Menyoal Rencana Pembelian Pesawat | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Menyoal Rencana Pembelian Pesawat

Menyoal Rencana Pembelian Pesawat
Foto Menyoal Rencana Pembelian Pesawat

Oleh Zulfata

PEMBERITAAN tentang rencana pemerintah Aceh yang ingin membeli enam unit pesawat bermesin tunggal dengan menelan biaya sekitar Rp 12 miliar. Secara tidak langsung menuai berbagai respons sensitif dari berbagai kalangan masyarakat (Kompas, 22/9/2017). Tingginya daya respons masyarakat Aceh dalam mengontrol program pemerintah melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) merupakan salah satu bentuk kontribusi positif masyarakat dalam mencapai Aceh sejahtera. Tulisan ini mencoba untuk menafsirkan makna sosiologi politik di balik polemik rencana pemebelian pesawat oleh Pemerintah Aceh tersebut.

Alasan pembelian pesawat bermesin tunggal tersebut bertujuan untuk menjaga praktik penjarahan ikan oleh orang asing dan menjaga ekosistem atau kelestarian hutan di Aceh. Secara kasat mata, tentunya tujuan ini mulia adanya. Namun demikian, tidak selamanya niat baik akan berujung maslahah. Alasannya bahwa setiap produk kebijakan politik yang ingin mewujudkan kemaslahatan sangat ditentukan dari efisiensi kebijakan tersebut, bukan semata-mata karena diawali niat baik.

Dalam konteks rencana pemerintah ingin membeli pesawat, dalam paradigma sosiologi politik untuk saat ini belumlah dapat disebut sebagai kebijakan politik yang memenuhi standar efisiensi. Alasannya, untuk menjaga pencurian atau penjarahan ikan, pemerintah masih memiliki TNI AL, Polisi Air, bahkan Panglima Laot sekalipun. Jika berdalih dari sisi menjaga hutan, pemerintah masih memiliki polisi hutan (polhut). Mengapa pemerintah tidak berupaya mendorong dan mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga tersebut agar efektif dan efisien? Bukankah kita sepakat bahwa mengoptimalkan fungsi lembaga yang sudah ada, jauh lebih baik dari pada menciptakan suatu lembaga baru?

Tanpa mengungkit seberapa besar biaya pengeluaran untuk pembelian pesawat, patut pula mempertimbangkan sisi maslahah (manfaat) dan mudharat (keburukan) ketika pesawat tersebut tetap dilakukan. Apakah jangkauan sisi maslahah-nya mampu menyentuh kebutuhan urgen masyarakat Aceh saat ini, atau hanya kebutuhan para sekelompok kemitraan elite politik semata. Begitu pula sisi mudharat-nya, seberapa besar mudharat yang diterima masyarakat, karena anggaran pembangunan tidak efisien digunakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Jika melihat style kepemimpinan politik gubernur Aceh saat ini barangkali kita bisa memahaminya. Kita mengetahui bahwa Gubernur Irwandi Yusuf adalah seorang pilot yang mampu menguasai pesawat bermesin tunggal (Eagle One – Hanakaru Hokagata) miliknya. Dan tidak keliru rasanya jika menebak bahwa faktor pembelian pesawat ini merupakan satu percikan manfaat dari kebiasaan gubernur Irwandi ketika menerbangkan pesawatnya. Dalam konteks ini, penting mempertimbangkan secara arif tanpa emosional-tendensius tentang urgensitas rencana pembelian pesawat dari berbagai perspektif, baik dari sang kapten maupun dari tokoh masyarakat. Sehingga “pertimbangan” dari kedua belah pihak akan menghasilkan maslahah bagi kemajuan Aceh.

Polemik rencana pembelian pesawat tersebut telah membawa kita untuk mengenang romantika sejarah dan kontribusi pesawat Seulawah RI-001 dan RI-002. Implikasi dua pesawat yang berasal dari sumbangan masyarakat Aceh tersebut mempercepat terciptanya kedaulatan negara RI. Nilai yang dapat dipetik dari sejarah kedua pesawat tersebut adalah pesawat merupakan media untuk mempermudah proses pemantauan daerah. Lalu, apakah urgensitas rencana pembelian pesawat saat ini, sama urgennya dengan di era Presiden Soekarno dulu? Atau apakah akhir dari pembelian pesawat ini akan berujung manis bagi sejarah Pemerintah Aceh layaknya kenangan cikal-bakal pesawat Garuda Indonesia? Tentunya bagi pembaca mudah untuk menjawabnya.

