Dicari, Pemimpin Bervisi Benar | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

Dicari, Pemimpin Bervisi Benar

Foto Dicari, Pemimpin Bervisi Benar

Oleh Hanif Sofyan

DALAM sebuah diskusi di ruang pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof Dr HM Hasbi Amiruddin MA, melontarkan satu pertanyaan sederhana: Sebutkan satu nama dari Aceh, siapa yang paling layak diposisikan sebagai menteri dalam kabinet kita mendatang? Ternyata, tidak gampang mencari jawabannya. Prof Hasbi berargumentasi bahwa fakta pudarnya pamor para menteri asal Aceh dalam kabinet menunjukkan sesuatu yang harus dibenahi. Akarnya berkorelasi dengan soal kapasitas, visi dan mindset dalam menjejak perpolitikan di Aceh dan Nasional.

Pertanyaan sederhana tapi kritis dan sensitif itu menarik karena langsung menyinggung harga diri dan identitas. Namun ini penting dan relevan dipertanyakan dalam kondisi ketika secara politik tidak stabil, secara ekonomi belum sejahtera, dan secara sosio-kultural, khususnya pendidikan masih tertinggal. Padahal, tanpa bermaksud berapologis, kemasyhuran Aceh meninggalkan jejak banyak tokoh bervisi besar. Sehingga tidak heran dalam rentang sejarah yang panjang, Aceh menjadi wilayah yang tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah ‘dijajah’, bahkan oleh Belanda di era kolonial yang ketika itu menemukan lawan sepadan dalam Perang Aceh yang panjang dan melelahkan.

Krisis kepemimpinan
Sekadar menyebutkan nama dengan mudah dapat dilakukan. Lalu, apakah kapasitas dan visinya dalam membangun Aceh dan Indonesia sudah jelas? Tentu saja maksud pertanyaan Prof Hasbi tidak sesederhana hanya sekadar “melemahkan” kapasitas Acehnya sendiri. Pertanyaan tersebut, mengingatkan saya kepada pertanyaan Kishore Mahbubani, seorang diplomat karier di PBB asal India, yang menuang gagasannya dalam bukunya yang provokatif “Bisakah Orang Asia Berpikir?” (Can Asians Thinks?).

Dalam kerangka itu, sekalipun dapat menyinggung harga diri dan identitas, Mahbubani mencoba menggali akar masalah dengan mengaitkannya dengan persoalan mindset. Tentu saja, pertanyaan tendensius Mahbuhani, tidak dimaksudkan 100% untuk menjustifikasi, bahwa orang Asia sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak dalam konteks menyumbang pemikiran yang dapat menciptakan trend atau kecenderungan ke arah perubahan yang lebih baik.

Bahkan karena sensitifnya pertanyaan ini, Mahbubani menjawabnya dalam tiga alternatif jawaban; tidak, bisa dan mungkin. Menurutnya, kemungkinan jawabanya adalah mungkin. Mengapa? Karena kita akan menjawab “bisa” jika bertolak dari harga diri dan identitas, atau mengatakan “tidak” jika melihat fakta kondisi aktual. Sementara “mungkin” menjadi sangat subjektif tergantung pihak mana yang akan dijadikan sasaran pertanyaan. Bahkan menurut Mahbubani, ketika kita bisa menemukan pertanyaan itu, maka itu tandanya kita sebenarnya mampu berpikir (Mahbubani; x/8/2005).

Pertanyaan Mahbubani 11 tahun lalu, setidaknya masih relevan dikaitkan dengan pertanyaan Prof Hasbi tersebut. Lagi-lagi dalam konteks sebagai introspeksi atau sebut saja otokritik atas apa yang dibahasakan oleh sebagian pengamat sebagai krisis kepemimpinan.

Kehadiran sosok yang disebut pemimpin yang menggawangi seluruh persoalan pembangunan di Aceh saat ini pun, masih dalam balutan polemik. Dengan kata lain dipimpin oleh asoe lhok (penduduk asli tempatan) yang paham seluk beluk “isi dalam” Aceh dengan “rasa memiliki” yang lebih tinggi dari pendatang, sebagaimana diimpikan Hasan Tiro, ternyata belum memberikan jaminan. Baik visi maupun platform (jika ada) belum mampu mengakomodir aspirasi rakyat. Meminjam istilah Teuku Kemal Fasya, bahwa frasa menjadikan Aceh seperti Brunei Darussalam dan Singapura tidak lebih dari sekadar politik “goyang lidah”. Bahkan nyaris tidak punya pola, visi dan perencanaan pembangunan.

Tak sedikit kritik yang ditujukan langsung atas kepemimpinan Aceh saat ini, dalam kerangka membangun sebuah Aceh baru sebagaimana disodorkan Konsorsium Aceh Baru dalam pilihan fase “Aceh Lama”, “Aceh Baru”, bahkan “Aceh Hancur” dengan frasa dan pemahaman penting mencari arah pembangunan Aceh masa depan sebuah negeri Madani.

