calon gubernur, bupati atau wali kota, tapi cukup mengambil cuti saja.

Kepastian ini disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, H Irmawan, seusai mengikuti pertemuan Panja Komisi II dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

“Kami baru saja melakukan pertemuan konsultasi dengan MK. Bahwa tidak ada persoalan bagi anggota DPR, PNS dan anggota TNI yang mau ikut pilkada, karena tidak perlu mengundurkan diri. Cukup ambil cuti,” kata Irmawan yang juga Juru Bicara Fraksi PKB DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Komisi II dipimpin Rambe Kamarulzaman dari Fraksi Partai Golkar.

Komisi II saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mengatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Legislatif tidak perlu mundur dari jabatannya apabila baru masuk pada tahapan pencalonan kepala daerah. Melainkan, mereka mundur apabila sudah terpilih sebagai kepala daerah.

Sebelumnya ketentuan Undang-Undang (UU) Aparatul Sipil Negara (ASN) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PNS dan Anggota Legislatif harus mundur dari jabatannya apabila sudah terdaftar sebagai calon kepala daerah.

Irmawan mengatakan revisi UU Pilkada dijadwalkan final pada akhir April 2016. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman menyebutkan, salah satu usulan yang akan dibahas pada perubahan Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012, adalah aturan harus mundur bagi anggota dewan, PNS, TNI, dan Polri yang memutuskan maju pilkada.

“Memang pada pembahasan sore ini kita belum sampai kepada pasal yang mengatur hal tersebut. Namun dalam draf qanun yang sedang kita bahas, memang disebutkan bahwa anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, PNS, TNI, dan Polri harus mundur dari jabatannya saat ditetapkan sebagai pasangan calon,” kata Iskandar menjawab wartawan seusai rapat perdana pembahasan qanun tersebut, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Senin (11/4).

Aturan yang mengatur hal itu, sebut Iskandar, terdapat pada Pasal 22, yang mana pada huruf ‘u’ disebutkan, pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK.

Aturan harus mundur itu juga berlaku untuk anggota TNI, Polri, dan PNS sebagaimana diatur dalam huruf ‘v’, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD sebagaimana diatur pada huruf ‘w’. “Surat pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon,” jelas dia.

Namun, sambung Iskandar, ketentuan tersebut belum bersifat final, sebab bisa saja dalam pembahasan qanun ada perubahan-perubahan seiring dengan dinamika yang akan muncul nantinya. “Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti, termasuk perkembangan pembahasan UU Pilkada di tingkat pusat,” ucap politisi dari Partai Aceh (PA) ini.(fik) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id