Mendagri: Perubahan Dua Pasal UUPA Sudah Dikonsultasikan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Mendagri: Perubahan Dua Pasal UUPA Sudah Dikonsultasikan

Mendagri: Perubahan Dua Pasal UUPA Sudah Dikonsultasikan
Foto Mendagri: Perubahan Dua Pasal UUPA Sudah Dikonsultasikan

JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah berkonsultasi dengan Aceh terkait dengan perubahan dua pasal Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Sudah dilakukan konsultasi. Kita mengikuti sesuai ketentuan. Risalah dan dokumen lengkap akan kami serahkan semua ke MK,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab Serambi seusai memberi penjelasan di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (25/9).

Usulan melakukan perubahan dua pasal UUPA itu, kata Tjahjo juga disampaikan oleh DPR. Kamaruddin SH selaku kuasa hukum pemohon (Kautsar dan Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong) mengatakan, apabila memang benar seperti pengakuan Mendagri bahwa sudah pernah dilakukan konsultasi dengan DPRA terkait pencabutan dua pasal UUPA, Mendagri agar membuka seluruh risalah dan dokumen konsultasi di muka persidangan MK. “Biar jelas semuanya dan rakyat juga bisa mengetahui yang sebenarnya,” tukas Kamaruddin.

Permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan oleh dua anggota DPRA, Kautsar dan Samsul Bahri alias Tiyong. Keduanya menggugat Pasal 571 UU Pemilu yang mencabut dua pasal UUPA yakni pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4). Kedua pasal tersebut mengatur tentang kelembagaan penyelenggara pemilihan umum di Aceh yang diajukan oleh KIP dan pengawasan oleh Panwaslih.

Saat memberikan penjelasan di ruang sidang MK, Mendagri mengatakan, pencabutan dua pasal UUPA, yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dimaksudkan untuk menghindari dualisme kelembagaan penyelenggara pemilu dalam rangka meningkatkan pemilu yang berkualitas di masa yang akan datang. “Pemerintah tidak bermaksud mengurangi kekhususan Aceh,” tandas Mendagri.

Mendagri menyatakan, pemerintah selalu melakukan konsultasi terkait dengan kekhususan UU Pemerintahan Aceh. Ia mencontohkan saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, dimana ketika itu dihadiri Presiden menyampaikan ucapan selamat, tapi setelah terlebih dahulu dilantik oleh Mendagri.

Sedianya dalam sidang tersebut Mahkamah juga mendengarkan penjelasan dari DPR RI, namun tidak hadir. Sidang dilanjutkan 5 Oktober 2017 dengan agenda mendengarkan penjelasan DPR RI. Sidang dipimpin oleh Arief Hidayat didampingi delapan hakim MK.(fik) (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id