“Agar tak Asal-asalan Kumpulkan KTP” | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

“Agar tak Asal-asalan Kumpulkan KTP”

Foto “Agar tak Asal-asalan Kumpulkan KTP”

PERUBAHAN Rancangan Qanun (Raqan) Pilkada yang sedang dibahas Banleg DPRA bersama pihak eksekutif, menurut Ketua DPRA, Muharuddin bukan untuk memberatkan dan menghambat calon yang maju dalam Pilkada 2017.

Kepada Serambi di Langsa, Rabu (13/4), Muharuddin menjelaskan, tambahan persyaratan tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabel sehingga calon tidak asal-asalan dalam mengumpulkan KTP masyarakat tanpa diketahui pemiliknya. “Hari ini mudah mendapatkan KTP, misalnya lewat RSU di mana salah satu syarat BPJS harus ada fotokopi KTP,” ujarnya.

Namun, kata Muharuddin, dengan ditempelnya dukungan KTP di kantor desa, warga dapat mengetahui apakah ada memberikan dukungan KTP atau tidak. Jika merasa tidak memberikan dukungan kepada salah satu kandidat, pada saat verifikasi yang dilakukan KIP, warga juga diberikan kesempatan untuk menarik dukungannya. “Teknisnya kita serahkan kepada KIP selaku penyelenggara pilkada dan harus diikuti jika sudah jadi qanun,” ujarnya.

Sedangkan untuk PNS, Polri/TNI yang memutuskan maju sebagai calon kepala daerah harus mundur namun untuk anggota dewan, mundur dari jabatan masih dalam wacana yang belum diputuskan.

Saat ini tim pansus pembahas revisi qanun pilkada sedang melakukan pembahasan dan menerima saran dari masyarakat. “Pansus belum melapor kepada pimpinan dewan terkait hasil pembahasan perubahan Rancangan Qanun (Raqan) Pilkada. Jika ada calon yang merasa haknya dirampas, dewan mempersilakan melakukan review ke Pusat,” demikian Muharuddin. (md) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id