Aceh Tamiang Dikepung HGU | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Aceh Tamiang Dikepung HGU

Foto Aceh Tamiang Dikepung HGU

KUALASIMPANG – Dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 1.957,02 Km2, 80 persen di antaranya dikuasai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, khususnya perusahaan sawit. “Kondisi ini sangat menyulitkan pemerintahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Peraturan Pengadaan Tanah, yang dilakukan Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Kamis (7/4).

Menurutnya, proses penglepasan atas lahan HGU untuk kepentingan publik, sangat sulit dilakukan dan membutuhkan waktu lama. Sementara pembangunan harus dilaksanakan segera, karena penggunaan anggaran juga ada batas waktunya.

“Pemerintah tidak memiliki tanah satu jengkal pun, karena semuanya dikelilingi HGU. Bagaimana kami mendapatkan lahan untuk pembangunan. Kalau boleh merampok, maka kami akan rampok. Tapi kalau ada cara lain yang lebih mudah, tolong beri tahu kami,” kata Iskandar Zulkarnain, seolah bertanya kepada narasumber dari Pemerintah Aceh, BPN Aceh dan tim penaksir harga tanah, yang hadir dalam sosialisasi ini.

Ia mencontohkan, untuk membuat jalan darurat terkait adanya pembangunan jembatan di Seumadam, setahun yang lalu, proses izin dari perusahaan terlalu panjang, sampai harus ke luar negeri. “Akhirnya, terpaksa dilakukan penebangan pohon sawit yang kemudian berujung pada proses hukum, dan akhirnya kami bayar. Sebenarnya kami tetap akan bayar lahan yang terpakai, namun proses dari pihak perusahaan yang panjang hanya untuk mendapat sedikit lahan dari perusahaan pemilik HGU, maka tindakan ini terpaksa kami lakukan demi pelayanan kepada masyarakat luas,” ujarnya dengan nada kesal.

Wakil Bupati Aceh Tamiang, Drs Iskandar Zulkarnain, juga melontarkan pernyataan pedas terkait sertifikat tanah yang tidak jelas, padahal dikeluarkan oleh lembaga negara.

“Di Aceh Tamiang, banyak sertifikat tanah palsu, yang beredar di masyarakat. Sehingga banyak konflik tanah yang muncul. Warga yang membeli tanah tidak salah, karena ada sertifikatnya yang dikeluarkan BPN. Proses penerbitan sertifikat tanah ini perlu lebih hati-hati,” tukasnya.

Wabup menyarankan, dalam mengeluarkan sertifikat, Badan Pertanahan Negara (BPN), hendaknya menurunkan petugas ke lapangan untuk menerima masukan dari masyarakat, agar sertifikat yang dikeluarkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Ia pun mengingatkan SKPK di lingkungan Pemkab Tamiang, agar dalam pengadaan tanah harus menyusun perencanaan lebih awal. Sehingga tidak menyalahi tata ruang yang ada dan menabrak aturan yang sudah dibuat. “Kalau sudah begini, tinggal tunggu masalah ke depan,” ujarnya.(md) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id