BPN Aceh belum Berubah Signifikan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

BPN Aceh belum Berubah Signifikan

Foto BPN Aceh belum Berubah Signifikan

* Setelah Peralihan ke BPA

BANDA ACEH – Meski peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA) sudah diteken Presiden Jokowi sejak setahun lalu, hingga kini belum ada perubahan signifikan di institusi itu. Seluruh aktivitas di BPN masih seperti biasa sebelum perubahan.

Demikian informasi yang berhasil dihimpun Serambi dari berbagai sumber di Kanwil BPN Aceh, Kamis (7/4). Pada 12 April 2015, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 253 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Statusnya BPN berubah menjadi BPA dan untuk tingkat kabupaten kota menjadi Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi UUPA sekaligus bertujuan meningkatkan pelayanan.

Sejumlah sumber juga menyebutkan, meski statusnya sudah berubah, namun kinerja pegawai, masalah aset, dan kewenangan BPN secara keseluruhan belum ada berubah sedikit pun dari sebelumnya. Mengenai karyawan misalnya, dalam Perpres diberi celah kepada pegawai BPN memilih untuk tetap menjadi pegawai pusat maupun daerah. Namun kebanyakan pegawai diduga lebih memilih untuk tetap menjadi pegawai pusat.

Demikian juga mengenai 21 kewenangan peralihan seperti izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, belum ada yang terpengaruhi oleh perubahan itu. Begitu juga tentang kewenangan BPA lainnya seperti mengenai penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,  pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah.

Kasubbag Umum Kanwil BPN Aceh, Zilkhaidir yang dikonfirmasi Serambi mengakui memang belum ada perubahan mendasar. Pasalnya ia belum pernah juga melihat pihak Pemerintah Aceh membahas masalah itu. Ia menambahkan, mengenai perubahan status itu bukanlah domainnya untuk menjelaskan karena ini merupakan urusan para atasannya. Untuk itu ia mengaku tak berhak memberi statemen panjang lebar mengenai hal ini.

Sementara itu, Kepala BPN maupun sekretaris belum belum juga bisa memberi konfirmasi terkait itu dengan alasan sedang rapat dan ada agenda pelantikan kepala kantor di tingkat kabupaten.

“Saya tak berhak menjelaskan mengenai ini  karena saya hanya kasubbag di sini. Seperti yang terlihat, suasana di sini tetap seperti biasa seperti dulu sebelum status berubah. Mengenai perkembangannya, saya rasa pimpinan BPN yang lebih tahu,” katanya. (gun) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id