19 OBH Gratiskan Pelayanan Hukum | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

19 OBH Gratiskan Pelayanan Hukum

Foto 19 OBH Gratiskan Pelayanan Hukum

BANDA ACEH – Sebanyak 19 organisasi bantuan hukum (OBH) di Aceh yang sudah dinyatakan lulus akreditasi B dan C oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) siap memberikan pelayanan hukum gratis kepada warga miskin di Aceh yang berperkara pidana, perdata, maupun berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk juga perkara nonlitigasi atau berperkara di luar sidang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham), Suwandi SH MH menandatangani kontrak bantuan hukum itu dengan para ketua ke-19 OBH untuk periode 2016-2018) itu di Hotel Sultan Banda Aceh, Selasa (29/3). (Baca 19 OBH gratis). Seusai penandatanganan itu, dilanjutkan sosialisasi bantuan hukum tersebut, termasuk oleh Suwandi sebagai pemateri kepada para ketua OBH tersebut.

Seusai acara seremonial ini, Suwandi kepada Serambi menyebutkan verifikasi oleh tim dari Kanwil Kemenkumham Aceh dan Biro Hukum Setda Aceh sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan 19 OBH lulus, namun hanya tiga yang mendapat akreditasi B dan 16 akreditasi C, bahkan ada yang tak lulus, misalnya karena belum beroperasi minimal tiga tahun.

“Kalau yang mendapat akreditasi B itu, salah satu kriteria penilaiannya karena mereka banyak menangani perkara masyarakat miskin di luar yang sudah dibiayai pemerintah,” jelas Suwandi didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Muji Rahardjo SH MH.

Suwandi mengatakan OBH yang mendapat akreditasi B, maka dalam setahun diberi kuota menangani 30 perkara warga miskin, baik pidana, perdata, maupun di PTUN dengan anggaran didanai pemerintah pusat Rp 5 juta per kasus hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan yang berakreditasi C, diberi kuota menangani 16 perkara setahun dengan anggaran yang sama. “Warga miskin juga bisa memanfaatkan OBH ini untuk perkara nonlitigasi atau di luar persidangan, misalnya untuk konsultasi hukum, penyuluhan, mediasi, dan lain-lain,” demikian Suwandi.

Kemarin , Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Fakhrurrazi kepada Serambi, mengatakan pihaknya juga sudah menginisiasi agar Pemerintah Aceh turut memplot tambahan dana bantuan hukum melalui OBH, sehingga semakin banyak masyarakat miskin di Aceh mendapat pelayanan hukum gratis, seperti di sebagian provinsi lain. Menurutnya, hal ini sudah diseminarkan agar draf Rancangan Qanun (Raqan) tentang Bantuan Hukum itu bisa segera diserahkan ke DPRA untuk selanjutnya dibahas dan diteruskan ke Pemerintah Aceh. (sal) (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id