DPRA Bajak Demokrasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Bajak Demokrasi

Foto DPRA Bajak Demokrasi

* Juga Menunjukkan Sikap Pengecut

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah dengan sengaja memperberat syarat pengajuan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen. Langkah ini dinilai sejumlah pengamat politik di Aceh sebagai pembajakan terhadap demokrasi. Di samping sebagai langkah yang sangat tidak bijak di tengah upaya membangun demokrasi pascakonflik di Aceh.

“Memperberat syarat calon independen adalah upaya membajak demokrasi itu sendiri,” kata Ilham Sahputra SSos, mantan wakil ketua Komisi Independen Pemilihan (KI) Aceh kepada Serambi di Banda Aceh, Rabu (13/4) menanggapi pemberitaan koran ini kemarin berjudul Syarat Calon Independen Diperketat.

Menurut Ilham, argumentasi Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky bahwa pemberian dukungan satu orang dengan satu materai untuk membuktikan bahwa masyarakat benar memberikan dukungan kepada kandidat perseorangan, hal itu dapat dilakukan ketika KIP memverifikasi dukungan masyarakat kepada calon independen.

Lalu, dukungan masyarakat yang harus diketahui oleh keuchik dan ditempel di kantor keuchik, menurut Ilham, hal itu kurang etis. Alasannya, karena berpotensi munculnya intervensi keuchik terhadap masyarakat yang berbeda pilihan dengannya. Juga berpotensi intervensi dari incumbent gubernur atau wali kota/bupati lewat keuchik untuk tidak menyetujui dukungan masyarakat terhadap kandidat. Idealnya, kata Ilham memberi solusi, keuchik dapat memberikan verifikasinya dengan menandatangani hasil verfikasi KIP via PPS terhadap dukungan masyarakat kepada calon. “Bukan di awal ketika masyarakat memberikan dukungan kepada calon,” ujarnya.

Ketua Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) Aceh, Safaruddin SH juga angkat bicara. Menurutnya, pengetatan syarat bagi calon independen itu sebagai langkah yang sangat tidak bijak di tengah upaya membangun demokrasi di Aceh. “GNCI Aceh meminta DPRA agar tidak melakukan penghadangan terhadap calon independen dengan membuat aturan-aturan yang memberatkan,” imbuhnya.

Safaruddin menilai, penyusunan aturan itu disebabkan adanya kegundahan dari DPRA setelah munculnya beberapa kandidat dari jalur independen yang memiliki pengaruh besar di masyarakat dan media sosial. Seperti Zaini Abdullah, Irwandi Yusuf, dan Zakaria Saman.

“GNCI meminta DPRA dalam menyusun Qanun Pilkada harus membaca banyak referensi aturan dan sumber hukum lain agar qanun yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan konstitusional,” ujar advokat dari Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ini.

Safaruddin menambahkan, apabila DPRA membuat aturan tidak konstitusional, dia khawatirkan aturan itu akan sia-sia. Salah satu contoh, Qanun Aceh Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. “Meski sudah disahkan, tapi tidak bisa dijalankan sampai sekarang,” katanya menyebut contoh.

Menurutnya, calon independen merupakan salah satu jalur bagi warga negara yang ingin mencalon sebagai kepala daerah dari nonpartai. “Apalagi, calon independen itu lahir di Indonesia dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Akan jadi aneh jika DPRA akan coba ‘membunuh’ jalur independen,” ulasnya.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada MA berpendapat, memperberat syarat bagi calon independen di Aceh menunjukkan sikap pengecut dan paranoid dari partai politik yang berada di parlemen (DPRA) yang tidak siap bersaing secara fair dengan kandidat dari jalur independen. “Ini bukti kemunduran sikap berdemokrasi dari anggota dewan berlatar belakang partai politik yang menyusun draf Qanun Pilkada,” ulasnya.

Ia menilai, kepercayaan pemilih terhadap partai politik sudah mulai luntur. Maka, alternatif melalui jalur independen menjadi pilihan bagi pemilih.

“Tapi karena takut tergerus dari pertarungan politik, maka caranya adalah memperberat syarat bagi jalur perorangan. Tindakan itu semakin tidak berwibawa secara kepartaian dinilai publik. Seharusnya demokrasi kita ke depan sudah semakin sederhana dan murah,” imbuhnya.

DPRA, menurut Aryos, seharusnya dipermudah syarat jalur independen agar mendapatkan sosok pemimpin yang berkualitas serta membuka keran partisipasi secara politik. “Mereka sadar melakukan itu karena mereka pihak yang terjebak pada logika mempertahankan eksistensi, bukan membuka ruang berdemokrasi yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Solidaritas Masyarakat Peduli Aceh (SMaPa) Jamaluddin SP menilai sikap DPRA dan eksekutif yang sepakat mengubah syarat pengajuan bakal calon kepala daerah untuk jalur independen merupakan sikap yang tidak bisa ditolerir karena bisa mencederai hak demokrasi masyarakat.

“Saya melihat segerombolan orang yang terorganisir dan antidemokrasi itu saat ini sedang berupaya menghambat hak demokrasi rakyat dengan cara memperketat syarat independen,” kata Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, hari ini ada oknum-oknum di DPR Aceh telah menunjukkan sikap arogansi dan kegamangan politik secara tidak sehat dan cenderung otoriter tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. “Jika memang Aceh mau kita tegakkan demokrasi dan hak asasi dalam bidang politik, maka sungguh sebenarnya hari ini kita telah menunjukkan bahwa kita telah membentuk suatu hegemoni kekuasaan dan kezaliman oleh oknum oknum di DPRA,” pungkasnya. (dik/mas/tz) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id