Wakaf Pesawat untuk Aceh | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Wakaf Pesawat untuk Aceh

Wakaf Pesawat untuk Aceh
Foto Wakaf Pesawat untuk Aceh

Oleh Fahmi M. Nasir

RENCANA Pemerintah Aceh membeli pesawat udara untuk melakukan patroli laut dan hutan di Aceh, sedang hangat diberitakan oleh berbagai media dan menjadi bahan diskusi oleh berbagai lapisan masyarakat di provinsi paling barat Indonesia ini. Pro dan kontra pun terjadi, masing-masing pihak memiliki cara pandang yang berbeda dengan memberikan justifikasi yang berbeda pula. Artikel ini bertujuan untuk memberikan solusi alternatif dalam menyikapi dua kutub pandangan pro dan kontra itu.

Wacana pembelian pesawat tersebut sebenarnya dapat terus dilakukan tanpa perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Lalu, dari mana sumber pendanaan untuk membeli pesawat itu? Bagaimana pula cara melakukan penggalangan dana untuk membeli pesawat? Di sini, penulis ingin menggagas supaya Pemerintah Aceh memanfaatkan wakaf, satu instrumen keuangan dalam Islam yang selama ini sudah tidak pernah dioptimalkan lagi.

Institusi keuangan
Pakar ekonomi syariah, Dr Mohd Daud Bakar baru-baru ini menegaskan bahwa ummat Islam perlu menyadari bahwa wakaf ini bukanlah semata-mata institusi agama saja. Wakaf sebenarnya adalah institusi keuangan yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk digunakan membiayai berbagai keperluan mulai dari proyek skala kecil hingga megaproyek.

Murat Cizakca (1997) memaparkan bahwa wakaf dapat dioptimalkan untuk menalangi anggaran belanja pemerintah. Sepanjang sejarah, wakaf telah terbukti mampu membiayai berbagai macam pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengadaan infrastruktur dan lain-lain. Singkat kata, wakaf secara signifikan telah membantu mengurangi anggaran belanja pemerintah, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman dari luar negeri untuk membiayai berbagai program yang dijalankannya.

Mari kita lihat fakta sejarah yang sangat fenomenal mengenai kejayaan wakaf di Turki untuk membuka wawasan kita mengenai peranan besar institusi wakaf. Directorate General Foundations Publications Turki dalam buku terbitan mereka berjudul Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History, memaparkan setidaknya ada 106 macam wakaf dalam berbagai sektor yang dilakukan oleh rakyat Turki, baik untuk kesejahteraan sosial maupun untuk pengembangan sosio-ekonomi mereka.

Di antaranya adalah wakaf perlindungan lingkungan dan hutan, wakaf rumah sakit, wakaf menggali sumur, wakaf membiayai anak laki-laki berkhitan, wakaf penyediaan alat-alat pertanian untuk petani, wakaf menjaga keindahan kota, wakaf menjaga anak yatim, wakaf beasiswa pelajar, wakaf biaya menikah pemuda miskin, wakaf memperbaiki jembatan yang rusak, wakaf gaji guru, wakaf membantu pedagang yang bangkrut, wakaf alat transportasi di sungai, wakaf jaminan sosial untuk orang miskin atau untuk orang yang tidak mampu bekerja, wakaf menyediakan kebutuhan logistik angkatan bersenjata dan beragam jenis wakaf lainnya.

Banyak sekali
Bagi orang Aceh sendiri, wakaf juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan mereka. Snouck Hurgronje (1857-1936) mencatat bahwa banyak sekali rumah wakaf Aceh di Mekkah, Saudi Arabia. Satu di antaranya adalah apa yang sekarang kita kenal dengan Baitul Asyi.

Van Langen (1898-1983) secara lugas menyebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Sementara Koesoema Atmaja (1922) mengatakan, di Aceh banyak sekali aset wakaf dalam berbagai bentuk seperti masjid, sawah, asrama pelajar, pohon dan tanah perkuburan untuk orang asing. Bahkan, menurut Suparman Usman (1999), Aceh ketika zaman Kerajaan Aceh Darussalam memiliki sebuah badan yang diberi nama Balai Meusara, lembaga yang khusus mengelola segala urusan yang berhubungan dengan wakaf.

