GeRAK: Cabut Izin Perusahan Mangkir Pajak | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

GeRAK: Cabut Izin Perusahan Mangkir Pajak

Foto GeRAK: Cabut Izin Perusahan Mangkir Pajak

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh dan Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas terhadap sejumlah perusahaan tambang penunggak pajak.

“Langkah pemblokiran terhadap perusahaan mangkir pajak sudah tepat, namun puluhan perusahaan tambang mangkir pajak sejak tahun 2011 hingga 2014 juga harus ditindak tegas,” ujar Kepala Divisi kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan kepada Serambi, Jumat (8/4).

Karena, kata Fernan, dari 134 perusahan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), 67 di antaranya tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga negara kehilangan pendapatan dan rugi dari sektor pajak pertambangan mencapai miliaran rupiah.

“Kita mendorong, Distamben Aceh dan DJP untuk membuka jumlah kerugian negara dari sektor pertambangan ini. Karena, dari data yang kita terima, realisasi pajak dari sektor pertambangan masih sangat kecil,”sebutnya.

Selain itu, kata Fernan, pihaknya juga menemukan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Aceh, didominasi perusahan luar dan memiliki NPWP luar Aceh, sehingga perlu penataan dari Pemerintah Aceh untuk menghindari kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan.

“Memang tambang ini sudah ditutup, tapi kewajiban perusahaan harus dilakukan, jika tidak pemerintah harus memberi sanksi tegas kepada meraka yang membandel ini,” tegasnya.

Menurutnya, dari 16 kabupaten/kota memiliki izin, sebesar Rp 49,8 miliar Aceh kehilangan potensi pajak diakibatkan perusahan tambang enggan membayar pajak. Untuk itu, pemerintah Aceh segera mengambil tindakan tegas guna menyelamatkan uang negara. “Kita juga meminta Gubernur segera mencabut izin perusahaan penunggak pajak ini, sehingga memberi efek jera kepada perusahaan lainnya,” pinta Fernan. (c50) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id