‘Sepakbola Tsunami’ Juga Dipersoalkan | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

‘Sepakbola Tsunami’ Juga Dipersoalkan

‘Sepakbola Tsunami’ Juga Dipersoalkan
Foto ‘Sepakbola Tsunami’ Juga Dipersoalkan

SETELAH rencana pengalokasian dana untuk beli pesawat kandas, semua anggota Banggar DPRA juga tidak setuju usulan Rp 11 miliar untuk program dan kegiatan turnamen sepakbola dalam rangka memperingati bencana gempa bumi dan stunami yang akan digelar pada Desember 2017.

Anggota Banggar DPRA, Nur Zahri ST kepada Serambi mengatakan, hampir semua anggota Banggar DPRA termasuk dari PNA tidak setuju melaksanakan turnamen sepakbola dalam rangka memperingati tsunami Aceh ke-13 tahun ini. “Kami minta program dan kegiatan diganti kemudian anggarannya dipangkas dan dialihkan kepada penggunaan yang lebih tepat sasaran,” kata Nur Zahri.

Misalnya, menyantuni anak yatim piatu dan janda korban stunami, program dan kegiatan keagamaan, kemanusian, sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban bencana tsunami yang sampai kini belum bisa mandiri dan tetap miskin.

Menurut Banggar DPRA, memperingati tsunami dengan turnamen sepakbola, baik tingkat nasional maupun internasional, belum saatnya, karena kondisi Aceh saat ini penduduknya masih banyak yang miskin bahkan terbanyak di Pulau Sumatera dengan persentase mencapai 16 persen. Jumlah pengangguran terbukanya di atas 7 persen atau di atas rata-rata nasional.

Guru kontrak
Mengenai usulan tambahan dana untuk pembayaran honor guru kontrak dan tenaga kependidikan kontrak limpahan dari kabupaten/kota sebanyak 11.300 orang sebesar Rp 31 miliar, forum rapat setuju. Tetapi anggota Banggar DPRA menyarankan agar jam belajarnya lebih ditingkatkan jangan lagi 32 jam/bulan tapi bisa lebih tinggi, agar guru kontrak bisa menerima honor Rp 2,5 juta/bulan sesuai UMR Aceh yang telah ditetapkan gubernur sebelumnya, Zaini Abdullah.

Nur Zahri mengatakan, kenaikan kuota jam mengajar guru kontrak dari 32 jam menjadi 45 jam/bulan, belum cukup. Hal ini disebabkan tarif mengajar per jam juga harus ditambah, jangan lagi Rp 15.000/jam, melainkan Rp 25.000-Rp 50.000/jam. Karena kalau dengan Rp 15.000 per jam dikali 45 jam/bulan, honor yang diterima Rp 675.000/bulan, masih di bawah UMR Aceh. Tapi kalau Rp 50.000/jam dikali 45 jam/bulan totalnya Rp 2.250.000/bulan. Angka itu sudah mendekati UMR Aceh Rp 2,5 juta/bulan. “UMR Aceh Rp 2,5 juta/bulan yang teken SK-nya adalah gubernur, masak gubernur juga yang melanggar aturannya,” demikian Nur Zahri.(her)

yang ditolak
dan disetujui
* Usulan pengalokasian anggaran Rp 10 miliar dalam RAPB-P 2017 untuk panjar pembelian dua pesawat baru untuk patroli laut dan hutan ditolak oleh Banggar DPRA
* Ketua Bappeda Aceh, Azhari Hasan mengakui jenis dan spek serta harga satuan pesawat baru yang mau dibeli belum diketahui. Azhari malah mengucapkan terima kasih kepada anggota Banggar DPRA yang telah mempertanyakan hal itu
* Banggar DPRA juga tidak setuju usulan dana Rp 11 miliar untuk program dan kegiatan turnamen sepakbola dalam rangka memperingati bencana gempa bumi dan stunami yang akan digelar pada Desember 2017
* Banggar DPRA minta program dan kegiatan itu diganti kemudian anggarannya dipangkas dan dialihkan kepada penggunaan yang lebih tepat sasaran
* Mengenai usulan tambahan dana untuk pembayaran honor guru kontrak dan tenaga kependidikan kontrak limpahan dari kabupaten/kota sebanyak 11.300 orang sebesar Rp 31 miliar, forum rapat menyeutujui dengan berbagai pertimbangan. (uri/atrya/ratama/SP)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id