Plus-minus Konvensi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Plus-minus Konvensi

Foto Plus-minus Konvensi

 SECARA historis, konvensi merupakan tradisi politik Amerika dalam melakukan rekrutmen pemimpin-pemimpin yang melibatkan partisipasi rakyat. Rakyat yang menjadi penilai langsung karena konvensi melibatkan semua unsur masyarakat. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh hasil konspirasi elite partai, tetapi melalui mekanisme penjaringan yang terbuka. Di Amerika ide konvensi sudah berlangsung sejak 185 tahun yang lalu. Sistem politik tanpa konvensi yang berlaku pada tahun-tahun sebelum 1830 terbukti penuh manipulasi, korup, dan oligarkis pada tingkatan elite partai, dan juga karena sifatnya yang tertutup, praktik politiknya sangat diwarnai oleh money politics.

Tren konvensi di Indonesia harus dibaca pada dua level. Pertama, partai memang secara serius membuka diri untuk melakukan reformasi dan inovasi sistem politik. Kedua, partai melakukan konvensi lebih pada alasan-alasan pragmatis seperti ketiadaan kandidat internal, atau strategi meningkatkan popularitas partai, serta upaya penghematan biaya kampanye karena peserta konvensi sekaligus akan menjadi donatur kampanye. Pada kasus ini, konvensi yang terjadi berlangsung setengah hati. Dalam konteks ini yang kita temukan, walaupun konvensinya bersifat terbuka, namun keterbukaan itu sifatnya terbatas atau formalitas saja. Tetap saja terdapat kecenderungan partai untuk memilih mereka yang berafiliasi ke partai, atau yang berkantong tebal untuk kepentingan sustainability partai. Maka konvensi dalam hal ini hanya menjadi second opinion saja.

Idealnya, semua partai peserta pemilu bersepakat memberikan penyelenggaraan konvensi kepada satu institusi netral di luar lembaga politik seperti media massa, NGO/CSO, atau universitas. Kandidat yang muncul dari hasil konvensi satu partai, idealnya juga valid untuk parpol lainnya. Jika kandidat hasil konvensi valid hanya untuk partai tertentu (valid ke dalam), ini berarti bahwa konvensi yang berlangsung memang sarat dengan muatan kepentingan partai yang bersangkutan terutama untuk merebut atau melanggengkan kekuasaan. Model konvensi ini pernah dilakukan oleh Ratu Elizabethdi Inggris untuk menjaga netralitas dan intrik-intrik partai politik.

Dalam konteks politik ketatanegaraan maka kandidat hasil konvensi akan dipandang lebih kredibel, karena ia dipilih dengan konsep partisipatori, baik itu partisipasi meluas di internal partai, atau juga partisipasi langsung setiap warga negara di luar partai yang bersangkutan.

Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Plusnya, pertama, efektif untuk menghambat peluang berkembangnya politik-dinasti. Hingga saat ini politik Indonesia lebih merupakan arena pertarungan antardinasti, seperti dinasti Soekarno, Hasjim Asy’ari, Sarwo Edhi Wibowo dan lain-lain (kecuali kasus yang terakhir, di mana Jokowi terpilih).

Kedua, efektif untuk menghambat peluang berkembangnya politik korporasi di mana partai politik dikuasai oleh orang per orang dalam bentuk pemilikan saham (contoh Golkar pada era Soeharto). Dalam bentuk yang paling buruk, politik korporasi ini akan ditunggangi oleh kepentingan oligarkis, maka lahirlah pemerintahan corporate-oligarchy di mana untuk maju sebagai kepala daerah seseorang harus didukung oleh modal yang kuat.

Ketiga, untuk mengefektifkan struktur partai karena dalam proses konvensi partai tidak hanya bicara soal calon yang akan diusung, tetapi juga merumuskan dan mempertajam platform partai terhadap isu-isu tertentu.

Keempat, konvensi akan merajut keterputusan politik antara partai dengan konstituennya dan membangun rasa kepemilikan rakyat terhadap partai. Selama ini rakyat hanya disuguhkan nama calon tanpa partisipasi holistik seperti kasus Golkar yang mendeklarasi Aburizal Bakrie atau PAN yang mengusung Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Terkadang calon pemimpin ditentukan oleh Dewan Pembina Parpol seperti di Partai Demokrat, Gerindra, dan PKS. Hatta pendekatan feodalism juga masih berjalan seperti kasus di PDIP, yang menentukan pemimpin berdasarkan kepemilikan trah darah.

Kelima, agenda-agenda pra-konvensi, seperti jajak pendapat dari opini publik terbukti telah mengangkat elektabilitas para calon dan ikut mengangkat popularitas partai. Praktik konvensi yang dipraktikkan oleh Golkar pada tahun 2004 terbukti berhasil mengangkat citra partai yang sempat “koma” karena dianggap sebagai partai orba.

Keenam, terjadinya demistifikasi terhadap Ketua Partai yang secara otomatis diyakini akan menjadi calon presiden. Minusnya, konvensi bisa mengurangkan loyalitas atau hubungan emosional kader ke partai, hal ini bisa dibenarkan. Hal ini mengandung dilema tersendiri, khususnya bila peserta konvensi yang kalah adalah mereka yang selama ini berkeringat untuk partai. (sak) (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id