Maju Pilkada, PNS Harus Mundur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Maju Pilkada, PNS Harus Mundur

Foto Maju Pilkada, PNS Harus Mundur

* Termasuk Anggota Dewan, TNI, dan Polri

* Perubahan Qanun Pilkada Mulai Dibahas

BANDA ACEH – DPRA bersama pihak eksekutif dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Senin (11/4), mulai melakukan pembahasan perubahan Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012. Salah satu usulan yang akan dibahas adalah aturan harus mundur bagi anggota dewan, PNS, TNI, dan Polri yang memutuskan maju Pilkada.

Poin tersebut mencuat saat Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman ditanyai wartawan seusai rapat perdana pembahasan qanun tersebut, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA.

“Memang pada pembahasan sore ini kita belum sampai kepada pasal yang mengatur hal tersebut. Namun dalam draf qanun yang sedang kita bahas, memang disebutkan bahwa anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK, PNS, TNI, dan Polri harus mundur dari jabatannya saat ditetapkan sebagai pasangan calon,” ungkapnya.

Aturan yang mengatur hal itu, sebut Iskandar, terdapat pada Pasal 22, yang mana pada huruf ‘u’ disebutkan, pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK.

Aturan harus mundur itu juga berlaku untuk anggota TNI, Polri, dan PNS sebagaimana diatur dalam huruf ‘v’, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD sebagaimana diatur pada huruf ‘w’. “Surat pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon,” jelas dia.

Namun, sambung Iskandar, ketentuan tersebut belum bersifat final, sebab bisa saja dalam pembahasan qanun ada perubahan-perubahan seiring dengan dinamika yang akan muncul nantinya. “Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti, termasuk perkembangan pembahasan UU Pilkada di tingkat pusat,” ucap politisi dari Partai Aceh (PA) ini.

Terkait dengan pembahasan perubahan Qanun Pilkada, dia jelaskan, Senin kemarin merupakan rapat pembahasan perdana, yang dihadiri oleh pihak eksekutif, KIP Aceh, dan para anggota Banleg DPRA.

Pihaknya bertekat memacu pembahasan qanun tersebut, siang dan malam, karena harus mengejar target pelaksanaan tahapan pilkada di Aceh yang sudah sangat dekat. “Kita menargetkan pembahasan qanun harus tuntas dalam bulan April ini,” demikian Iskandar.

Iskandar juga menjelaskan, selain mengaturan harus mundur bagi anggota Dewan, PNS, TNI, dan Polri, draf qanun pilkada tersebut juga mengatur tentang pencalonan untuk mantan narapidana.

Putra kelahiran Peureulak, Aceh Timur ini menyebutkan, dalam Pasal 22 huruf ‘i’, disebutkan bahwa salah satu syarat pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara, karena melakukan kejahatan dengan hukuman penjara paling kurang 5 tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Ketentuan ini tidak berlaku untuk tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi,” imbuhnya.

Selanjutnya, bakal calon juga harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan harus bersedia diumumkan. Daftar kekayaan tersebut diserahkan kepada KIP untuk kemudian diumumkan ke publik. Iskandar juga menambahkan, dalam mengejar waktu pembahasan pihaknya selalu melibatkan pihak KIP untuk mensingkronkan tahapan pilkada.(mas) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id