Konsultan Jembatan Pange Jadi Tersangka | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Konsultan Jembatan Pange Jadi Tersangka

Foto Konsultan Jembatan Pange Jadi Tersangka

* Kasus Dugaan KorupsiJembatan Pange

LHOKSUKON – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon, Aceh Utara, pada Jumat (8/4) lalu, menetapkan JH, konsultan pengawas proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di Desa Rayeuk Pange, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek tersebut.

Sebelumnya, jaksa juga sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yaitu Ibrahim Hanafiah yang mengerjakan proyek jembatan tersebut, dan Edi Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Bina Marga Aceh Utara.

“Benar, penyidik sudah menetapkan satu tersangka lagi dalam kasus itu (proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi). Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan lebih dari dua alat bukti yang cukup dalam gelar perkara,” kata Kajari Lhoksukon, Teuku Rahmatsyah MH menjawab Serambi, Mingggu (10/4).

Disebutkan, sebelum menetapkan JH sebagai tersangka, penyidik juga sudah memeriksa enam saksi dari Dinas Bina Marga Aceh Utara. Untuk proses selanjutnya, penyidik akan memanggil saksi lainnya. “Setelah pemeriksaan saksi mencukupi, baru kemudian kita panggil tersangka untuk diperiksa,” kata Teuku Rahmatsyah MH kepada Serambi, kemarin.

Menurut Kajari Lhoksukon, untuk dua tersangka sebelumnya yang sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, sekarang dalam proses tahap dua untuk pelimpahan ke Pengadilan. Ditargetkan dalam April ini berkas itu sudah dapat dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Banda Aceh.

Diberitakan sebelumnya, jaksa mulai menangani kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan rangka baja modifikasi di Desa Rayeuk Pange, Kecamatan Pirak Timu, berbatasan dengan Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara itu, pada awal Maret 2014. Proyek itu dilaksanakan Dinas Bina Marga Aceh Utara tahun 2010 dengan sumber dana APBK Aceh Utara sebesar Rp 2,8 miliar.

Sementara indikasi korupsi pada proyek tersebut di antaranya, pekerjaan pembangunan jembatan itu banyak disubkan kepada rekanan yang lain tanpa melalui prosedur hukum, lalu proses addendum (perpanjangan kontrak) juga menyalahi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain itu, proses pengerjaannya juga tidak sesuai kontrak awal, kemudian juga tidak dilakukan pemeliharaan, sehingga bangunan tersebut tidak bermanfaat, karena tak bisa digunakan.

Kajari Lhoksukon, Teuku Rahmatsyah MH menambahkan, usai penetapan JH sebagai tersangka dalam kasus itu, penyidik juga langsung mempersiapkan surat permintaan pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap JH, yang diajukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejati Aceh.

Surat pencekalan itu diajukan agar tersangka tidak tak bisa keluar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak April ini. “Hal itu kita lakukan agar tidak menghambat proses penyidikan kasus tersebut nantinya,” demikian Kajari Lhoksukon, Teuku Rahmatsyah.(jaf) (uri/omario/alah/RF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id