PPP Aceh Kubu Djan Faridz Tolak Romy sebagai Ketum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

PPP Aceh Kubu Djan Faridz Tolak Romy sebagai Ketum

Foto PPP Aceh Kubu Djan Faridz Tolak Romy sebagai Ketum

BANDA ACEH – Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh kubu Djan Faridz, Edwar M Nur, menolak Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Muktamar VIII, Jakarta, Sabtu (9/4).

Menurutnya, muktamar tersebut bukanlah muktamar islah, melainkan muktamar konspirasi eks kepengurusan PPP kubu Romi.

“Muktamar yang diselenggarakan oleh Romy dan kawan-kawan di Pondok Gede, Jakarta, bukanlah muktamar islah tapi muktamar salah. Itu muktamar konspirasi eks kepengurusan Surabaya yang sudah dibatalkan dan pemerintah. Tidak ubahnya seperti muktamar Surabaya jilid 2,” katanya kepada Serambi, Selasa (12/4).

Sebelumnya, Romahurmuziy terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP periode 2016-2021 dalam Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (9/4). Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) tata tertib Muktamar VIII PPP, pemilihan ketua umum dan ketua formatur dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau aklamasi.

“Kita menolak Romy. Kita menyimak penyelenggaraan muktamar yang berlandaskan pengaktifan SK kepengurusan Muktamar VII Bandung yang hakekatnya sudah berakhir. Inikan seperti menghidupkan orang yang sudah mati,” ujar Edwar.

Menurut dia, seluruh peserta muktamar hanya melakukan copy paste dari hasil muktamar Surabaya versi Romy. Jadi sambungnya, Romy tidak ada niat menciptakan langkah islah yang paripurna dengan melibatkan seluruh elemen partai. Bahkan, banyak DPW dan DPC tidak menerima undangan muktamar.

Mukmatar itu, kata Edward, sudah di rekayasa karena hanya kelompok Romy yang menjadi peserta muktamar. “Jadi terselenggaranya muktamar dan terpilihnya Romy adalah bagian dari agenda konspirasi memenuhi nafsu angkara pemerintah. Saat ini DPW PPP Aceh tunduk dan patuh pada keputusan hukum Mahkamah Agung tanggal 2 November 2015,” pungkas Edward.

Begitupun, dia berpesan kepada semua kader dan fungsionaris partai berlambang kabah itu untuk tetap bekerja sesuai amanah konstitusi kepartaian dan tidak terlibat dalam konflik partai.

“Terus berkonsilidasi dalam menghadapi agenda politik Pilkada 2017 dan Pileg 2019. Kepada semua kader dan fungsionaris PPP untuk tetap berkhidmat pada keputusan MA 601K Tahun 2015 tentang keabsahan kepengurusan partai sampai ada petunjuk dan arahan lebih lanjut dari DPW dan DPP PPP,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPW PPP Aceh kubu Romy, Amri M Ali mengajak semua kader untuk mensyukuri hasil Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. “Kita harap ini adalah mukmatar yang mampu meyelesaikan semua persoalan perbedaan pandangan politik di PPP selama ini,” kata dia.

Kepada semua kader, terutama bagi anggota dewan dari PPP, dia minta tidak perlu takut karena tidak ada ancaman pemecatan. Semua kader diminta fokus pada tugas masing-masing dan bersabar menunggu intruksi lanjutan dari DPP untuk konsolidasi partai dalam rangka menyosong even politik Pilkada 2017 dan Pileg 2019.

“Mudah-mudahan dengan hasil muktamar ini menyelesaikan semua perosalan di internal PPP. Dengan terselenggara muktamar kemarin, maka tidak ada lagi kubu-kubuan dan selesailah persoalan semua. Tapi bagi yang tidak mengakui itu hak mereka, mungkin butuh waktu untuk memahami persoalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.(mas) (uri/aradhia/ayanti/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id