KTNA Minta Penyaluran Bantuan Sesuai SK Bupati | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KTNA Minta Penyaluran Bantuan Sesuai SK Bupati

Foto KTNA Minta Penyaluran Bantuan Sesuai SK Bupati

* Antisipasi Lahan Fiktif

KUALASIMPANG – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Aceh Tamiang meminta agar setiap penetapan calon petani atau calon lokasi (CP/CL) kelompok tani penerima bantuan, oleh Dinas Pertanian Aceh Tamiang, harus sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Aceh Tamiang Nomor 267 tahun 2016 tentang pengesahan kelompok Tani/Nelayan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

“Hal ini untuk mengantisipasi munculnya kelompok tani siluman dan bertujuan memudahkan pelaksanaaan pembinaan dan penyaluran bantuan tersebut dalam rangka menyejahterakan kelompok tani dan nelayan,” kata Ketua KTNA Aceh Tamiang, Muhammad Hendra Vramenia, Rabu (6/4).

Ia mengatakan, pada tahun 2016, program upaya khusus tanaman padi, jagung, kedelai (Pajale) yang bersumber dari APBN, untuk pengembangan jagung hybrida sebanyak 2.500 Ha, peningkatan produksi kedelai PAT-PIP sebanyak 1.000 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 1.000 Ha, cetak sawah swakelola sebanyak 300 Ha, alokasi program peningkatan produktivitas padi inbrida jajar legowo sebanyak 8.000 Ha, peningkatan luas tanam padi inbrida selain lahan kering sebanyak 1.250 Ha, dan alokasi program pengembangan desa pertanian organik untuk padi sebanyak 20 Ha. “Ini belum termasuk program bersumber dari dana APBA dan APBK tahun 2016,” ujarnya.

Banyaknya bantuan yang mengalir tahun ini berpotensi disalahgunakan dengan cara memasukkan dokumen fiktif kelompok tani siluman. “Untuk itu, penetapan calon penerima dari kelompok tani harus sesuai SK Bupati Aceh Tamiang. Jika masih ditemukan adanya kelompok tani siluman atau luas areal sawahnya tidak sesuai dengan yang terdaftar di dalam SK Bupati, maka kami akan melaporkan hal ini ke penegak hukum,” ujar Hendra.

Sementara itu, Kabid Usaha tani dan Pengembangan Lahan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, Mustafa SP mengatakan, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pihaknya, selalu berdasarkan SK Bupati. “Namun untuk tahun ini, kami belum terima SK kelompok tani yang terbaru,” ujarnya.(md) (uri/nton/ariana/AM)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id