Perjuangkan Bendera dengan Cara Diplomasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Perjuangkan Bendera dengan Cara Diplomasi

Foto Perjuangkan Bendera dengan Cara Diplomasi

BANDA ACEH – Terkait belum jelasnya status bendera Bintang Bulan juga ditanggapi beragam oleh tiga akademisi yaitu Prof Dr Yusny Saby MA dari Universitaa Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Saifuddin Bantasyam SH MH dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Dr Taufik A Rahim SE MSi dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh.

Mantan rektor UIN Ar-Raniry, Prof Yusny Saby kepada Serambi, Selasa (29/3) mengatakan persoalan bendera harus diselesaikan melalui diplomasi bukan dengan kekerasan. Menurutnya, seruan Pemerintah Aceh agar jangan kibarkan dahulu bendera Aceh sudah tepat untuk menjaga kestabilan dan keamanan Aceh jelang Pilkada 2017.

“Kita tetap perlu martabat, tapi harus kita perjuangkan dengan diplomasi, bukan dengan kekerasan. Jangan sampai, dalam menghadapi Pilkada 2017, memakai isu bendera sebagai alat (kampanye). Karena itu, saya pikir bijak sekali seruan Forkopimda ini (yang meminta agar bendera jangan dikibarkan dahulu),” katanya.

Dia menambahkan, republik ini butuh keutuhan dan kestabilan dari ancaman konflik. Menurutnya, konflik hanya akan membuat sebuah daerah hancur dan rugi karena konflik tersebut hanya menumbuhkan bisnis orang lain seperti terjadinya pembelian senjata, maraknya perdagangan sabu-sabu atau ganja, hingga banyaknya perampok.

“Maka apapun seruan pemimpin kita, perlu kita hormati. Kalau dibilang jangan kibarkan dulu bendera karena untuk keamanan dan kenyamanan bersama, harus dipatuhi. Karena ada aspek-aspek yang belum mendinginkan suasana semua pihak, itu saja problemnya. Kita tidak ngomong bendera itu tidak penting,” ujar Guru Besar UIN Ar-Raniry ini.

Sementara Saifuddin Bantasyam menjelaskan persoalan bendera memiliki dimensi hukum dan politik sehingga harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan hati-hati. Dia mengatakan, sebenarnya penyelesaian dimensi hukum mudah dilakukan dengan cara melihat kembali akar masalah yang terjadi.

“Pemerintah Pusat mengatakan bentuk bendera yang disahkan dengan Qanun Aceh Nomor 13/2013 bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Sedangkan DPRA mengatakan bentuk itu sudah sah karena qanun bendera sudah disahkan oleh Pemerintah Aceh,” katanya.

Tetapi di sisi lain, UUPA juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengawasan dan juga kewenangan membatalkan Qanun Aceh dengan alasan tertentu. Dengan kewenangan tersebut, lalu Pemerintah Pusat merasa kuat sehingga DPRA tidak bisa berbuat apa-apa.

“Mungkin karena kelemahan posisi ini pula, maka tak ada institusi eksekutif dan legislatif yang berani secara resmi menaikkan bendera Aceh, di samping tentu karena memperhatikan aspek keamanan yang dapat merugikan banyak pihak jika polisi bertindak atas setiap upaya menaikkan bendera itu,” ujar dosen Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Karena itu, tambahnya, DPRA perlu mengkaji ada tidak kemungkinan ‘melawan’ secara hukum sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika tidak ada, maka harus mematuhi perubahan yang diusulkan kemendagri. “Jika tidak dipenuhi maka kasus ini memiliki dimensi politis, jadi ‘perlawanan’ juga harus ditarik ke wilayah politis,” katanya.

Sedangkan Dr Taufik A Rahim mejelaskan, persoalan bendera tidak ada masalah lagi secara hukum, hanya saja masih ada ketidak-ikhlasan Pemerintah Pusat dalam memberikan restu bendera itu. “Saya dengar ada persoalan psikologis dari pusat yang masih tidak bisa menerima bendera itu hadir sebagai lambang Aceh,” katanya.

Dia menilai, selama ini tim lobi Aceh belum maksimal melakukan lobi politik dengan Pemerintah Pusat. Buktinya, tim lobi tidak bisa meyakinkan pusat sehingga bendera Bintang Bulan belum bisa berkibar di Aceh. Selain itu, dia juga mendesak Gubernur Aceh untuk terus membangun komunikasi dengan pusat agar persoalan bendera tidak berlarut-larut.

“Saya berharap, ini harus diperjuangkaan secara cerdas. Kalau main anarkis dan main paksa seperti mengibarkan di (Jabal Rahmah) Mekkah, yang ada akan menjadi konflik internasional,” pungkas Ketua Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian, dan pengembangan Masyarakat (LP4M) Unmuha Aceh ini.(mas) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id