Pakar Hukum: Mantan Napi Seharusnya Boleh Nyalon | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pakar Hukum: Mantan Napi Seharusnya Boleh Nyalon

  • Reporter:
  • Rabu, April 13, 2016
Foto Pakar Hukum: Mantan Napi Seharusnya Boleh Nyalon

BANDA ACEH – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Malikussaleh, Amrizal J Prang SH LL.M menyebutkan bahwa mantan narapidana atau napi seharusnya boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal itu sesuai dengan Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015, terhadap permohonan judicial review Pasal 7 huruf g UU No.8/2015.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi isi draf perubahan Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012 yang mulai dibahas DRPA dan eksekutif sejak Senin (11/4). Di dalam draf tersebut, Pasal 22 huruf ‘i’ disebutkan bahwa salah satu syarat pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara, karena melakukan kejahatan dengan hukuman penjara paling kurang 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang berkukatan hukum tetap.

“Ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi,” kata Ketua Badan Legislasi DPRA, Iskandar Usman, kepada Serambi, Senin (11/4).

Menurut Amrizal, pasal yang melarang napi mencalonkan diri sebagai kepala daerah sudah dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015, terhadap permohonan judicial review Pasal 7 huruf g UU No.8/2015.

Pasal ini dibatalkan dan diputuskan sebagai conditionally inconstitutional (inkonstitusional bersyarat), yaitu pasal yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945.

“Kecuali mereka diikutkan sebagai calon dengan syarat mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Ini bisa menjadi masukan bagi DPRA untuk bisa memasukkan putusan MK dalam draf qanun pilkada,” ujar Dosen Hukum Tata negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ini.

Ironisnya, tambah dia, penyusunan perubahan draf Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012 tersebut dibuat pada Agustus 2015 atau setelah adanya putusan MK No.42/PUU-XIII/2015, yang dikeluarkan pada 9 Juli 2015. Seharusnya, para penyusun wajib mengikuti Putusan MK tersebut karena substansi pencalonan mantan terpidana bukan syarat kekhususan di Aceh.

“Sehingga, kedepan tidak menimbulkan gugatan terhadap Qanun Pilkada. Kecuali, hal-hal yang khusus bagi Aceh yang sudah jelas diatur dalam UUPA, niscaya dimasukan dalam Raqan Pilkada, meskipun berbeda dengan Undang-Undang Pilkada,” sebut mahasiswa Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ini.(mas) (uri/hon//JK)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id