DKPP Periksa 7 Komisioner KIP | Aceh Uri.co.id

Aceh Uri.co.id

Menu

DKPP Periksa 7 Komisioner KIP

DKPP Periksa 7 Komisioner KIP
Foto DKPP Periksa 7 Komisioner KIP

* Sidang Perdana Terkait Aduan Said Syamsu

BANDA ACEH – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (22/9), menggelar sidang perdana terkait aduan Said Syamsul Bahri, mantan calon bupati Aceh Barat Daya selaku Pengadu terhadap tujuh komisoner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku Teradu di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh, Banda Aceh.

Ketujuh komisioner KIP Aceh ini dilaporkan karena telah mencoret dirinya bersama wakilnya, Drs HM Nafis A Manaf MM dari kontestan bupati dan wakil bupati Abdya. Di sisi lain, Pilkada Abdya telah lama usai dan pemenangnya, Akmal Ibrahim-T Muslizar juga sudah dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Abdya periode 2017-2022.

“Hak saya sebagai warga negara, sampai matipun akan saya pertanyakan persoalan ini. Saya tidak puas Pak. Ini hari Jumat, hari besar kita, mudah-mudahan para malaikat mendengar jeritan saya dan keluarga saya. Sayadipermalukan oleh penyelenggara akibat penyelengara tidak teliti (dalam memverifikasi berkas pencalonan saya),” kata Said dalam sidang.

Pada sidang yang diketuai Prof Muhammad SIP MSi dibantu Prof Teguh Prasetyo SH MS, Pengadu hadir bersama kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH. Sementara para Teradu yang hadir yakni, Ridwan Hadi (Ketua), Junaidi, Fauziah Intan, Robby Saputra, Muhammad, Hendra Fauzi, dan Basri M Sabi.

Sidang kemarin beragendakan mendengarkan keterangan dari Pengadu dan Teradu serta memeriksa saksi-saksi. Dalam kesempatan itu, Safaruddin mempertanyakan alasan Teradu yang mencoret kliennya dari kepesertaan Pilkada Abdya. Padahal putusan DKPP memerintahkan untuk mengkoreksi syarat dukungan yang dinilai tidak sah, bukan coret.

Sidang tersebut berlangsung tiga jam. Setelah mendengarkan keterangan dari Pengadu, Teradu dan para saksi, kemudian majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Sebelum menutup sidang, ternyata Pengadu dan Teradu menyampaikan masih ada pihak terkait yang ingin dihadirkan dalam sidang berikutnya yang belum ditentukan jadwalnya.

Said mengadukan KIP Aceh karena tidak terima tindakan KIP yang mencoret pihaknya jelang pemilihan. Pencoretan itu lantaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai salah satu pengusung pasangan ini yang berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terdaftar di Kemenkumham. Sehingga pasangan ini gugur karena tidak cukup kursidukungan.

Padahal, pasangan Said-Nafis telah mencetak berbagai macam atribut kampanye baik bendera, baju, topi, sticker, pin dan sebagainya. Selain itu, pihaknya juga telah mencetak berbagai macam spanduk, baliho dan poster dengan berbagai ukuran serta juga telah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya.

Merasa dirugikan, Said-Nafis juga menggugat komisioner KIP Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh agar membayar kerugian materil dan inmateril sebesar Rp 54 miliar lebih. Tetapi, gugatan itu kandas di palu hakim karena majelis hakim berpendapat Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara itu.(mas) (uri/atih/artanto/RH)

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Aceh Uri.co.id