DPRA Dinilai tak Transparan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DPRA Dinilai tak Transparan

DPRA Dinilai tak Transparan
Foto DPRA Dinilai tak Transparan

* Terkait Urusan Konsultasi

BANDA ACEH – Dicabutnya dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah mengganggu stabilitas politik di Aceh. Protes dan gugatan pun dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk mengembalikan dua pasal yang sudah dicabut itu.

Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh ([email protected]), Azwar A Gani menyatakan, kekacauan ini akibat tidak transparannya DPRA dalam urusan konsultasi dengan DPR RI terkait pembahasan undang-undang. Jika sikap ini yang dipertontonkan oleh DPRA, maka Aceh akan selalu mengalami instabilitas politik dengan nasional.

“Terkait dengan konflik pencabutan pasal dalam UUPA, saya melihat ketidaktransparansinya DPRA, ada atau tidak DPR RI melakukan konsultasi sebelum pasal-pasal UUPA dicabut? Jika DPR RI telah melakukan konsultasi dengan Pemerintahan Aceh, maka DPR RI tidak bersalah karena sudah sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2008,” katanya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2008 mengatur tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh. “Tetapi, apakah DPRA berani untuk transparan dengan membuka masalah ini kepada publik?” kata Azwar.

Pertanyaan itu disampaikan Azwar, karena selama ini anggota DPRA selalu menyampaikan Pemerintah Pusat tidak pernah berkonsultasi dengan DPRA terkait pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UUPA sebagaimana diatur dalam UUPA. Kedua pasal itu mengatur tentang keberadaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Pantia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh.

Mantan aktivis pro-perdamaian ini menyatakan, keberadaan Perpres Nomor 75 Tahun 2008 bisa mengancam keberadaan UUPA yang lahir setelah adanya perdamaian antara RI dan GAM. Dia menilai, Pemerintah Pusat bisa saja mengandalkan regulasi tersebut dalam membuat undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dan hal ini bisa mencabut pasal-pasal lain dalam UUPA.

“Saya meminta DPRA dan Pemerintah Aceh untuk mendesak Presiden agar merevisi Perpres Nomor 75 Tahun 2008 terkait dengan tata cara konsultasi, agar konsultasi tidak lagi berpatokan kepada Tata Tertib DPR RI. Jika ini tidak direvisi akan sangat berdampak kepada politik lokal di Aceh, karena akan banyak sekali pembahasan undang-undang nantinya,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky tetap menegaskan pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA melalui UU Pemilu tanpa melakukan konsultasi dengan DPRA. Dia mengakui bahwa DPR RI pernah ke Aceh, tapi saat itu bukan untuk meminta pertimbangan DPRA karena hanya melakukan pertemuan dengan eksekutif di aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Sementara Pasal 269 ayat (3) UUPA disebutkan, dalam hal ada rencana perubahan undang-undang, harus dilakukan terlebih dahulu konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. “Kalau memang benar sudah pernah melakukan konsultasi, silakan tunjukkan mana bukti konsultasi dari DPRA, tentunya dengan surat resmi dari DPRA,” kata politisi Partai Aceh ini.

Iskandar menjelaskan, sebelum RUU Pemilu disahkan menjadi undang-undang, Komisi I DPRA telah melakukan pertemuan dengan Panja RUU Pemilu di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Saat itu, pihaknya disambut oleh Ketua Panja Pemilu, Lukman Edi bersama perwakilan masing-masing fraksi di DPR RI. Pertemuan itu tanpa didampingi anggota DPR RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes.

“Terkait UUPA, Pak Lukman Edi dan kawan-kawan menyampaikan mereka akan memperjuangkan sesuai dengan kekhususan Aceh. Tiba-tiba beredar informasi dari WA (whatsapp) dua pasal dalam UUPA dicabut. Nah, advokasi yang kami lakukan hingga ke MK sebagi bentuk kesadaran mengawal UUPA sebagai undang-undang bersifat khusus yang lahir dari rahim MoU Helsinki akibat adanya perang,” pungkasnya.(mas) (uri/aufik/arahdiba/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id