DPD Sharing dengan Pemerintah Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPD Sharing dengan Pemerintah Aceh

Foto DPD Sharing dengan Pemerintah Aceh

BANDA ACEH –  Komite IV DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite, Drs Budiono M Ed melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh dan DPRA, Jumat (8/4) di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Pertemuan itu membahas tentang Rencana Undang-Undang (RUU) Revisi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Anggota DPD yang masuk dalam rombongan itu, yakni Andi Surya, Abdul Gafar Usman, Rugas Binti, Dedi Iskandar Batubara, dan Hery Erfian. Mereka disambut Asisten Administrasi Umum Pemerintah Aceh, Syahrul, MSi. Selain itu, dari DPRA juga hadir Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan dan anggota Abdullah Saleh dan Azhari Cage.

Budiono mengatakan, saat ini mereka sedang menyiapkan penyusunan RUU tentang Revisi System Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ada beberapa masalah di SPPN yang dianggap masih perlu dibenahi, seperti sinergi antara perencanaan dan penganggaran yang masih lemah, keterkaitan perencanaan tinggat pusat dan daerah, hasil musrembang yang masih belum terserap.

“Kami juga mengimbau anggota DPD agar membawa berkas usulan program prioritas di provinsi masing-masing ke pusat, sehingga akan dikawal secara bersama di kementerian terkait. Agar program itu dapat terealisasi,” ujar Budiono.

Saat ini yang menjadi sorotan DPD dalam pembangunan, masih kurangnya koordinasi antar kementerian. Dalam pertemuan dengan sejumlah kementerian diketahui, jika selama ini Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri sering ditinggal oleh Kementerian Keuangan dalam hal keuangan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA, T Irwan Djohan meminta Komite IV DPD RI, agar dapat mendorong pemerintah Pusat untuk memberikan keleluasaan dan kekhusuan kepada Aceh untuk memajukan percepatan pembangunan di Aceh dalam beberapa sektor. Salah satunya pada proyek Geothermal Seulawah.

“Potensi dari Geothermal sangat besar dan pertamina akan melakukan investasi untuk pengembangan Energi tersebut. Agar Aceh mendapatkan pendapatan dari geothermal itu, maka harus menyertakan modal, masalahnya Pemerintah belum memiliki anggaran. Oleh karena itu diharapkan Aceh memperoleh deviden tanpa penyertaan modal,” ujar T Irwan, kemarin.

Sementara Syahrul berharap kunjungan ini semakin memperkuat kerjasama Pemerintah Aceh dan DPD RI dalam berbagai bidang, untuk menunjang pembangunan. Dengan dukungan DPD RI diyakini pertumbuhan ekonomi Aceh semakin baik. (mun) (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id