Ini Dia Cara Dapat Bantuan Hukum Gratis | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Ini Dia Cara Dapat Bantuan Hukum Gratis

Foto Ini Dia Cara Dapat Bantuan Hukum Gratis

BANDA ACEH – Pemerintah masih memberikan pelayanan hukum gratis pada warga miskin ketika menghadapi perkara pidana, perdata, bahkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, mulai 2013 nanti bantuan hukum itu tak lagi melalui pengadilan, melainkan melalui Kanwilkumham Aceh bekerjasama lembaga bantuan hukum (LBH).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumhan RI DR Wicipto Setiadi SH MH menyampaikan hal itu saat membuka sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan sehari diikuti puluhan peserta, antara lain dari akademisi, pengacara LBH Banda Aceh, pejabat Kanwilkumham Aceh digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Selasa (10/7).

“Warga miskin yang ingin mendapat bantuan hukum, silakan mengajukan permohonan tertulis ke lembaga bantuan hukum. Lampirkan identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan, menyerahkan dokumen berkenaan perkara, serta melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, Kades atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum,” kata DR Wicipto.

Wicipto menjelaskan jika warga miskin menghadapi perkara pidana, maka permohonan bantuan hukum, terutama untuk didampingi advokat sudah bisa dilakukan sejak proses di tingkat polisi. Sedangkan pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan UU, memiliki kantor dan sekretariat tetap, serta memiliki program bantuan hukum.

“Selain dari APBN, Pemerintah Aceh kita harap juga bisa mengalokasikan APBA untuk bantuan hukum untuk warga miskin di daerahnya ini. Nanti berapa jumlah anggaran disesuaikan dengan jumlah perkara rata-rata yang diputuskan di pengadilan Aceh. Nanti juga kita tetapkan biaya bantuan hukum setiap satu perkara sesuai ditetapkan dalam UU,” ujar Wicipto.

Ada pun nara sumber dan moderator dalam sosialisasi itu, antara lain Kakanwilkumham Aceh Dr Yatiman Eddy M Hum, Direktur Hukum dan HAM BAPPENAS DR Diani Sadiawati, Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Bambang Palasar, dan Direktur LBH APIK Jakarta Ratna Batara Munti. (sal) (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id