KAMMI Tolak Penambahan Tunjangan Anggota DPRA | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

KAMMI Tolak Penambahan Tunjangan Anggota DPRA

KAMMI Tolak Penambahan Tunjangan Anggota DPRA
Foto KAMMI Tolak Penambahan Tunjangan Anggota DPRA

BANDA ACEH – Beberapa aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Selasa (26/9), menggelar aksi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh. Mereka menuntut anggota dewan menolak penambahan tunjangan fasilitas pimpinan dan anggota DPRA sebesar Rp 25 miliar dan mengalihkannya untuk program pro rakyat.

Dalam aksi kemarin, massa menyampaikan orasi secara bergiliran. Massa juga membawa spanduk dan karton yang bertuliskan kalimat:, ‘DPRA Tambah Gaji, Rakyat Kurang Gizi #Tolak Tunjangan 25 M’. Para aktivis juga menggelar aksi teatrikal yang mengambarkan potret kemiskinan rakyat dan kemewahan kehidupan dewan.

Ketua KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad menyampaikan, meskipun penambahan tunjangan dewan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 dan telah pula dijabarkan dalam qanun, bukan berarti dewan bisa sesuka hati menerima penambahan tunjangan tersebut. Menurutnya, tunjangan yang diterima berbanding terbalik dengan kinerjanya.

“Saat ini rakyat Aceh masih banyak yang miskin dan kelaparan, pengangguran di mana-mana, dan masih banyak rakyat yang harus hidup menderita dan terlunta-lunta. Salah satunya yang terbaru berita meninggalnya seorang balita karena gizi buruk di Aceh Timur. Di mana peran dewan Aceh yang katanya wakil rakyat?” katanya lantang.

Atas dasar itu, pihaknya mendesak Pak Dewan untuk menolak dana tunjungan fasilitas bagi pimpinan dan anggota DPRA sebesar Rp 25 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan telah disampaikan dalam KUA PPAS Perubahan 2017. “DPRA harus lebih pro rakyat daripada pro diri sendiri,” tandasnya.

Aksi tersebut disambut Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Abdullah Saleh bersama anggota dewan lainnya, Bardan Sahidi, Buhari Selian, Kartini, dan Fatimah. Abdullah Saleh menyampaikan bahwa pengalokasian dana tunjangan fasilitas merupakan perintah pemerintah pusat melalui PP Nomor 18 Tahun 2017.

“Dana Rp 25 miliar ini bukan saja dana tujungan semata, tapi ada juga dana operasional dan hak keuangan anggota dewan yang disesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 yang disahkan 2 Mei 2017. PP ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kalau ada anggota DPRA mengeluarkan uang tidak sesuai perundang-undangan, bisa dilapor ke aparat penegak hukum,” jelasnya.(mas) (uri/itri/elmeizar/FD)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id