Rp 1 M untuk Kaji Pesawat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Rp 1 M untuk Kaji Pesawat

Rp 1 M untuk Kaji Pesawat
Foto Rp 1 M untuk Kaji Pesawat

* Anggaran Tsunami Cup Dipangkas

BANDA ACEH – Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang rapat pada Minggu (24/9) malam terkait penyediaan anggaran panjar untuk beli pesawat patroli laut dan hutan Aceh dalam RAPBA Perubahan 2017, hanya menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar. Itu bukan untuk membeli pesawat, melainkan khusus untuk kajian perencanaan pengadaan pesawat patroli dimaksud.

“Satu miliar rupiah untuk kajian perencanaan pengadaan pesawat patroli itu sudah disetujui TAPA dan tidak akan berubah lagi,” tegas Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, kepada Serambi seusai rapat internal Banggar Dewan, di ruang kerjanya, Senin (25/9).

Rapat pada Minggu malam Banggar DPRA dengan TAPA itu, kata Muhar, difokuskan untuk membahas usulan program dan kegiatan yang belum tuntas dibahas pada rapat sebelumnya antara Banggar Dewan bersama TAPA. Misalnya, soal penyediaan dana panjar pengadaan pesawat patroli Rp 10 miliar, Tsunami Cup Rp 11 miliar, dan Sail Sabang Rp 7,5 miliar, dan lainnya yang dimasukkan ke dalam daftar investarisasi masalah (DIM).

Rapat itu dihadiri Sekda Aceh, Dermawan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) teknis. Sementara dari DPRA hadir Muharuddin, wakil ketua, ketua fraksi, dan komisi, serta sejumlah anggota Banggar Dewan.

Menurut Muharuddin, Banggar DPRA punya alasan yang kuat untuk menolak menyediakan uang panjar beli pesawat patroli Rp 10 miliar yang terdapat dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017. Soalnya, data pendukung untuk pengadaan pesawat tersebut belum mampu dijelaskan TAPA maupun dinas teknisnya dalam beberapa kali rapat pembahasan usulan program baru yang akan dimasukkan dan disepakati dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017.

Misalnya, jenis dan spesifikasi pesawat yang hendak dibeli, harga satuannya berapa, di mana akan dibuat atau dibeli, berapa lama masa pekerjaannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat?

Pihak eksekutif dalam penjelasannya hanya mengatakan pesawat itu penting diadakan untuk patroli udara dan laut. “Hal itu saja yang bolak-balik disampaikan pihak eksekutif jika ditanya anggota Banggar DPRA soal rencana pengadaan pesawat patroli itu,’ kaya sebuah sumber.

Karena pihak TAPA belum bisa menjelaskannya secara rinci apa yang ditanyakan anggota Banggar Dewan, maka solusi yang diambil Banggar DPRA bersama TAPA agar pembahasan DIM soal pengadan pesawat itu tidak memakan waktu lama, maka pada tahun ini disepakti dulu penyediaan anggaran untuk rencana kajian pengadaan pesawatnya dengan menyekapati pengalokasian anggaran Rp 1 miliar.

Kajian itu harus melibatkan ahli kelautan, kehutanan, dan kedirgantaraan untuk memastikan bahwa pengadaan pesawat itu kelak–ditambah dengan perangkat pendeteksi–maka akan bisa melacak kapal pencuri ikan, penyelundup narkoba via jalur laut, dan aksi para perambah hutan.

“Kalau kita mau terbuka dan jujur, pengawasan wilayah itu tanggung jawab pemeritah pusat. Kalaupun kita mau intensifkan patroli laut dan hutan, dua kali sebulan di Aceh bisa disewa helikopter Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Masing-masing lembaga itu punya satu unit helikopter,” ujar Muhar.

Kalau heli tersebut disewa, lanjut Muhar, maka tahun Aceh hanya perlu menyediakan anggaran carternya saja. “Cara itu lebih efektif dan efisien ketimbang harus beli pesawat terbang baru,” ucap Muhar.

Ia juga mengingatkan bahwa di luar kebutuhan beli pesawat masih banyak item yang juga lebih mendesak. Misalnya untuk membangun jembatan gantung masyarakat pedesaan yang rusak atua roboh. Termasuk memperbaiki bendungan, jalan, jembatan, dan lainnya.

Seusai menyepakati soal DIM pengadaan pesawat patroli, lanjut Muharuddin, Banggar Dewan dan TAPA, melanjutkan pembahasan DIM kedua yaitu usulan pengadaan anggaran untuk Tsunami Cup Rp 11 miliar. Anggota dewan mengkritisi usulan baru Tsunami Cup itu. Anggota Banggar menilai acara itu tidak pantas dibuat karena terkesan hura-hura. Alasannya, acara itu ditujukan untuk memperingati bencana tsunami Aceh tahun ke-13. Harusnya diisi dengan doa, zikir, dan memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan para janda korban tsunami dan lainnya.

Disebutkan juga bahwa nama even itu diusulkan ganti pihak eksekutif menjadi Aceh World Solidarity Cup. Pergantian nama programnya disetujui dan kegiatannya tetap olahraga, tapi mengundang negara yang pernah terkena bencana tsunami. Antara lain Jepang, Thailand, Sri Lanka, Maladewa, dan Malaysia. Kegiatan olahraga yang akan dilakukan itu difasilitasi oleh PSSI Pusat dan dalam kegiatan ini akan ada bantuan dana dari sponspor sebesar Rp 3 miliar.

Menurut Muhar, karena ada bantuan dana dari sponsor sebesar Rp 3 miliar, maka alokasi anggaran sebelumnya Rp 11 miliar, dipangkas Rp 8,5 miliar sehingga menjadi Rp 2,5 miliar.

Setelah masalah DIM kedua selesai, kata Muhar, dilanjutkan ke DIM ketiga, yaitu penyediaan anggaran untuk Sail Sabang Rp 7,5 miliar. Anggota Banggar mengkritisinya dan menilai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan itu terlalu besar. “Sedangkan acaranya kita disetujui,” kata Muhar.

Untuk anggaran itu, lanjut Muhar, Banggar DPRA dan TAPA bersepakat menguranginya Rp 2,5 miliar menjadi Rp 5 miliar.

Selesai DIM ketiga, dibahas pula DIM berikutnya. Antara lain soal tambahan dana untuk pembayaran dana beasiswa bagi mahasiswa Aceh sekolah di luar negeri yang ditempatkan di BPSDM Aceh.

TAPA mengusul tambahan Rp 8 miliar. Anggota DPRA bertanya, pada APBA murni 2017 dialokasikan dana untuk penyaluran beasiswa mahasiswa di BPSDM sekitar Rp 100 miliar, dan baru terealisir 20 persen atau sekitar Rp 20 miliar. Ini artinya masih ada yang belum terealisir Rp 80 miliar. Karena realisasi beasiswa mahasiswa masih rendah, Banggar Dewan mengusulkan tambahan hanya Rp 4 miliar. Usulan Banggar disepakati TAPA.

Sikap kritisi dan koreksi yang dilakukan anggota Banggar Dewan terhadap usulan program baru bersama besaran anggarannya itu, menurut Muhar, bukan karena DPRA tidak setuju dengan usulan baru TAPA, “Tapi kita tidak ingin menjadi tukang stempel usulan TAPA. Kalau usulannya bagus dan rasional, kita akan setujui,” demikian Muharuddin. (her) (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id