GNCI Aceh Tolak Wacana DPR Perberat Syarat Calon Independen | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

GNCI Aceh Tolak Wacana DPR Perberat Syarat Calon Independen

Foto GNCI Aceh Tolak Wacana DPR Perberat Syarat Calon Independen

BANDA ACEH – Ketua Gerakan Nasional Calon Indonesia (GNCI) Aceh, Safaruddin SH, menolak wacana Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang akan memperberat syarat calon perseorangan atau independen. Wacana tersebut dinilai tidak beralasan kuat, tapi lebih kepada tendensi politik menjelang Pilkada 2017.

“GNCI menolak rencana usulan DPR yang akan menaikkan persentase dukungan terhadap calon independen. GNCI menilai upaya ini untuk menjegal dan mempersulit calon independen di Indonesia, padahal MK (Mahkamah Konstitusi) sudah memberikan porsi yang seimbang dalam hal dukungan calon independen,” katanya kepada Serambi, Jumat (1/4).

Menurutnya, alasan DPR perberat syarat calon independen tidak logis dan cenderung bertendensi politik. Padahal, apabila dilihat persentase dukungan terhadap calon independen semakin hari semakin besar. “Ini juga salah satu dukungan politik yang rill dari rakyat dalam proses penentuan pemimpin di daerahnya,” ujarnya.

Tapi, apabila DPR menaikkan persentase syarat calon independen, maka DPR sama juga mempersulit warga negara dalam mendapatkan hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih. “Untuk itu kami menolak rencana tersebut,” ungkapnya yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ini.

Pernyataan tersebut menanggapi wacana Komisi II DPR RI perberat syarat calon perseorangan yang akan maju pada Pilkada 2017. Syarat itu akan diperberat dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Saat ini, draf revisi undang-undang tersebut sudah diterima oleh DPR.

Sejak diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat dukungan bagi calon independen yang ikut Pilkada cukup mengumpulkan minimal 6,5-10 persen foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Jumlah tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak adil bagi calon dari partai politik yang harus mendapat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 20 persen suara sah parpol pada pemilu.

Karena itu, Komisi II DPR berencana merevisi UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan salah satu poinnya memperberat syarat dukungan calon independen dari 6,5-10 persen menjadi 10-15 atau 15-20 persen.

Rencana tersebut dianggap bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan syarat dukungan pasangan calon independen hanya 6,5-10 persen dari jumlah DPT.

MK dalam putusannya menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota danCalon Wakil Wali kota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: “Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen dari DPT pemilu sebelumnya.”

“Putusan ini juga harus diadopsi oleh DPRA dalam pembahasan Qanun Pilkada di Aceh, karena jika putusan ini tidak menjadi acuan maka akan menjadi konflik regulasi ke depan. DPRA tidak boleh mengacu pada UUPA dalam penetapan persentase ini karena putusan MK adalah yurisprudensi hukum terbaru mengenai jumlah presentase terhadap dukungan calon independen,” sebut Safaruddin.(mas) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id