Keuchik Lamtimpeung Bantah Tuha Peut dan Ketua Pemuda | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Keuchik Lamtimpeung Bantah Tuha Peut dan Ketua Pemuda

Foto Keuchik Lamtimpeung Bantah Tuha Peut dan Ketua Pemuda

BANDA ACEH – Keuchik Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Mukhlis SE membantah penyataan Ketua Tuha Peut dan Ketua Pemuda setempat yang menuding dirinya menggelapkan sejumlah dana gampong tersebut. Menurut Mukhlis, tudingan itu lebih mengarah ke fitnah yang dapat membunuh karakternya di mata publik.

Hal itu disampaikan Mukhlis menanggapi berita ‘Tuha Peut Lamtimpeung Desak Kejari Jantho’ di Serambi Indonesia, edisi Selasa (12/4). “Justru mereka yang sedang berurusan dengan hukum dan kasusnya sudah ditangani Polresta berkaitan dengan penyerobotan tanah wakaf oleh Ridwan dan sejumlah kasus lain,” kata Mukhlis yang datang ke Kantor Serambi di kawasan Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (12/4) sore.

Ditemani sejumlah kepala dusun dan kaur Gampong Lamtimpeung, Mukhlis mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, terkait penyataan Tuha Peut Lamtimpeung, Darman dan Ketua Pemuda, Ridwan yang menuduh dirinya menggelapkan dana anak yatim Rp 5 juta dan baru disalurkan ketika tim inspektorat turun. “Tuduhan itu jelas fitnah, karena dana Rp 5 juta untuk 18 anak yatim sudah saya salurkan pada 31 Oktober 2015 atau sebelum turun tim inspektorat. Bahkan, uang yang kami salurkan ke anak yatim lebih dari Rp 5 juta,” tegas Mukhlis sambil menunjukkan bukti penyaluran tertulis.

Terkait anggaran untuk pembangunan rumah sewa gampong, menurut Keuchik, dananya bersumber dari APBN, bukan dari Jokowi seperti yang dituduhkan ketua tuha peut dan ketua pemuda. Bahkan, kata Mukhlis, rencana pembangunan itu sesuai keputusan masyarakat. “Dana itu memang ditarik oleh keuchik dan bendahara gampong. Sebab, specimennya adalah keuchik sebagai kuasa pemegang anggaran atau KPA dan bendahara gampong,” sebutnya.

Penarikan awal Rp 50 juta, menurut Mukhlis, untuk membeli bahan material dan ongkos tukang. “Saudara Ridwan (ketua pemuda) sempat menjumpai kami meminta untuk mengelola pembangunan rumah sewa itu. Kami jelas keberatan, karena takut terjadi seperti kasus dana PNPM tahun 2013 yang dikelolanya Rp 350 juta sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan,” beber Mukhlis.

Bahkan, tambah Keuchik, saat mulai pemasangan boplang dan penggalian tanah pondasi pada awal Oktober 2015, tiba-tiba Ridwan dan beberapa warga lain datang ke lokasi pembangunan rumah sewa itu meminta tukang menyetop pekerjaan itu. “Jadi, saya ingin meluruskan segala persoalan yang merugikan masyarakat,” demikian Mukhlis.(mir) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id