Gubernur Abaikan DPRA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Gubernur Abaikan DPRA

Foto Gubernur Abaikan DPRA

* Terkait Masalah Bendera

BANDA ACEH – Penyebab tidak hadirnya Ketua DPRA, Tgk Muharuddin pada rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Senin (28/3) mulai terungkap. Muharuddin mengakui dirinya tidak hadir dan tidak ikut menandatangani seruan bersama terkait penggunaan lambang dan bendera Aceh karena kesal dengan Gubernur Zaini Abdullah.

Diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (29/3), Muharuddin awalnya mengaku tidak hadir dalam rapat penting itu karena kurang sehat. Tapi kemudian Muhar, begitu dia biasa dipanggil, mengaku tak hadir bukan karena kurang sehat, melainkan karena ia kesal dan kecewa terhadap sikap Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.

Menanggapi Serambi apakah pernyataan tentang kekesalannya terhadap orang nomor satu itu boleh dikutip media atau tidak, Muhar mempersilakan mengutipnya. “Ya boleh, tulis saja, saya memang kesal kepada Pak Gubernur, kesal kepada sikapnya.”

Kenapa kesal? “Karena sebelumnya saya selaku pimpinan legislatif telah mengundang gubernur secara resmi untuk duduk musyawarah bersama kami di sini, membahas masalah bendera. Undangan itu kita layangkan awal Maret lalu, tapi beliau tak merespons sama sekali hingga hari ini,” ujar Muhar.

Undangan tersebut, kata Muhar, bertujuan untuk duduk bersama antara eksekutif dan legislatif guna membahas sejauh mana sudah persoalan bendera dan lambang Aceh dibicarakan dengan pemerintah pusat.

“Kami ingin tahu bagaimana tindak lanjutnya, apa kendalanya, tapi yang anehnya sampai hari ini beliau (Gubernur Aceh) tidak merespons undangan kami. Bahkan kami juga minta biar Pak Gubernur yang atur jadwal dengan kami, tapi tidak direspons juga,” kata Muhar.

Kekesalan Muhar akhirnya membuncah ketika tahu akan digelar rapat Forkopimda dua hari lalu. Seharusnya, menurut Muhar, rapat Forkopimda dan seruan bersama itu dikeluarkan setelah adanya pembahasan antara DPRA dengan Pemerintah Aceh terlebih dulu. “Ini aneh menurut saya, Pak Gubernur seperti susah untuk bertemu dengan DPRA, dan ini menjadi pertanyaan kami. Maunya, kita duduk dulu bersama, kita ajak pihak-pihak terkait. Nah, hasil dari itu nanti baru kita bawa dalam rapat Forkopimda itu, bukan langsung keluarkan seruan bersama seperti itu,” ujar Muhar.

Meski demikian, lanjut Muhar, ia sangat menghormati seruan bersama yang telah dikeluarkan dan disepakati Forkopimda—minus dirinya—dua hari lalu itu. “Walaupun saya tak hadir rapat, tapi saya sangat menghormati keputusan yang telah ditandatangani bersama itu. Namun tentunya, kita berharap persoalan bendera ini segera selesai. Tidak lagi terkatung-katung seperti ini,” sebutnya.

Menurut Muhar, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh sekarang adalah membuka diri untuk membahas dan memperjuangkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 bersama-sama di Aceh, termasuk bersama DPRA. Jika selama ini soal bendera dan lambang Aceh dianggap mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentan Lambang Daerah, harusnya Pemerintah Aceh bersama-sama menjelaskan dan menjawab anggapan itu kepada pemerintah pusat.

“Jangan malah Pak Gubernur ambil sikap sendiri. Itu egois namanya. Harusnya kita di Aceh ini bersatu, eksekutif dan legislatif sama-sama perjuangkan ini ke pusat. Nah, jika pun benderanya harus diubah, ya tentunya juga harus persetujuan semua, termasuk persetujuan masyarakat Aceh bukan ambil sikap sendiri,” sebut Muhar.

Dalam wawancara kemarin, Muharuddin meminta semua pihak, termasuk pemerintah pusat, melihat polemik bendera ini dengan bijak dan menghormati produk qanun yang telah dibuat DPRA selama ini. Penetapan bendera Bintang Bulan menjadi bendera Aceh pun sudah dikaji dan ada naskah akademik yang telah dibuat. “Kita di DPRA membuat qanun dan yang mengimplementasikan ini adalah Pemerintah Aceh. Jadi, harusnya antara DPRA dan Pemerintah Aceh itu harmonis agar semuanya berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Kepada pemerintah pusat, Muhar meminta untuk tak terlalu alergi dan takut akan kambuhnya konflik di Aceh melalui simbol, lambang, atau bendera. Menurutnya, saat ini tak ada lagi sepratis di Aceh, tidak ada lagi GAM. Yang ada hanyalah masyarakat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kalaupun pusat meinginkan diubah, beri alasan yang kuat dan kita mampu menjawab hal itu. Untuk soal ini, Pak Gubernur mari sama-sama kita backup hal itu kepada pusat, kita beri jawaban supaya kekhawatiran pusat itu hilang,” ujarnya.

Ditanya kenapa DPRA sangat mempertahankan bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh, Muhar mengatakan karena itu adalah produk hukum. Selain itu, bendera tersebut telah berkibar selama masa konflik di Aceh. “Dulu kan yang bertikai antara bendera Merah Putih dan bendera Bintang Bulan. Nah, sekarang kita ingin tunjukkan bahwa pertikaian itu sudah tak ada. Buktinya apa, ya kedua bendera ini bisa berkibar bersamaan di Aceh,” ujarnya.

Muharuddin juga meminta Gubernur Aceh untuk menghargai DPRA sebagai mitra kerja. “Jangan tidak merespons. Padahal, undangan itu kita kirim resmi setelah saya juga berkonsultasi denan tim pansus akhir Februari lalu. Semoga masalah bendera akan ada solusinya,” Muharuddin berharap. (dan)


(uri/wi/ovi/ovianti/DNN)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id