Kepemimpinan Zikir saat ini, semestinya mewakili sebuah gagasan baru, akan dibawa kemana Aceh dalam 5-10 bahkan 25 tahun mendatang? Tentu saja dengan visi pembangunan ala Zikirnomics-nya. Meminjam secara “membabi buta” istilah yang sudah lebih dulu dipopoluerkan, Widjojonomics dan Habibienomics, serta Mualemnomics (Serambi, 18/1/2015).

Di bawah kepemimpinan dua sekawan dari satu rumah yang belum “se-ide”, Aceh memang berada dalam posisi serba salah. Kewajiban dan tanggung jawab Zikir adalah both of them (kedua-duanya), tidak parsial alias sebelah menyebelah. Dalam konteks bahwa ketika kelemahan atas kepemimpinan muncul, menjadi tanggung jawab kolegial keduanya. Tidak ada yang berdiri “di luar” dan “di dalam”. Bahwa persoalannya adalah buntunya komunikasi, menjadi persoalan yang harusnya dijembatani keduanya.

Persaingan politik
Kebuntuan itu nyata bentuknya, manakala indikatornya suhu politik jelang kontestasi 2017, yang di tataran publik dibaca sebagai persaingan politik menuju “Aceh-1”. Tak hanya pembangunan yang belum menemukan arah jelas, bahkan di tingkat pembahasan APBA saja nyaris tidak mendapat perhatian yang serius dan urgen. Persoalan mendasar ini, dalam konteks pertanyaan Prof Hasbi di atas, dapat menjadi indikator bahwa meski banyak sosok yang bersedia membangun Aceh dan Indonesia sekalipun, namun yang bervisi jelas masih harus dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan lain untuk menemukan sisi kepemimpinannya lebih konkret. Apakah pemikiran dan visinya telah menjadi rujukan dalam ruang kebijakan secara regional, atau bahkan nasional?

Francis Fukuyama dalam The End of History, menyatakan bahwa persoalan kapasitas itu ditunjukkan pada kemampuan berorganisasi secara demokratis, terutama organisasi skala besar. Di mana hal itu sangat ditentukan oleh apa yang disebutnya sebagai modal sosial (social capital) yang berintikan kepercayaan (trust) yang berperan sebagai perekat organisasi dan kegotong-royongan. Hanya sedikit bangsa-bangsa di dunia yang memiliki modal sosial yang tinggi (high trust society) seperti halnya Jepang dengan etosnya yang luar biasa.

Adapun bangsa yang tipis modal sosialnya (low trust society) akan sulit mencapai kemajuan, kecuali dengan otoritarianisme atau sistem administrasi dan sistem hukum yang keras. Seperti halnya ditunjukkan oleh Cina yang saat ini menjadi kekuatan utama dunia. Sebuah pemerintahan membutuhkan sistem administrasi publik, meski bermodal tipis sekalipun. Dengan demikian, demokrasi yang terbangun berdasarkan modal sosial yang kuat adalah sebuah indikator kecerdasan atau kemampuan berpikir. Sedangkan pembangunan dengan otoritarianisme adalah sebuah cara yang tidak cerdas dan bisa menimbulkan bencana (Mahbubani; xii/8/2005).

Dalam konteks kepemimpinan dan krisis kepemimpinan yang melanda saat ini, Aceh membutuhkan tidak hanya sekadar figur atau tokoh, namun lebih krusial lagi yang memiliki visi dan perencanaan pembangunan yang jelas. Daftar “pekerjaan rumah” yang memenuhi nanggroe kita saat ini sudah akut dan nyaris tanpa solusi jelas. Mulai dari bencana lingkungan yang silih berganti di seantero Aceh, pendidikan yang terlempar ke urutan bawah, hingga kemiskinan yang bertambah.

Kita menunggu solusi yang tidak hanya bersifat verbal, slogan, retorika atau janji politis, sekadar Aceh kerja, kerja, dan kerja! Lebih jauh dan lebih konkret harus dengan langkah-langkah menuju persatuan. Mahbubani, menawarkannya dengan cara sosio-nasionalisme, sosio demokrasi, serta demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi berdasarkan keyakinan kepada Ketuhanan. Pilihan kesyariatan kita adalah sebuah pilihan penting yang tidak hanya mewakili hubungan hablum minannas, tetapi juga juga hablum Minallah. Ini menjadi “modal dasar” bagi siapapun yang “bersedia” memimpin Aceh untuk meyakini komitmen tersebut dan mengantarkan kita menuju Aceh yang lebih baik.

* Hanif Sofyan, Magister Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, berdomisili di Tanjung Selamat, Aceh Besar. Email: [email protected] (uri/homas/ebriani/TF)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id