Kejati Didesak Ambil Alih Kasus PDPL | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Kejati Didesak Ambil Alih Kasus PDPL

Foto Kejati Didesak Ambil Alih Kasus PDPL

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejakasaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dana investasi Rp 5 miliar pada Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) bersumber dari APBK 2013 yang ditangani Kejari Lhokseumawe. Sebab, sudah dua tahun ditangani, tapi sampai kini belum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Padahal, dalam kasus itu jaksa sudah menetapkan empat tersangka, dua di antaranya yaitu AB dan MI adalah anggota DPRA dan dua lagi pengurus perusahaan tersebut yaitu MF dan ZF. Jaksa juga sudah memeriksa puluhan saksi dan sudah mengajukan permintaan audit kerugian negara,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Selasa (5/4).

Dalam kasus itu, menurutnya, penyidik pada 2014 juga sudah mengirim surat permintaan izin pemeriksaan dua tersangka yang berstatus anggota DPRA dan Surat pemberitahuan dimulai penyidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Awalnya Kejari serius menangani kasus itu, tapi sekarang sudah macet dan belum ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Alfian, Kejati Aceh harus mengambil alih kasus tersebut, sehingga tak menimbulkan tanda tanya bagi publik bagaimana kelanjutan pengusutan kasus itu. “Kami berharap Kejati Aceh merespons cepat kasus tersebut. Sehingga menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada jaksa dalam memberantas korupsi,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Mukhlis SH kepada Serambi, kemarin menjelaskan, pihaknya sudah pernah menggelar perkara kasus itu di Kejati Aceh. Namun, dalam gelar perkara yang dihadiri jaksa Kejati tersebut disimpulkan bahwa kasus itu tidak layak dilimpahkan ke pengadilan.

Sebab, menurut Mukhlis, auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh serta Inspektorat Aceh berkesimpulan tak ada kerugian negara

dalam kasus tersebut. “Sehingga disimpulkan kasus itu tidak layak dilimpahkan dan harus diusulkan untuk dihentikan,” ungkap Kajari Lhokseumawe.(jaf) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id