KIP Aceh Utara dan Lhokseumawe belum Teken Nota Hibah Anggaran | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KIP Aceh Utara dan Lhokseumawe belum Teken Nota Hibah Anggaran

Foto KIP Aceh Utara dan Lhokseumawe belum Teken Nota Hibah Anggaran

LHOKSEUMAWE – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe dan Aceh Utara, hingga Selasa (12/4), belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah mengeluarkan batas waktu, bahwa NPHD harus sudah selesai paling telat 30 April 2016, agar tahapan pilkada tidak tertunda.

Informasi yang diperoleh Serambi, belum ditandatanganinya NPHD itu karena dana yang dialokasikan dalam APBK untuk pelaksanaan kegiatan pilkada sangat minim. Sementara dana pilkada harus tercantum secara keseluruhan dalam HPHD, dari tahapan awal hingga akhir pilkada.

Ketua KIP Aceh Utara, Jufri Sulaiman, menyebutkan, anggaran yang mereka ajukan dalam APBK sebesar Rp 90 miliar. Pengajuan itu berpedoman pada Permendagri No 51 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 118 tentang pengajuan anggaran.

“Namun begitu, sesuai dengan informasi yang kami terima, anggaran yang tertampung dalam APBK Aceh Utara hanya Rp 25 miliar saja. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp 65 miliar lagi,” sebutnya.

Jufri mengingatkan kembali hasil pertemuan 5 April 2016 lalu di Jakarta, antara pihak penyelenggara pilkada dengan Kemendagri. Dalam pertemuan itu, sebutnya, lahir rekomendasi bahwa anggaran untuk penyelenggaraan pilkada harus dioptimalkan kembali. Untuk itu, dalam satu pekan ini Kemendagri bersama KPU akan mengeluarkan standarisasi anggaran.

Disamping itu juga diputuskan bahwa waktu penandatanganan NPHD paling lambat 30 April 2016. “NHPD itu harus dilakukan sekali, dan dalam NHPD harus tercantum secara keseluruhan berapa dana yang akan dianggarkan dari tahapan awal hingga akhir pilkada,” jelasnya.

Ketua KIP Lhokseumawe Tgk Syahrir Daud, juga mengakui apabila dana yang tersedia dalam APBK sangat minim. Dari Rp 17 miliar yang diajukan pihaknya, dana yang tersedia hanya Rp 10 miliar.

Terkait hal itu, Kepala Kesbangpol Lhokseumawe, Ridwan Jalil, mengatakan, berapa pun dana yang dibutuhkan KIP akan disediakan. Namun untuk sementara, pihaknya masih menunggu standarisasi anggaran dari Kemendagri.

“Saat standarisasi anggaran keluar, maka akan langsung dilakukan penyusunan kebutuhan rill. Sehingga saya pastikan, akhir bulan ini sudah bisa dilakukan penekenen NPHD,” jelasnya.

Sekretaris Kesbangpol Aceh Utara, Abu Bakar, juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya masih menunggu turunnya standarisasi anggaran dari Pusat.(bah) (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id