Gubernur Ultimatum 22 SKPA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Ultimatum 22 SKPA

Foto Gubernur Ultimatum 22 SKPA

* 15 April Batas Akhir Pengumuman Proyek

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengultimatum 22 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk segera mengumumkan seluruh proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016. Tanggal 15 April menjadi batas akhir pengumuman seluruh proyek itu melalui media massa.

“Ultimatum itu disampaikan Gubernur pada rapat tertutup evaluasi RAPBA 2016 di ruang rapat P2K APBA Setda Aceh, 1 April 2016 lalu,” sebut Taqwallah, Ketua Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh menjawab Serambi terkait kemajuan pelaksanaan proyek APBA, Selasa (5/3).

Berdasarkan catatan Tim P2K APBA Setda Aceh, hingga kemarin, jumlah proyek APBA 2016 yang belum diumumkan mencapai 271 paket senilai Rp 441 miliar. Paket-paket itu tersebar di 22 SKPA.

Dari 271 paket yang belum diumumkan itu, sebanyak 141 paket berada di Dinas Pendidikan Aceh, 33 paket di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 27 paket pada Dinas Pengairan Aceh, 24 paket pada Dinas Cipta Karya, dan 14 paket pada Dinas Perkebunan. Selebihnya tersebar di 17 SKPA lainnya.

Dalam rapat tersebut, kata Taqwallah, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyerukan kepada kepala SKPA untuk bekerja lebih cepat lagi dalam menyiapkan dokumen proyek yang akan dilelang. Sehingga semua paket proyek APBA 2016 yang telah disepakati tender lelangnya untuk diumumkan secara terbuka di media cetak dan elektronik (LPSE), bisa dilakukan tepat waktu.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SKPA yang telah mengumumkan proyek APBA 2016 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tapi, dari 715 paket proyek senilai Rp 921 miliar yang telah diumumkan pada tahap I dan tahap II pada bulan lalu, masih ada 14 paket proyek lagi, di 5 SKPA, belum menyerahkan kelengkapan dokumen lelangnya kepada LPSE.

Dalam rapat tersebut, gubernur juga mempertanyakan tentang pelaksanaan lelang proyek otsus 2016 di kabupaten/kota 2016. Menanggapi ini, Ketua Tim P2K APBA Setda Aceh, dr Taqwallah menyebutkan, dari 2.010 paket proyek otsus kabupaten/kota dengan nilai Rp 2,09 triliun, sebanyak 1.411 paket atau sekitar 70 persen, belum diumumkan lelangnya.

Menurut Taqwallah, tingginya angka paket otsus yang belum diumumkan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena masih ada 4 daerah yang belum mengumumkan satu pun proyek otsusnya. Yaitu Aceh Selatan (96 paket), Aceh Singkil (96 paket), Lhokseumawe (33 paket), dan Aceh Timur (113 paket).

Gubernur Zaini Abdullah kemudian memerintahkan Ketua Tim P2K Setda Aceh untuk menyampaikan persoalan ini kepada para bupati dan wali kota di keempat daerah itu. Tujuannya, bupati dan wali kotanya bisa menegur kepala SKPK untuk bekerja lebih cepat lagi, agar proyek otsusnya bisa secepatnya dilelang.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh, Dr M Yunus yang dimintai tanggapannya mengatakan, sebanyak 33 paket proyek APBA pada dinasnya sudah siap dilelang sebelum tanggal 15 April 2016. Ia menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan proyek yang akan dilelang. Antara lain, banyak usulan aspirasi anggota Dewan yang tidak lengkap infonya dalam pengusulan satu kegiatan.

Misalnya pengadaan rumput, lokasinya tak disebutkan. Kemudian, pengadaan sapi, tidak disebutkan jenis sapinya jantan atau betina. “Hal-hal seperti itu yang membuat pihak eksekutif jadi lambat menyiapkan dokumen sebuah proyek untuk dilelang umum maupun melalui e-catalog,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi berpendapat, ultimatum gubernur kepada kepala SKPA harus diikuti dengan pemberian sanksi. Termasuk mencopot kepala SKPA yang tidak bisa memenuhi janjinya untuk mengumumkan proyek pada batas akhir waktu 15 April 2016.

Sulaiman Abda mengatakan, setelah DPRA mengesahkan RAPBA 2016 menjadi APBA 2016, pada tanggal 31 Januari 2016 lalu, maka untuk pelaksanaan dan eksekusinya berada di tangan Gubernur, Wakil Gubernur, bersama SKPA nya. “Kepala SKPA yang tidak bisa bekerja cepat mengikuti kecepatan kerja gubernur dan wakilnya, diberhentikan saja dan diganti dengan orang yang bisa bekerja cepat,” ujarnya.

Sulaiman kemudian menyoroti jumlah PNS di Aceh yang mencapai 16.000 orang, di mana sebanyak 8.000 di antaranya berstatus PNS. “Dengan jumlah pegawai sebanyak itu, sementara proyek yang ditender umum hanya 1.150 paket tidak bisa dikerjakan tepat waktu, mau jadi apa pemerintahan ini,” ujar Sulaiman Abda.(her) (uri/anni/addad/BH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id