Soal Gonta-ganti Kabinet, Pemerintah ‘Zikir’ Jagonya | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Soal Gonta-ganti Kabinet, Pemerintah ‘Zikir’ Jagonya

Foto Soal Gonta-ganti Kabinet, Pemerintah ‘Zikir’ Jagonya

BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menyebutkan Pemerintah Zikir (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf) sebagai pemerintahan yang gemar melakukan gonta-ganti kabinet. “Soal gonta-ganti kabinet, Pemerintah Zikir jagonya,” ujar Askhalani dengan nada menyindir menanggapi perombakan kabinet yang ke-10, Senin 4 April 2016.

Menurut catatan GeRAK, sejak ‘Zikir’ dilantik pada 25 Juni 2012, Pemerintah Aceh telah melakukan perombakan jabatan struktural sebanyak 10 kali yang dimulai dari pelantikan pertama sebanyak 422 pejabat pada 5 Februari 2013. Parahnya, rata-rata usia jabatan kepala dinas yang diganti paling lama berkisar enam sampai delapan bulan hari kerja.

“Jika dirata-ratakan pergantian di tubuh SKPA hampir dominan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya soal ketidakharmonisan di tubuh Pemerintah Aceh (Gubernur dan Wagub) dan faktor adanya pihak luar yang mempengaruhi kebijakan internal Pemerintah Aceh untuk memaksa gubernur melakukan pergantian,” ujar Askhalani.

Askhalani mengatakan, seringnya gonta-ganti kabinet mengidentifikasikan Pemerintah Aceh sebagai salah satu pemerintahan yang paling gemar dan terlalu keseringan melakukan rotasi dan perombakan kabinet. Tindakan ini sebuah sejarah baru dalam tubuh Pemerintahan Aceh karena belum pernah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun sebelumnnya.

Dinamika pergantian kabinet, kata Askhalani menunjukkan Pemerintah Aceh belum mampu memberikan alternatif yang cukup dalam pelayanan publik. Selain itu, juga mengidentifikasikan bahwa penempatan kepala SKPA selama ini tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dalam mendukung percepatan pelaksanaan program yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

Pergantian jabatan struktural di tubuh Pemerintahan Aceh tahun 2016 diduga oleh GeRAK memiliki keterikatan dengan aspek politik menjelang Pilkada 2017. Aspek ini sangat kelihatan karena hampir keseluruhan pejabat yang diangkat dan dilantik memiliki keterikatan dengan para pihak yang selama ini bekerja untuk kepentingan mensukseskan pencalonan gubernur untuk periode berikutnya.

Menurutnya, pola dan tata cara pergantian rezim di tubuh Pemerintah Aceh menjadikan para pejabat yang dilantik rawan melakukan praktik korupsi. Apalagi jika penempatan jabatan ini erat keterkaitannya untuk mendukung petahana dalam pencalonan pada Pilkada 2017.(mas) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id