Sekda Ingatkan Pejabat Hati-hati | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Sekda Ingatkan Pejabat Hati-hati

Foto Sekda Ingatkan Pejabat Hati-hati

* Aceh Masuk Daerah Prioritas KPK

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM mengingatkan kepada para pejabat yang terlibat dengan program perencanaan pembangunan agar berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Peringatan itu disampaikan mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Aceh sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengawasan praktek korupsi. Demikian siaran pers Biro Humas Setda Aceh yang diterima Serambi, Kamis (7/4).

Dermawan mengatakan, berdasarkan pertemuan antara dirinya dengan KPK beberapa waktu lalu, KPK menyatakan akan meningkatkan pengawasan di Aceh, mulai dari proses mekanisme perencanaan awal sampai tahap pelaksanaan program.

“Mulai tahun ini, semua pejabat dan pegawai yang terlibat proses perencanaan hingga pelaksanaan sebuah program akan masuk dalam proses monitoring KPK,” kata Dermawan saat membuka Forum Gabungan SKPA dan Pra Musrenbang Tahun 2016 di Aula Bappeda, Banda Aceh, Kamis kemarin.

Sekda melanjutkan, KPK dalam pemberantasan korupsi tidak hanya mengawasi saat proses pelaksanaan saja, tapi termasuk proses pelanggaran yang terjadi pada awal mekanisme musrembang.

“Melalui tahapan pra-musrembang ini, saya harap semua program prioritas yang telah kita usulkan dapat tertampung. Semoga kedepan tidak akan ada lagi yang namanya penumpang di tengah jalan, yang dapat menghambat program pembangunan daerah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengungkapkan rencana KPK yang akan menempatkan satgas terpadu di enam provinsi yang kerap terjadi korupsi. Keenam provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, dan tiga daerah penerima otonomi khusus (Otsus) seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh.

“Ada enam provinsi dari 34 provinsi yang akan menjadi pilot project KPK. Provinsi ini menjadi pilot project karena daerah tersebut sering kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Rata-rata gubernurnya sudah tiga kali tersangkut korupsi. Kita tidak pengen gubernurnya tersangkut keempat kali,” ujar Basaria didampingi Juru Bicara KPK, Yuyuk Andriati, kepada Serambi saat berkunjung ke Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA) di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (6/4).

Dia mengungkapkan, seringnya terjadi praktik korupsi karena adanya kesalahan sistem dalam menjalankan roda pemerintahan. Di setiap provinsi, pihaknya akan menempatkan enam petugas yang bertugas tiga orang sebagai pencegahan dan tiga orang sebagai penindakan. “Nanti mereka mendampingi seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Apabila dalam pendampingan ini juga terjadi korupsi, tetap kita tindak,” tegas dia.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda turut mengingatkan para pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan agar dapat menyelaraskan usulan program dengan kebijakan pembangunan nasional 2017 dan Nawa Cita.

Secara garis besar, ia sebutkan, prioritas pembangunan nasional itu disusun dalam empat dimensi utama, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, dan dimensi pembangunan untuk kondisi yang dianggap perlu.

Untuk mendukung pencapaian yang maksimal dari sasaran pembangunan tersebut, Sekda mengajak seluruh pemerintah daerah agar dapat menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial serta memprioritaskan pembangunan di sektor infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

“Menurut arahan dari Bapak Presiden, penggunaan anggaran tidak akan lagi didasarkan pada fungsi masing-masing satuan kerja (money follow function) seperti yang berlaku selama ini, tapi harus berorientasi pada sektor prioritas (money follow program),” katanya.

Dengan kebijakan ini, Dermawan mengatakan akan ada pengurangan anggaran pada SKPA tertentu, dan akan ada penambahan anggaran pada SKPA lainnya dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan nasional dan 10 prioritas pembangunan sebagaimana tercantum di dalam RPJM Aceh 2012-2017.(yos) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id