Iktibar politik
Tanpa menghujat rencana pembelian peswat, alangkah bijaksananya ketika polemik ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran politik bagi pemerintah dan masyarakat Aceh. Terdapat tiga bentuk pembelajaran politik, yaitu: Pertama, check and balances. Harus diakui, dibalik polemik rencana pembelian pesawat oleh pemerintah telah menciptakan semangat kritis proporsional dalam sistem sosial di Aceh. Indikator adanya check and balances dapat dari respons masyarakat dalam mengawal kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah. Masyarakat tidak hanya mengkritik program pemerintah, tetapi juga mampu mengawalnya, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Sudah saatnya masyarakat Aceh bersahabat dengan pemerintah untuk sama-sama melakukan aktivitas program pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip check and balances. Dengan demikian, masyarakat akan mampu menekan praktik parsialisme yang dilakukan oleh oknum elite politik di Aceh. Parsialisme merupakan paham yang mempraktikkan kegiatan yang bertentangan dengan kewajiban. Jika elite politik terlena dengan berbagai fasilitas kewibawaan dan ego politiknya, sehingga lupa dengan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Maka sikap yang sedemikian merupakan bentuk perwujudan parsialisme. Sadar atau tidak, polemik rencana pembelian pesawat oleh Pemerintah Aceh saat ini dapat memicu peningkatan praktik check and balances oleh masyarakat Aceh jika polemik ini dipahami sebagai pembelajaran politik.

Kedua, partisipatif politik. Bias polemik rencana pembelian pesawat turut menciptakan partisipasi politik berbagai kalangan masyarakat. Padahal, pembelian pesawat belum sebetulnya terjadi, masih dalam kategori rencana dan belum disahkan dalam penggunaan anggarannya. Reaksi cepat tanggap dalam merespon diskursus hangat pemerintah Aceh berdampak baik dalam pembentukan partisipatif politik. Dengan adanya partisipasi politik yang dimainkan masyarakat, maka diskursus politik pemerintahan tidak cenderung dimaknai sebagai uapaya pelemahan pemerintah, tetapi ada upaya membantuk mengarahkan program pemerintah agar lebih efektif dan efisien.

Stabilitas politik sangat ditentukan oleh daya partisipatif politik masyarakat. Kerana masyarakat sebagai sasaran pembangunan politik yang ganda. Artinya, satu sisi masyarakat sebagai landasan pemicu percepatan pembagunan dan sisi lainnya masyarakat sebagai penghambat pembangunan. Jika pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dilepas tanpa ada sentuhan partisipasi dari masyarakat, maka potensi pembangunan tersebut akan mengarah kepada ketimpangan, bisa jadi karena disengajakan atau tanpa disengajakan.

Tidak bermaksud untuk meragukan tanggjung jawab pemerintah, alangkah mesranya jika pemerintah selalu terbuka dan menerima pertimbangan saran dari masayarakat dalam menerapkan program pembangunan. Tanpa sikap keterbukaan tersebut, aspirasi dan kebutuhan yang dinginkan oleh masyarakat tidak akan mampu diketahui oleh pemerintah. Dan dapat dibayangkan betapa buruknya ketika pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Dan, ketiga, pendidikan politik. Sirkulasi pergerakan politik di Aceh harus diwarnai dengan penanaman pendidikan politik dari semua level masyarakat. Benar bahwa kegaduhan yang tercipta dari benturan pandangan politik antargolongan di Aceh sulit dihindari. Tetapi, paradigma tentang pendidikan politik tidak boleh luput dalam rotasi perpolitikan saat ini. Tidak ada kata selesai dalam memahami pendidikan politik. Selama tanggung jawab politik dan kebutuhan rakyat belum terpenuhi, di situ pula pendidikan politik terus disosialisasikan dan diajarkan. Suka tidak suka, pendidikan politik merupakan kebutuhan kita demi mewujudkan cita-cita untuk kemaslahatan bersama.

Tiga bentuk iktibar politik yang terpancar dari polemik rencana pembelian pesawat di atas merupakan satu upaya untuk memberikan stimulus kepada publik bahwa masyarakat sangat berperan aktif dalam menentukan nasib Aceh di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kata bijak yang mengatakan bahwa menciptakan kesejahteraan tanpa melibatkan kepentingan masyarakat merupakan pekerjaan yang memboroskan dan sia-sia. Sungguh rencana pemmbelian pesawat ini semestinya harus memperhatikan efek-efek kesejahteraan masyarakat Aceh secara masif. Nah!

* Zulfata, M.Ag., alumnus pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan peminat kajian agama dan politik internasional. Email: [email protected] (uri/ilviana/ebriyani/SF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id