Nagan Tetapkan 750 Ha Tambang Rakyat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Nagan Tetapkan 750 Ha Tambang Rakyat

Foto Nagan Tetapkan 750 Ha Tambang Rakyat

* Pengajuan Lahan Harus Berkelompok

SUKA MAKMUE – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan 750 hektare lahan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) di kawasan Krueng Cut dan Kila, Kecamatan Beutong. Wilayah tersebut akan dijadikan sebagai kawasan bahan galian emas sekunder.

“Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh bupati ini untuk mengendalikan penambangan emas dan menghindari kerusakan lingkungan serta mencegah terjadinya konflik sesama penambang emas tradisional,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Nagan Raya, Samsul Kamal ST kepada Serambi kemarin di Suka Makmue.

Dia sebutkan penetapan WPR tersebut berdasarkan Pasal 18B Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 399 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pasal 399 tersebut harus dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta sejumlah aturan hukum lainnya.

Samsul menegaskan ketentuan penetapan WPR sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bupati/walikota dalam wilayah Provinsi Aceh. Mengingat Aceh memiliki kekhususan (lex specialist) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Ia menambahkan masyarakat dalam bentuk kelompok akan mendapat wilayah tambang seluas 25 hektare dengan mendapatkan izin resmi dari Pemkab Nagan Raya khususnya dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Namun, lahan seluas 25 hektare yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut tidak menjadi milik masyarakat secara pribadi. Artinya, kata Samsul Kamal, tanah WPR tersebut tidak berhak dimiliki (tak ada hak milik tetap) secara per orangan maupun kelompok karena tanah ini merupakan tanah milik dan dikuasi sepenuhnya oleh negara.

“Wilayah Pertambangan Rakyat ini juga tidak berada di dalam areal hutan lindung maupun hutan produksi,” tegasnya. Dalam hal pemberian lahan tersebut, pihak Distamben Nagan Raya telah memiliki mekanisme tersendiri. Samsul menambahkan untuk mendapat wilayah tambang, masyarakat harus mengajukan permohonan lahan secara berkelompok, bukan per orangan.

Sementara itu para penambang emas ilegal saat ini dilaporkan masih tetap bertahan di gunung Kecamatan Beutong, Nagan Raya. “Kita terus melakukan sosialisasi supaya seluruh penambang turun gunung. Namun baru sebagian kecil yang sudah mendengarkan imbauan tersebut,” kata Samsul Kamal.

Namun demikian, kata Samsul, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan berencana memanggil seluruh pemilik alat berat yang beroperasi secara ilegal di wilayah tambang untuk bertemu Forkompimda Nagan Raya untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.(edi) (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id