Dana Verifikasi Parlok Ditahan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dana Verifikasi Parlok Ditahan

Dana Verifikasi Parlok Ditahan
Foto Dana Verifikasi Parlok Ditahan

* Tunggu Keluarnya Putusan MK Soal UU Pemilu

BANDA ACEH – Badan Anggaran (Banggar) DPRA menahan pengalokasian dana verifikasi partai lokal (parlok) yang diajukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam KUA PPAS Perubahan tahun 2017 sebesar Rp 4,7 miliar.

Disisi lain, KIP Aceh sudah menjadwalkan pelaksanaan verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 mulai 3 hingga 16 Oktober mendatang, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Anggota Banggar DPRA, Nurzahri, menyatakan, anggaran verifikasi untuk parlok sudah tersedia dalam APBA Perubahan. Akan tetapi untuk item tersebut pihaknya memberi tanda bintang atau digantung sementara sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan DPRA terhadap UU Pemilu yang telah mencabut dua pasal dalam UUPA.

Keputusan itu, diambil setelah adanya kesepakatan antara tim Banggar dengan TAPA. “Anggaran tetap ada, tapi pencairannya menunggu izin dari DPRA. Kita minta anggaran KIP tunggu hasil MK dulu, karena secara kelembagaan KPU menganggap kewenangan penyelenggaraan (Pemilu di Aceh) ada di mereka. Kalau anggapannya seperti itu, otomatis semua anggaran yang dibutuhkan KIP Aceh harus disediakan oleh KPU Pusat,” kata Nurzahri kepada Serambi, Selasa (26/9) melalui telepon.

KPU RI, katanya, harus bertanggung jawab atas ketiadaan dana verifikasi parlok. DPRA akan mengizinkan pencairan dana tersebut apabila MK mengembalikan kewenangan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA. “Tapi kalau putusan MK ternyata KIP memang menjadi bagian utuh dari KPU, berarti proses anggarannya juga sama dengan KPU provinsi lain yang dianggarkan dari pusat untuk verifikasi partai,” ujarnya.

Mengenai jadwal verifikasi yang tinggal menghitung hari, sementara dana verifikasi parlok justru ditahan, Nurzahri berpendapat bahwa itu menjadi risiko yang harus ditanggung penyelenggara akibat persoalan dari pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu.

Menurut dia, lahirnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bermasalah dengan kewenangan, tetapi juga berimplikasi pada anggaran. “KPU Pusat untuk sementara harus menghandle dulu anggarannya, mereka harus bertanggung jawab. Inikan konsekwensi dari undang-undang yang disahkan. Ini bukan masalah politik, tapi masalah hukum. Kalau memang putusan MK menyatakan kewenangan KIP tetap di UUPA, maka anggaran KPU kita ganti dengan anggaran kita. Jadi cari solusilah, jangan mau enaknya saja,” pungkas politisi PA ini.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan melakukan verifikasi terhadap partai politik (parpol) yang menjadi peserta Pemilu 2019 dari 3-16 Oktober 2017 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tahapan ini diawali dengan pendaftaran parpol ke KPU/KIP Aceh.

Komisioner KIP Aceh, Junaidi SAg MH kepada Serambi, Sabtu (23/9), mengatakan, untuk partai nasional pendaftaran dilakukan di KPU Pusat, sedangkan partai lokal (parlok) dilakukan di KIP Aceh. Setelah itu, KIP akan memverifikasi administrasi sebelum ditetapkan sebagai partai yang memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual.

Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, mengatakan, Pemerintah Aceh berserta DPRA harus bertanggung jawab apabila verifikasi faktual terhadpa partai lokal di Aceh tidak berjalan maksimal, ekses dari ketiadaan dana. Menurutnya, langkah DPRA menunda anggaran verifikasi parlok, sebagai sebuah strategi politik untuk menghambat laju parlok kompetitor yang memiliki kursi di bawah 5 persen.

“Pelaksanaan verifikasi kurang dari seminggu lagi, pihak KIP tentu akan kesulitan dalam melakukan verifikasi parlok, terutama verifikasi faktual dimana kali ini metode yang digunakan adalah sensus. Tentu tidak bisa diharapkan dengan menumpang kepada pos anggaran verifikasi APBN. Karena pos tersebut diperuntukan untuk parnas dan dananya pun pas-pasan,” kata Aryos kepada Serambi, Selasa (26/9).

Dia menjelaskan, Pasal 90 UUPA disebutkan bahwa untuk mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal harus memperoleh sekurang-kurangnya 5 persen kursi dari 81 kursi di DPRA. Praktis dengan mengacu ketentuan tersebut, hanya satu partai lokal yang dipastikan lolos verifikasi, yaitu Partai Aceh. Sedangkan parlok lainnya, seperti PNA dan PDA tidak memenuhi ambang batas 5 persen kursi di DPRA.

“PNA hanya 3 kursi sedangkan PDA 1 kursi. Dengan demikian apabila verifikasi parlok terhambat karena tidak ada dana, maka pemilik kursi mayoritas yang saat ini dikuasai Partai Aceh tidak mengalami kerugian sama sekali. Sebaliknya, kerugian akan dialami oleh PNA dan PDA. Penundaan anggaran verifikasi parlok ini tidak lebih dari strategi Partai Aceh sebagai pemilik kursi mayoritas,” ungkap alumnus magister politik Universitas Gadjah Mada ini.

Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi, menyatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan verifikasi partai politik seperti jadwal yang telah ditetapkan KPU RI. Dia mengatakan pelaksanaan verifikasi tersebut tidak terhenti hanya gara-gara tidak dicairkan anggaran verifikasi untuk partai lokal (parlok) oleh DPRA.

“Walaupun anggaran tidak ada, kita tetap melaksanakan kegiatan verifikasi. Itu hanya sebuah konsekwensi dari sebuah pekerjaan, karena itu kewajiban kita sebagai penyelenggara melaksanakan verifikasi faktual terhadap partai politik,” kata Basri yang dihubungi Serambi, Selasa (26/9) malam.

Mengenai segala pembiayaan dalam pelaksanaan verifikasi parlok, Basri mengatakan, untuk sementara pihaknya akan menggunakan dana yang diperuntukkan untuk verifikasi partai nasional. “Kita tetap akan melaksanakan verifikasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, walau dalam kondisi apapun karena itu sebuah tanggungjawab penyelenggara,” ujarnya.

Dia menilai, sikap DPRA yang menahan anggaran verifikasi parlok sangat tidak realitis apabila dikaitkan dengan pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu. Pihaknya sudah mengajukan keberatan dan meminta semua pihak agar mendukung pelaksaan Pemilu 2019 di Aceh.

“Bagaimanapun kami harus didukung, pokoknya kegiatan tetap kita jalankan untuk memberi peluang kepada partai politik lokal maupun nasional yang ada di Aceh. Kalau tidak, yang dirugikan nanti adalah parlok yang merupakan pilar demokrasi kita. Kami tidak ada hambatan, karena itu sebuah kewajian dari penyelengaran negara,” jelas dia.

Komisioner KIP Aceh, Junaidi menambahkan KIP Aceh akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencari jalan keluar atas penahanan anggaran verifikasi untuk parlok. “Prinsip penyelenggaraan tetap didahulukan dalam melayani peseta pemilu termasuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.(mas) (uri/evo/stuti/RA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id