Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

Foto Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

* Tuntut Penimbun Sepadan Danau Laut Tawar Diadili

TAKENGON – Puluhan demonstran yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Tengah sempat bentrok dengan anggota Satpol PP dan polisi saat menggereduk gedung DPRK di Takengon, Selasa (5/4). Para mahasiswa itu menuntut penimbun sepadan Danau Laut Tawar, baik perorangan maupun perusahaan harus diadili.

Dilaporkan, aksi demo damai itu nyaris ricuh, karena mahasiswa sempat saling dorong dengan para petugas keamanan dari kepolisian serta satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Saling dorong tak terhindarkan ketika para pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung dewan, namun dihadang petugas.

Suasana sempat memanas karena tak ada anggota dewan yang menyambut kedatangan mereka. “Oknum yang merusak seputaran Danau Laut Tawar bertanggungjawab dan harus segera diadili,” kata Koordinator aksi, Rahmadiyanto dalam orasinya.

Menurut Rahmadiyanto, perusahaan Waskita Karya yang melakukan aktivitas proyek di pinggiran Danau Lut Tawar juga ikut merusak lingkungan danau. Dia menegaskan tindakan yang harus diambil, tidak cukup dengan hanya mengeruk kembali danau yang telah ditimbun, melainkan harus dikenakan sanski sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pemerintah maupun dewan harus serius melihat persoalan ini, jangan biarkan danau rusak begitu saja,” harapnya. Mahasiswa juga meminta Pemkab Aceh Tengah untuk dapat membentuk badan khusus atau badan otoritas demi kelangsungan Danau Lut Tawar, sehingga pengelolaan danau dapat terkonsep serta terencana dan ekosistem danau tetap terjaga dengan baik.

“Danau Lut Tawar, merupakan salah satu yang bisa dibanggakan di Gayo ini. Tapi alangkah sayangnya bila dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” sebut Rahmadiyanto. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, diawali dengan aksi konvoi dari pelataran Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, sekira pukul 10.00 WIB, menuju Bundaran Simpang Lima.

Di bundaran itu, puluhan mahasiswa melakukan orasi dengan mengkritik oknum-oknum yang sengaja menimbun sepada Danau Lut Tawar. Orasi kembali dilanjutkan di depan Mapolres Aceh Tengah dan berakhir di Gedung DPRK setempat yang berujung dengan bentrokan.

Tetapi, situasi kembali tenang, setelah munculnya Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Zulkarnain didampingi anggota dewan lainnya, Ismail Aman Nir dan Salman. Ketiga wakil rakyat ini, akhirnya mendengarkan tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa.

Aksi demo ditutup dengan digelarnya audensi antara mahasiswa dengan pihak dewan, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Aceh Tengah, serta sejumlah pihak terkait. Dalam pertemuan itu, pihak BLHKP mengaku telah turun ke lapangan serta membuat plang larangan dan imbauan.

Dalam audensi yang berlangsung hampir satu jam itu, akhirnya diambil kesepakatan akan dilakukan pertemuan lanjutan antar mahasiswa dengan sejumlah pihak terkait. Bahkan pertemuan lanjutan itu, akan diiringi dengan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang diduga telah ditimbun untuk tempat objek wisata serta beberapa perusahaan lainnya.

“Kita akan panggil pihak terkait, untuk menjelaskan persoalan ini,” kata Zulkarnain di hadapan mahasiswa. Aksi unjuk rasa itu, terkait maraknya aktivitas penimbunan sepadan Danau Lut Tawar yang dilakukan sejumlah perusahaan serta beberapa warga pemilik objek wisata. Aksi demo itu berakhir damai dan para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib seusai adanya kesepakatan dengan dewan dan pihak BLHKP.

Luas Danau Laut Tawar akan semakin menyusut dalam beberapa tahun mendatang, seiring adanya penimbunan jalan sepadan danau. Aksi itu dilakukan oleh sejumlah pihak di sekitar Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah oleh oknum masyarakat serta adanya aktivitas perusahaan pembangunan jalan di seputaran Danau Lut Tawar.

Anggota Komisi B DPRK Aceh Tengah, Ikhwanusufa menyebutkan aktivitas penimbunan telah meresahkan karena sudah tidak terkontrol lagi. “Kelalaian pemerintah menjadi salah satu faktor semakin ramainya aktivitas penimbunan pinggiran Danau Laut Tawar,” kata Ikhwanusufa, Selasa (29/3).

Dia yang didampingi anggota DPRK Aceh Tengah lainnya, Sastra Mahayadi saat meninjau kawasan danau menegaskan jika terus dibiarkan berlarut, maka dapat menyebabkan penyempitan dan perusakan parah bagi kelestarian ekositem danau.

Bahkan, sepadan di pinggiran Danau Laut Tawar terancam hilang, seiring maraknya aksi penimbunan oleh berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah yang telah memantau kondisi itu mengancam akan mencabut izin lokasi wisata, bahkan ada yang diancam dilaporkan ke pihak berwajib, karena sepadan telah beralihfungsi.

Sikap tegas itu dilakukan untuk menjadi kelestarian Danau Laut Tawar, menyusul makin maraknya aksi penimbunan di sejumlah titik seputaran danau. Bahkan, bagi pengelola objek wisata yang tetap melakukan aktivitas penimbunan di sepadan danau, maka izinnya akan segera dicabut.

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP), Zikriadi melalui Kabid Pengawasan, Zulfan Diara Gayo kepada Serambi, Senin (4/4) mengatakan telah turun ke lapangan untuk melihat kondisi sepadan danau yang telah tertimbun.(my) (uri/leny/andraini/GC)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id