‘Aceh SIAT’ dan Keterbukaan Informasi | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

‘Aceh SIAT’ dan Keterbukaan Informasi

‘Aceh SIAT’ dan Keterbukaan Informasi
Foto ‘Aceh SIAT’ dan Keterbukaan Informasi

Oleh Afrizal Tjoetra

PROGRAM ‘Aceh SIAT’ merupakan satu dari 15 program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 ini. SIAT merupakan singkatan dari Sistem Informasi Aceh Terpadu. Capaian utama yang hendak dihasilkan melalui program ini penyediaan satu data atau informasi yang akurat, terbuka, mudah, serta saling terkait dengan sistem lainnya untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Tujuan program ‘Aceh SIAT’ membangun sistem informasi terpadu untuk menghindari perencanaan pembangunan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak tepat sasaran akibat dari ketiadaan data yang valid dan terintegrasi.

Perlu data akurat
Keadaan ini sesuai dengan ungkapan Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh bahwa seringkali data yang disajikan pada publik khususnya dalam pembangunan terdiri dari banyak versi dan terkadang diragukan keakuratannya. Padahal dalam proses pembangunan yang baik diperlukan data akurat dan valid, sehingga rencana yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Tim RPJM Aceh juga menyatakan bahwa gagasan program ‘Aceh SIAT’ untuk menjawab sejumlah ketimpangan antara ketersediaan dana yang besar dan rendahnya dampak pembangunan pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaaatan alokasi dana otonomi khusus yang rata-rata berkisar Rp 7,2 triliun per tahun –setidaknya dalam lima tahun terakhir– dibandingkan pengurangan angka kemiskinan. Proses ini disebabkan pelaksanaan pembangunan mengabaikan data yang benar dan akurat.

Keadaan ini menjadi pengingat buat penentu kebijakan dan masyarakat Aceh, karena alokasi dana otonomi khusus yang dimulai pada 2008 akan berakhir pada 2027 nanti. Jika tak serius untuk menyusun agenda pembangunan yang tepat dan berkelanjutan, maka rakyat Aceh akan semakin jauh dari kesejahteraan.

Pembatasan kucuran dana otonomi khusus ini telah diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pasal 183 ayat (2) bahwa dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Proses pembangunan yang menyeluruh dan efektif bermula dari perencanaan yang baik dengan didukung oleh data akurat dan benar. Penyediaan data ini memberi manfaat penting pada penentu kebijakan dan masyarakat, terutama untuk menghasilkan program dan kegiatan sesuai keperluan serta menjadi acuan evaluasi program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Makna data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan yang benar dan nyata atau disebut juga dengan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data memegang peranan penting dalam seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk dalam pembangunan bangsa, negara dan daerah.

Harapannya, melalui program ‘Aceh SIAT’ seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan publik akan ter-update dengan cepat, mudah dan murah dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap jenjang pemerintahan.

Secara umum, program ‘Aceh SIAT’ saling berkait dengan upaya keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Setidaknya, kaitan ini dapat dilihat pada salah satu tujuan dibentuknya UU KIP, yakni mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hanya saja, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Aceh belum berjalan sesuai harapan. Hal ini disebabkan beberapa tantangan yang terjadi di lingkungan badan publik maupun masyarakat, antara lain belum adanya ketentuan yang cukup “memaksa” badan publik menyediakan, mengelola, serta memberikan pelayanan informasi publik dengan baik dan efektif. Walaupun UU KIP sudah mengatur berbagai jenis informasi yang terbuka dan dikecualikan, namun masih dipandang kurang memberikan panduan teknis saat pelayanan informasi publik di tiap badan publik.

Selain itu, masih kurangnya dukungan sarana dan dana untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai jenjangnya. Berikutnya, masih lemahnya rasa saling percaya antara badan publik dengan pengguna informasi yang mengajukan permohonan informasi publik. Untuk itu, diperlukan kerja sama berbagai komponen agar seluruh badan publik dan masyarakat melaksanakan amanah UU yang lahir pascareformasi ini.

Perlu Qanun KIA
Merujuk tantangan dimaksud, sejumlah upaya dapat dilakukan antara lain: Pertama, segera membentuk Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan Qanun ini tentu saja menjadi kewenangan Gubernur dan DPR Aceh disertai partisipasi publik sepanjang proses pembahasannya. Qanun ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari UU KIP, sehingga pelaksanaannya lebih membumi di Aceh. Hal-hal yang menjadi tantangan selama pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat diatur lebih rinci, sehingga membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Kedua, pemerintahan Aceh juga terus memperkuat peran dan fungsi PPID sesuai jenjangnya. PPID yang efektif akan menjadi saluran pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan murah. Upaya yang sama patut pula dilaksanakan oleh sejumlah badan publik negara dan organisasi non pemerintah lainnya di Aceh. Semakin optimal PPID, dipastikan akan memperkecil ruang terjadinya sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi.

Dan, ketiga, pengguna informasi publik harus memanfaatkan informasi publik sesuai tujuan permohonannya. Hal ini untuk memupus rasa kawatir pelaksana PPID terhadap penyalahgunaan informasi publik dimaksud.

Selain itu, UU KIP pasal 55 juga mengatur bagi setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenani sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak lima juta rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting bagi kita untuk mendukung pelaksanaan program “Aceh SIAT” guna memastikan keterbukaan informasi publik di Aceh. Agenda ini akan memberi jaminan berlangsungnya proses pembangunan di Aceh yang lebih baik dan terukur sesuai data yang akurat. Sehingga semakin terbuka pengelolaan informasi publik di Aceh, maka semakin besar pula manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Selamat memperingati Hari Hak untuk Tahu!

* Afrizal Tjoetra, Dosen Prodi Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh dan Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) periode 2016-2020. Email: [email protected] (uri/sih/ebrinaldy/AF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id