Pelajaran PRB dari Lombok | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Pelajaran PRB dari Lombok

Pelajaran PRB dari Lombok
Foto Pelajaran PRB dari Lombok

Oleh Muslem Daud

LOMBOK merupakan satu pulau dalam gugusan Nusa Tenggara dengan luas 5.435 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 2.7 juta jiwa. Secara administratif, Lombok berada dalam provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berjarak 180 km atau 38 mil (sekitar 4 jam perjalanan lewat laut) dengan Bali. Kepulauan Lombok sendiri terdiri atas satu kota yaitu Mataram dan empat kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara.

Lombok, selain dikenal sebagai tempat wisata alternatif, bertaburkan mutiara, dan lebih alami ketimbang obyek wisata di Bali, juga menyimpan berbagai pelajaran tentang mitigasi atau pengurangan risiko bencana (PRB).

Pembelajaran PRB Lombok cukup beralasan, mengingat pulau ini pernah diguncang oleh gempa yang diikuti dengan longsor pada Juni 2013 dan memakan banyak korban jiwa dan 1.700 bangunan rusak. Di samping itu, pulau yang juga dikenal dengan seribu masjid tersebut sejak dekade terakhir hingga saat ini dilanda kekeringan sehingga masyarakat sangat tergantung dari pasokan air bersih setiap hari, terkecuali Kota Mataram. Kondisi kebencanaan ini membuat pemerintah bersama masyarakat selalu dalam kesiapsiagaan dan karenanya telah mengambil langkah-langkah konkret baik dalam upaya pemulihan musibah kekeringan maupun PRB lainnya yang kemungkinan dihadapi di masa datang.

Hasil kunjungan
Pembejaran yang penulis kemukakan adalan berdasarkan hasil kunjungan langsung ke satu desa tangguh bencana di Lombok, mengamati dan berdiskusi dengan warganya. Desa yang dikunjungi adalah Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Klu, Lombok Utara pada 13 September 2017. Secara geografis, desa ini dikelilingi oleh pegunungan, dan kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani sawah dan petani kebun.

Pembelajaran PRB yang penulis dapatkan, pertama adanya kesadaran penuh masyarakat risiko bencana. Dari diskusi dengan kelompok masyarakat mereka sangat sadar bahwa bencana baik gempa bumi, longsor, kebakaran, dan seterusnya bisa datang kapan saja. Karenanya mereka selalu menyediakan bekal khusus yang akan mereka bawa manakala bencana terjadi. Menariknya adalah ada kelompok masyarakat yang dimotori oleh kaum perempuan yang secara berkelompok desa menabung dalam bentuk emas dan hanya boleh diambil untuk keperluan di masa bencana.

Pembelajaran kedua adalah kewajiban pelestarian hutan bagi seluruh masyarakat. Kewajiban ini bukan hanya aturan pemerintah tetapi juga aturan adat. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang boleh menebang hutan, apalagi membakarnya. Kalau kedapatan, maka hukum adat berlaku yang dinamakan awig-awig. Dengan awig-awig ini, maka si pelaku penebangan hutan akan dihukum dua ekor lembu. Jika menebang hutan untuk ke dua kali, maka akan diusir dari kampung dan diserahkan kepada pihak kepolisisan.

Ketatnya hukum adat ini telah melahirkan kelestarian hutan di sekitar Desa Jenggala. Sebagai apresiasi terhadap konsistensi pelaksanaan aturan ini, pemerintah memberikan 1.200 hektare hutan yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Sehingga, pemerintah desa membagi KTH ke dalam beberapa kelompok untuk mengelola hutan tanpa mengganggu pepohonan yang sudah ada. KTH dipersilakan menanami hutan yang dikelola dengan berbagai komuditi, seperti kopi, coklat, kelapa, dan sebagainya.

Pembelajaran ketiga yang didapat adalah adanya berbagai kelompok usaha ekonomi yang tumbuh berkembang dikarenakan kelestarian hutan, di mana banyak lebah yang dapat dikelola menjadi budi daya madu alami. Di samping itu, dengan lebatnya hutan di sekitar desa mereka, bukan hanya terlihat asri tetapi juga mengalirkan air yang sangat deras. Ke depan limpahan air ini akan dibuat usaha air minum kemasan, karena daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir di desa mereka dari mata air gunung sangat bersih dan alami.

Usaha lainnya adalah pengolahan biji kopi menjadi kemasan siap saji. Komuditi ini bersumber dari KTH petani kopi dan terus dikembangkan karena telah diminati oleh berbagai investor luar daerah dan luar negeri.

Pembelajaran keempat adalah adalah adanya partisipasi masyarakat yang sunguh-sungguh dalam PRB dan kaum perempuan selalu ikut serta di dalamnya. Malah dalam beberapa hal kaum perempuan menjadi motor dalam penyebaran informasi di lingkungan keluarga, kepemudaan, dan masyarakat. Kaum ibu juga menjadi motor dalam pembentukan berbagai kelompok kerja dan organisasi perempuan lainnya yang selalu menyisipkan ide-ide PRB, bukan hanya dalam Pembinan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tetapi juga kelompok usaha seperti kelompok koperasi perempuan, kelompok usaha perempuan, dan lain-lain.

Pembelajaran kelima yang didapat adalah masyarakat di Lombok, khususnya di Desa Jenggala telah hidup bersahabat dengan alam sehingga alam memberikan apa yang mereka butuhkan tanpa harus merusak kelestariannya. Kenyataannya, kelestarian alam yang telah mereka rawat tidak hanya memberikan air yang melimpah dan udara yang segar, tetapi membuat orang ingin tahu apa rahasia mereka dalam pelestarian hutan sekaligus menikmati alam Jenggala yang indah. Kondisi ini menciptakan peluang wisata yang menambah income penduduk dengan menjajakan berbagai kerajinan tangan, baik berupa anyaman, dan lain-lain.

Pembelajaran PRB
Bercermin dari pembelajaran PRB di Lombok, kita sangat prihatin dengan apa yang sedang terjadi di berbagai hutan di Aceh. Hutan-hutan kita diekploitasi tanpa terkontrol, ditebang tanpa hukum yang jelas, dibakar walau sudah ditabalkan sebagai hutan lindung, sehingga hutan Aceh seperti di Gunung Seulawah, Kuala Tripa, Hutan Tangse, Hutan Gayo Luwes, dan lain lain dalam keadaan gundul dan sangat rawan bencana. Musibah kekeringan bulan lalu sampai-sampai mata air di kolam Mate Ie (Darul Imarah, Aceh Besar) sempat kering. Seharusnya berbagai fenomena ini menjadi pelajaran penting bahwa kelestarian hutan perlu dijaga.

Hutan Aceh perlu direhabilitasi dan dihijaukan kembali dengan pepohonan, sehingga sanggup menyimpan air yang akan memberikan kehidupan bagi semua sepanjang tahun. Selanjutnya, pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur kembali sebagaimana mestinya dan kalau bisa untuk mengedapankan masyarakat sekitar, sehingga mereka merasakan manfaat langsung dari hutan di gampong mereka sendiri.

* Muslem Daud, M.Ed, Ph.D., Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Aceh, Dosen Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, dan Duta Forum PRB Aceh ke Konferensi Nasional PRBBK XIII Lombok 2017. Email: muslemdaud@yahoo.com (uri/gie/iyadie/OR)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id