Beli Pesawat Apakah Solusi Paling Tepat? | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Beli Pesawat Apakah Solusi Paling Tepat?

Beli Pesawat Apakah Solusi Paling Tepat?
Foto Beli Pesawat Apakah Solusi Paling Tepat?

Sudah hampir seminggu, wacana pembelian enam pesawat terbang oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, meramaikan pemberitaan media mainstream di Aceh, terlebih di dunia maya. Pro-kontra mewarnai wacana ini.

Badan Anggaran (Banggar) DPRA tercatat sebagai pihak yang paling keras mengkritisi wacana ini. Mereka sampai mempertanyakan kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bagaimana speks pesawat tersebut, berapa total harganya, dibuat di mana, dan kapan bisa digunakan. Lalu, setelah digunakan apakah pasti bisa menekan angka pencurian ikan di perairan Aceh serta meminimalisir angka pencurian kayu di hutan-hutan Aceh?

Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun muncul penolakan, seperti disuarakan Alfian, Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Ia memprediksi, pembelian pesawat itu justru akan memberatkan keuangan Pemerintah Aceh saja nantinya dalam hal perawatan dan operasional. Selain itu, wacana pembelian pesawat tersebut juga terkesan sangat tiba-tiba karena sebelumnya tidak termasuk dalam 15 program Aceh Hebat yang disuarakan Irwandi dan Nova Iriansyah ketika mereka berkampanye sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh saat Pilkada 2017 lalu.

Minggu kemarin, seperti termuat di Serambi, nada penolakan juga disuarakan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr Taufik A Rahim. Menurutnya, pembelian pesawat menggunakan dana APBA bukanlah kebijakan strategis. Ia berpendapat, jika pun ingin membeli pesawat tidak mestilah menggunakan APBA. Silakan beli dengan dana APBN, karena itulah langkah yang lebih bijak. Ia ingatkan pula jangan karena Gubernur Irwandi bisa menerbangkan pesawat, lalu pejabat di bawahnya terjebak pada usaha ‘tueng hatee’ (sekadar menyenangkan) atasannya.

Suara-suara penolakan itu semua punya dasar argumentasi yang kuat serta logis. Nah, sekarang mari kita simak apa alasan Gubernur Irwandi membeli pesawat tersebut. Menurut Irwandi, Aceh perlu menjaga kekayaan laut dan hutannya. Banyak kapal pencuri ikan datang ke Aceh untuk menguras hasil laut Aceh. Mereka datang dari berbagai negara, sehingga kerugian Aceh dari sektor perikanan ini mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Irwandi bukan tidak tahu bahwa di Aceh juga ada Bakamla RI dan TNI Angkatan Laut yang selama ini mengawal laut Aceh. Namun, menurutnya, kedua lembaga itu tidak mampu mengawal laut Aceh yang sangat luas dan dihuni oleh ikan-ikan mahal. Atas dasar itulah ia berpandangan bahwa Aceh memerlukan patroli laut yang masif, cepat, dan murah. Solusi untuk itu, versi Irwandi adalah Aceh perlu pesawat udara yang dilengkapi alat pendeteksi kapal penangkap ikan ilegal. Harga pesawat itu, sebut Irwandi, hanya Rp 2 miliar per unit. Aceh perlu enam unit.

Dengan adanya patroli udara, Irwandi optimis aksi para penjarah ikan ilegal, penyelundup narkoba via laut, serta para perambah hutan akan mampu dihalau.

Nah, pertanyaan kita apakah pembelian pesawat itu merupakan solusi paling tepat bagi Aceh? Adakah provinsi lain di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia yang mampu menjawab dua kekhawatiran Gubernur Irwandi tadi setelah pemerintahnya memiliki beberapa pesawat patroli? Contoh konkret itu perlu, agar argumen Gubernur Irwandi pantas didukung.

Selain itu, tidakkah ikut diperhitungkan, karena para penjarah ikan sudah tahu bahwa Aceh memiliki pesawat patroli, maka mereka hanya masuk perairan Aceh pada malam hari.

Jika pencuri ikan hanya masuk perairan Aceh saat malam–di luar waktu itu mereka berlayar di perairan internasional atau ZEE–apakah pesawat-pesawat kecil milik Pemerintah Aceh itu tetap beroperasi? Jangan nanti modal untuk membeli enam pesawat sampai Rp 12 miliar, tapi tak satu pun kapal nelayan asing yang berhasil dideteksi sedang mencuri ikan karena mereka hanya beroperasi pada malam hari. Di hutan pun kurang lebih seperti itu kondisinya. Para perambah hutan akan memilih beroperasi hanya malam dan dini hari justru pada saat pesawat patroli mereka yakini tidak beroperasi.

Maka, agar tidak boros di anggaran dengan hasil guna yang belum tentu efektif, ada baiknya jangan beli langsung enam unit pesawat. Paling banyak beli dua dulu, lalu dengan pesawat itu buktikan adakah hasil yang didapat saat patroli udara dilakukan di laut dan kawasan hutan Aceh. Jika ternyata ada hasilnya, sedangkan penjarah ikan dan hutan yang tidak berhasil dideteksi dan dihalau justru lebih banyak lagi jumlahnya, barulah logis kita tambah jumlah armada pesawat patroli Aceh.

Tapi mohon jangan abaikan peran Bakamla dan TNI-AL, sebab pada dasarnya Aceh masih menjadi bagian NKRI, dan kewenangan untuk mengawal keamanan laut kita berada pada dua lembaga tersebut. Jangan sampai kehadiran pesawat-pesawat Pemerintah Aceh nantinya membuat gaduh atau bahkan tumpang tindih dengan tugas Bakamla dan TNI-AL. Kita ingin, kekayaan laut kita tetap terjaga dan di laut kita berjaya, bukan justru bergaduh. (uri/ndra/ndrianto/IA)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id