Usung Erwanto, PA/KPA Abdya Terbelah | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Usung Erwanto, PA/KPA Abdya Terbelah

Foto Usung Erwanto, PA/KPA Abdya Terbelah

BLANGPIDIE – Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 13 Blangpidie dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terbelah terkait penetapan bakal calon bupati yang akan diusung dalam Pilkada 2017.

Sebagian pengurus menyatakan belum sepakat mengusung Erwanto. Padahal sebelumnya, Ketua DPW PA dan juga Ketua KPA Wilayah 13 Blangpidie, Tgk Abdurrahman Ubiet didampingi Ketua Majelis Tuha Peut KPA Wilayah 13 Blangpidie/DPW PA Abdya, M Nasir Alue, telah menegaskan akan mengusung Erwanto.

Penolakan tersebut disampaikan Juru Bicara KPA Wilayah 13 Blangpidie, Tgk Zainal Cot, Wakil Ketua KPA Wilayah/Bendahara DPW PA, Tarzani, Perwakilan Dewan Pengurus Sagoe (DPS) Kecamatan, Ismizal, Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Abdya, Tgk Zahari, Perwakilan KPA Sagoe, Musliadi, Ghazi KPA Wilayah/DPW PA, H Abu Zaini Dahlan, dan Pangda III, Hamdani.

Keterangan pers dipandu Juru Penerangan KPA Wilayah 13 Blangpidie dan DPW PA Abdya, Tgk TR Kamaluddin alias Tgk Yong. Dihadiri 12 Pang Sagoe, tujuh DPS Kecamatan, Ghazi, serta sejumlah pengurus sayap partai seperti MUNA, Laskar Cut Nyak Dhien, Putroe Aceh, perwakilan Aneuk Syuhada, termasuk Komando Mualem.

Tgk Zainal Cot menegaskan, penyataan mengusung Erwanto sebagai bakal calon bupati Abdya merupakan pembohongan publik. “Kita sangat menyanyangkan pernyataan tersebut karena tidak lahir dari musyawarah,” katanya.

Zainal Cot minta DPA PA Aceh turun tangan membenahi PPW PA Abdya, yakni dengan mendorong digelarnya musyawarah wilayah luarbiasa (Muswillub) sehingga melahirkan pengurus definitif.

“Tgk Abdurrahman Ubit sekarang ini adalah Pimpinan Sementara atau Plt Ketua DPW PA Abdya, bukan pimpinan definitif, sehingga tidak berwenang menetapkan bakal calon bupati. Apalagi tanpa musyawarah. Keputusan mengusung Erwanto adalah tidak sah,” pungkas Tgk Zainal Cot.

Perwakilan Ketua KPA Sagoe, Musliadi, menegaskan tidak akan mengakui penetapan bakal calon bupati di luar musyawarah. Dia juga mendesak pembenahan DPW PA Abdya sehingga adanya pimpinan definitif. “Penetapan Erwanto tidak sah. Yang sah ditetapkan pimpinan definitif dan melalui musyawarah,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua KPA Wilayah, Tarzani, menyatakan, penetapan bakal calon bupati seharuskan dilakukan setelah lahirnya pengurus definitif melalui muswil atau muswillub. “Kami terkejut, sebelum digelar muswil, tiba-tiba Plt DPW PA mengumumkan bakal calon bupati. Kami tetap menolak,” tegasnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan perwakilan DPS Kecamatan, Ismizal. Dia menolak setiap pencalonan bakal calon/calon bupati Abdya apabila tidak sesuai aturan (AD/ART) partai.

Ketua MUNA Abdya, Zahari, mengatakan, penetapan bakal calon bupati harus sesuai AD/ART partai dan harus dilakukan melalui proses musyawarah dengan melibatkan pengurus sayap partai. “Diluar itu tidak sesuai aturan. Kita tidak setuju,” tegasnya.

Sedangkan Ghazi KPA Wilayah/DPW PA, H Abu Zaini Dahlan menjelaskan penetapan calon bupati yang diusung DPW PA agar diberitahukan kepada ghazi. Sebab apabila tidak diberitahukan, maka penetapan itu tidak sah.(nun) (uri/ngbert/atoel/EL)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id