Terkait Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Warga, Ini Permintaan MATA ke Kejari Aceh Timur | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Terkait Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Warga, Ini Permintaan MATA ke Kejari Aceh Timur

Terkait Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Warga, Ini Permintaan MATA ke Kejari Aceh Timur
Foto Terkait Dugaan Korupsi yang Dilaporkan Warga, Ini Permintaan MATA ke Kejari Aceh Timur

URI.co.id, IDI – Puluhan warga Seunebok Jalan, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur, ke Kejaksaan Aceh Timur, kecewa karena tidak mendapatkan perkembangan informasi terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dana gampong (ADG) Gampong Seunebok Jalan tahun 2016, Senin (25/9/2017).

Kasus itu dilaporkan warga 1,5 bulan lalu. Namun, warga mengaku kecewa karena harus pulang tanpa hasil dengan alasan Kasi Intel Kejaksaan selaku penerima laporan warga sebelumnya tidak berada di tempat.

(Baca: Ada Dana Desa Rp 6 Juta per Tahun, Calon Mahasiswa Baru Agara Asal Desa Ini Terancam Gagal Kuliah)

Alfian selaku Koordinator Badan Pekerja, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengatakan, seharusnya Kejaksaan Negeri Aceh Timur harus memberi informasi kepada masyarakat terutama terhadap pelapor terkait perkembangan kasusnya setelah 30 hari sejak dilaporkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” ungkap Alfian.

Namun faktanya, ungkap Alfian, Kejaksaan Negeri Aceh Timur, diduga tidak memberitahukan perkembangan kasusnya kepada pelapor sehingga warga berulang kali datang mempertanyakan.

(Baca: Warga Bireuen yang Diculik Kelompok Bersenjata terkait Dana Desa? Begini Penjelasan Camat)

Seharusnya dengan adanya laporan warga terkait dugaan tindak pidana korupsi dana ADG ini, ungkap Alfian, menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan untuk memastikan ada atau tidaknya terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana ADG tersebut.

“Karena itu, kita mempertanyakan komitmen Kejaksaan Negeri Aceh Timur, dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana gampong ini. Pasalnya, Kejaksaan memiliki mandat untuk mengawasi dana ADG ini sesuai dengan TP4D yang diketuai Kasi Intel di setiap Kejaksaan,” ungkap Alfian.

Apalagi, sambung Alfian, jika dalam pemeriksaan terhadap pihak terkait telah ditemukan bukti-bukti dugaan melakukan tindak pidana korupsi seperti melakukan “markup jumlah material” tentu ini menjadi indikasi kuat bahwa patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan ADG tersebut.

(Baca: Dana Desa ‘Meuhambo’)

Kemudian apabila dalam pemeriksaan terduga telah mengakui melakukan tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara, kata Alfian, ini tidak akan menghapus sifat melawan hukumnya hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU Korupsi.

Jadi, sambung Alfian lagi, proses pidana harus tetap jalan.

“Karena itu jika indikasinya mengarah maka proses pidananya tetap harus lanjut dan Jaksa tidak ada dasar hukum untuk menghentikannya,” ungkap Alfian. (uri/inaldy/eryance/RG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id