GeRAK Serahkan Berkas Dugaan Korupsi ke KPK | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

GeRAK Serahkan Berkas Dugaan Korupsi ke KPK

Foto GeRAK Serahkan Berkas Dugaan Korupsi ke KPK

BANDA ACEH – Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menyerahkan dua berkas dugaan korupsi kepada Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, saat berkunjung ke Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA) di Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (6/4).

Dua berkas dugaan korupsi itu berkenaan dengan program pengadaan pengembangan kawasan budidaya ayam ras petelur di Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Tahun 2013 dan pengadaan Pembangunan Kapal Boat Perikanan 30 GT dan 40 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2013.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, kepada Serambi mengatakan, kedua kasus itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2013. Menurutnya, indikasi kerugian negara dari dua kasus itu mencapai ratusan miliar dengan melibatkan para pejabat tinggi di Aceh.

Askhalani menjelaskan, program pengadaan pengembangan kawasan budidaya ayam ras petelur awalnya untuk pemberdayaan ekonomi mantan GAM. Program itu terbagi pada dua item kegiatan yaitu program ayam petelur dengan anggaran Rp 29.125.000.000 dan program kegiatan pabrik pakan ayam sebesar Rp 5.784.441.945.

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Gubernur Aceh Nomor 524/31210/2013 tentang penetapan penerima hibah menetapkan KSU Bintang Beusare sebagai pemenang dengan jumlah ayam yang akan disediakan sebanyak 100.000 ekor untuk dibagi kepada 50 orang yang tersebar dibeberapa kabupaten kota.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh tahun 2014 ditemukan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan laporan yang disajikan oleh SKPA. Ayam yang sediakan berjumlah 100.000 ekor, hanya tersedia sebanyak 2.500 ekor, sementara sisanya sebanyak 7500 ekor tidak diketahui (raib).

“Selain itu juga ditemukan bahwa pembangunan pabrik pakan ayam sebesar Rp 5.516.435.040 tidak dioperasikan dengan alasan harga bahan baku mahal/tidak tersedia. Dari kedua kegiatan tersebut dapat diduga bahwa indikasi kerugian negara mencapai Rp 35.000.000.000,” katanya.

Selain itu, Akhalani juga menjelaskan kronologis dugaan korupsi pengadaan pembangunan kapal boat perikanan 30 GT dan 40 GT. Menurutnya, proses pelaksanaan kegiatan tersebut yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok usaha tidak memiliki juklak dan juknis terkait standar penerima hibah/bansos.

Padahal, alokasi anggaran untuk pembangunan kapal boat ini bersumber dari dana Otsus APBA 2013 sebesar Rp 136.269.800.000 yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Sementara total anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan kapal boat 40 GT hanya sebesar Rp 97.249.720.000

“Berdasarkan hasil investigasi diketahui pembuatan kapal boat 30 GT dan 40 GT diketahui tidak sesuai spek dan berkualitas rendah. Bahkan berdasarkan hasil monitoring diketahui kapal boat pada saat diberikan dalam kondisi bocor dan tidak layak pakai. Itu sebabnya, kami meminta KPK turun tangan untuk menanggani kasus ini,” katanya.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan, dirinya belum bisa berkomentar banyak terkait dua berkas dugaan korupsi yang diserahkan oleh GeRAK Aceh itu. Pihaknya perlu mempelajari dan menalaah terlebih dahulu berkas tersebut sebelum diproses secara hukum. “Kita tidak ngomong dulu. Nanti kita pelajari dulu,” kata dia.

Dalam pertemuan kemarin, Basaria Panjaitan mengungkapkan rencana KPK yang akan menempatkan satgas terpadu di enam provinsi yang kerap terjadi korupsi. Keenam provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, dan tiga daerah penerima otonomi khusus (Otsus) seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh.

“Ada enam provinsi dari 34 provinsi yang akan menjadi pilot project KPK. Provinsi ini menjadi pilot project karena daerah tersebut sering kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi. Rata-rata gubernurnya sudah tiga kali tersangkut korupsi. Kita tidak pengen gubernurnya tersangkut keempat kali,” ujar Basaria didampingi Juru Bicara KPK, Yuyuk Andriati.

Dia mengungkapkan, seringnya terjadi praktik korupsi karena adanya kesalahan sistem dalam menjalankan roda pemerintahan. Di setiap provinsi, pihaknya akan menempatkan enam petugas yang bertugas tiga orang sebagai pencegahan dan tiga orang sebagai penindakan. “Nanti mereka mendampingi seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Apabila dalam pendampingan ini juga terjadi korupsi, tetap kita tindak,” tegas dia.

Untuk diketahui, Basaria berada di Aceh untuk menghadiri pertemuan dengan masyarakat dan aktivis antikorupsi di Aceh di Hermes Palace Hotel, Rabu (6/4) malam. Hari ini, Kamis (7/4), Basaria membuka acara pelatihan advokasi bagi Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Aceh di Hotel Mekkah.(mas) (uri/ilati/sra/MU)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id