Selanjutnya, dalam laporan khusus Majalah Tempo (Edisi 19-25 Agustus 2003) mengenai mengapa Aceh memberontak, ada sebuah narasi mengenai kisah pembelian pesawat oleh orang Aceh untuk Indonesia. Bung Karno datang ke Aceh pada 16 Juni 1948 meminta bantuan membeli sebuah pesawat untuk menguatkan pertahanan udara dan mendukung transportasi antarpulau.

Hanya dalam waktu dua hari pengusaha Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida) berhasil mengumpulkan 130,000 straits-dollars (kini Dolar Singapura) dan 5 kilogram emas. Uang dan emas itu kemudian diserahkan kepada Presiden Soekarno. Saat itu diperkirakan uang yang terkumpul cukup untuk membeli dua pesawat sekaligus.

Kedermawanan orang Aceh ini juga dinukilkan oleh James Siegel (1969) mengenai keberhasilan Tgk Daud Beureueh memimpin masyarakat bersama-sama berswadaya membangun masjid, memperbaiki jalan dan jembatan, serta menggali saluran irigasi sepanjang 17 kilometer dengan kedalaman 1,5 meter serta luasnya 2,5 meter pada 1963.

Saluran irigasi senilai Rp 100 juta ketika itu dibangun tanpa pengeluaran dana sedikit pun. Pemilik tanah rela mewakafkan tanah mereka, masyarakat yang lain pula mewakafkan tenaga mereka untuk menggali saluran itu. Setiap hari, mulai pukul 08.00-16.30 (pagi sampai sore), tidak kurang dari 300 orang bahkan kadang-kadang mencapai 2.000 orang yang mewakafkan tenaga mereka membangun saluran irigasi.

Wakaf pesawat
Dalam mengembangkan model wakaf pesawat, ada baiknya kita telusuri tradisi wakaf Aceh yang dilakukan pada masa lalu. Praktek ini sudah menjadi kebijakan atau kearifan lokal (local wisdom) yang dapat diadopsi dan diaplikasikan pada masa sekarang dengan sedikit perbaikan di sana-sini, jika perlu.

El Hakimy (1993) menyebutkan bahwa dalam jejak rekam wakaf Aceh, kebiasaannya wakaf itu terdiri dari dua bagian, yaitu wakeueh dan oemong sara. Wakeueh merupakan obyek wakaf dalam bentuk masjid, sekolah dan lain-lain. Oemong sara adalah wakaf yang berupa sawah atau ladang yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional masjid atau sekolah tadi.

Sesuai dengan model wakaf di atas, maka pembiayaan pembelian pesawat dengan dana wakaf ini terdiri dari dua bagian, yaitu wakaf pesawat dan wakaf operasional termasuk perawatan pesawat. Untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan, pemerintah dapat melakukan kalkulasi harga pesawat dan biaya operasional, serta perawatan yang diperlukan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan.

Lalu, untuk wakaf pesawat, Pemerintah Aceh dapat mecari orang kaya, pengusaha dan dermawan untuk menyumbangkan dana membeli pesawat. Pada saat yang bersamaan, orang kaya dan dermawan yang lain pula menyumbangkan dana untuk operasional dan perawatan pesawat tersebut.

Calon-calon dermawan ini bisa saja dari berbagai kalangan, terutama pengusaha Aceh yang selama ini mengerjakan proyek-proyek berskala besar di Aceh, baik dari sumber APBA maupun APBN. Tidak tertutup kemungkinan pula sumber dana ini bisa didapatkan dari dermawan mancanegara. Aset wakaf pesawat ini nantinya akan diuruskan oleh Baitul Mal Aceh sebagai badan yang diamanahkan oleh Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 untuk mengelola dan memajukan wakaf, bekerja sama dengan dinas terkait lainnya.

Akhirnya, kita berharap polemik mengenai pembelian pesawat udara ini dapat menjadi satu peluang bagi Pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali tradisi dan budaya wakaf yang selama ini terabaikan. Kalau ini bisa terwujud, maka Aceh akan kembali menjadi pioner dalam bidang pembangunan dan pengembangan wakaf. Semoga!

* Fahmi M. Nasir, pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM), Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia. Email: [email protected] (uri/syrafi/orat/AG)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id